24 Maret 2010 -- Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara sangat rentan terhadap gangguan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Oleh karena itu didalam mempertahankan kedaulatan dibutuhkan akan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang baik mutlak adanya. Pemenuhan kebutuhan yang sampai saat ini 90% dari kebutuhan alutsista Indonesia masih bergantung kepada produk luar negeri. Akan tetapi ketergantungan akan alutsista buatan luar negeri sangat rentan terhadap berbagai kepentingan asing seperi emabargo yang pernah dilakukan oleh Negara Amerika.
Untuk mengurangi resiko tersebut saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan juga mendorong industri dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan alutsista. Keinginan tersebut seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan alutsista buatan luar negeri haram hukumnya apabila alutsista tersebut dapat diproduksi di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang biaya yang dikeluarkan untuk membeli alutsista dalam negeri lebih mahal. Namun demikian, hal tersebut perlu didukung karena akan membawa dampak positif untuk jangka panjang yaitu kemandirian alutsista dan pengembangan industri alutsista dalam negeri, Nilai kemahalan tersebut akan terbayar setelah industri tersebut mencapai kemampuan didalam penguasaan teknologi yang dibutuhkan.
Suharna Surapranata, Menteri Riset dan Teknologi, yang hadir pada Kuliah Kerja Sesko AU Angkatan 47 di Lembang, Selasa 23 Maret 2010. menyampaikan paparannya yang berjudul ‘Manajemen Pertahanan Negara dalam Pemberdayaan BUMNIS dan Badan Usaha Lainnya Guna Kemandirian Pemenuhan Alutsista TNI AU’.
Didalam paparannya dijelaskan kemandirian alutsista telah dituangkan dalam draft Perpres revitalisasi industry pertahanan dan juga draft mengenai pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Pelaku utama dari revitalisasi dan kemandirian alutsista ini adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN dan Kementerian Riset dan Teknologi.
Peran KRT dalam upaya revitalisasi ini adalah meningkatkan dan mendorong penguasaan Iptek terkait dengan peralatan yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri. Peran ini tidak lepas dari RPJMN 2010 -2014 dan agenda riset nasional yang salah satunya mengenai teknologi pertahanan dan keamanan, ujar Suharna.Lebih lanjut Suharna menjelaskan bahwa pemerintah dengan KRT sebagai salah satu unsurnya telah menyiapkan road map, strategi dan target kemandirian industry hankam 2025.
Dalam road map tersebut, ditargetkan dalam periode 2010-2014, pembelanjaan alutsista dalam negeri mencapai 20%, untuk lima tahun berikutnya menjadi 40% dan pada periode 2020-2024 diharapkan pembelanjaan mencapai lebih dari 65% dan melakukan ekspor. Target ini dapat dicapai jika ada sinergi litbang di LPNK, litbang TNI, dan BUMN industry strategis, seperti Pindad, LEN dan PT. Dirgantara Indonesia.
Sejak tahun 2008, Kementerian Pertahanan sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian BUMN untuk pembelian panser dari Pindad bagi kebutuhan TNI. Panser tersebut yang merupakan hasil pengembangan Riset LPNK dibawah koordinasi Ristek. Diharapkan kerjasama-kerjasama seperti ini semakin mendekatkan Indonesia pada pembangunan industry pertahanan yang lebih maju serta kemandirian alutsista dani tentunya merupakan langkah yang patut diberi penghargaan.
Acara yang dihadiri oleh pimpinan Sesko AU, 112 perwira siswa dari berbagai unit kerja TNI AU, 8 perwira siswa tamu dari luar negeri diantaranya dari Amerika Serikat, Australia, Korea dan China, serta pengajar dan staf Sesko AU. Diakhir acara dilakukan pemberian cendera mata kepada Suharna Surapranata dari pihak Sesko AU dan peserta Pendidikan Sesko AU Angkatan 47.
Humasristek
Tidak ada komentar:
Posting Komentar