Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: ANTARA/As/Yusran Uccang)
27 Maret 2012, Jakarta: Seperti apa sebenarnya keterkaitan antara kontrak pengadaan Sukhoi ini dan PT Trimarga Rekatama?
PT Trimarga ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).Partner Kemhan itu PT Rosoboronexport. Jadi, bukan PT Trimarga. Kita tidak pernah berhubungan dengan PT Trimarga.
PT Rosoboronexport yang menggunakan PT Trimarga untuk melancarkan kegiatan-kegiatan administrasi dalam rangka distribusi, dalam rangka proses-proses komunikasi Rosoboronexport di Jakarta. Persoalan Trimarga ini persoalan di luar manajemen Kemhan.
Tapi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantahnya?
Ya, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosoboronexport, karena yang menentukan siapa pembantunya itu ya mereka, Rosoboronexport, bukan kedutaan besar.
Dalam rapat-rapat yang selama ini dilakukan, apakah Trimarga juga ada di sana?
Saya ini memimpin tim evaluasi pengadaan, pada saat saya menjabat sekjen kemhan. Tidak ada satu pun agen yang ikut serta dalam tim evaluasi pengadaan,kecuali produsen.
Apakah keberadaan PT Trimarga berpengaruh terhadap nilai kontrak?
Tidak. Sama sekali tidak. Rosoboronexport itu menunjuk unsur bantuannya yang namanya PT Trimarga. Dan, dia secara administrasi menyatakan itu.
Apakah pada saat pengadaan Sukhoi tahap pertama saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri,sudah menggunakan PT Rosoboronexport?
Kita selalu interaksi dengan Rosoboronexport sejak 2003. Itu sudah diatur oleh pemerintah Rusia.
Lantas, apa bedanya pembelian sekarang dengan era saat itu?
Jauh berbeda. Perbedaannya, proses penyelenggaraan pengadaan di Kemhan itu adalah government to government. Kemudian kedua, government to production.Tidak menggunakan rekanan atau agen. Selain itu, Kemhan memiliki filter yang disebut Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Di situ diambil kesimpulan, apakah kebutuhannya pengguna sama tidak dengan kemampuan produsen?, sama tidak dengan operational equipment?, sama tidak dengan peraturan yang ada?
Kalau sama, Ketua TEP dalam hal ini Sekjen Kemhan, akan mengambil kesimpulan. Itu pun harus diperiksa kembali oleh Wamenhan. Pada waktu Wamenhan belum ada, semua itu dicounter checklagi oleh Menhan kepada Sekjen Kemhan. Tapi karena sekarang ada Wamenhan, itu menjadi filter terakhir Menhan untuk mengambil keputusan. Dan saat interaksi, kita tidak pernah melibatkan rekanan dalam mengambil keputusan. Di Kemhan tidak kenal agen. Agen itu hanya dipakai rekanan untuk memperlancar kerjanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin-Pembelian Itu Sudah Benar
Bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pengadaan Sukhoi ini?
Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada siapa pun,termasuk ICW, karena dengan itu rincian menjadi terbuka. Selama ini,kita tidak mendapatkan itu.Ke depan,ini akan menjadi pembelajaran DPR dan pemer i n t a h agar proses lebih trans-parandan lebih valid dalam membuat perencanaan.
Nah, soal tadi itu, kita akan dorong, jadi tidak lagi menoleh masalah tadi, tapi kita akan dorong mungkin kita akan cari klarifikasi ke PT Rosoboronexport, mungkin ke kedutaan dan kalau mungkin pakai saja state credit.Dan diamendemen (shoping list) dimulai dari nol lagi.
Jadi belum ada skandal?
Yang bilang ada skandal siapa? Justru kita baru mulai, belum selesai,belum memproses. Tapi masalahnya bagus, ada masukan,lalu kita coba buka lagi karena kalau diteruskan ada potensi.Itu baru potensi (skandal).
PT Trimarga sudah bermitra sejak dulu. Bagaimana Bapak menanggapinya?
Wah, saya tidak tahu soal PT itu, soal broker yah. Saya tidak tahu. Kalau saya mempertanyakan juga tidak yakin mendapat. Tetapi, silakan publik mencari dan informasikan ke kami,bantu kamilah.
Adakah beda mekanisme pembelian Sukhoi yang sekarang dengan pada tahap pertama dulu?
Kalau pembelian secara langsung, saya tidak tahu, saya harus pelajari yang lama. Namun, menurut saya,dalam proses pembelian (yang dulu) itu, Kemhan sudah benar. Bahwa kemudian konon itu memakai sistem imbal beli, itu merupakan keputusan yang kemudian juga diakui oleh DPR saat itu.
Jadi,menurut Bapak tidak ada masalah?
Setahu saya tidak ada masalah. Dalam proses seperti ini, siapa pun presidennya, tidak sampai ikut dalam tawar-menawar harga dan lain sebagainya. Siapa pun presidennya,saya yakin tidak ikut tawar-menawar harga. Kami pun tidak tahu bahwa (untuk pembelian sekarang) akan terjadi tawar-menawar dan ternyata bisa,sehingga harga jatuh pada angka USD54,8 juta.Jadi,mari kita fokuskan pada prosedur unit-unit operasional itu yang harus kita benahi dan tadi juga ada pernyataan dari wamenhan agar struktur perencanaannya itu disesuaikan lagi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika pembelian Sukhoi pertama penuh skandal. Saat itu adalah proyek Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Bapak?
Saya tidak tahu. Tapi saya harus menghormati Pak SBY. Siapa pun,yadiusut saja.Ya to? Silakan diusut. Sama kok, presiden tidak sampai mengurusi jual-beli. Kita yang ingin adalah tidak boleh terjadi penggelembungan harga pada pokok dan di DPR, di mana sajalah.
Sumber: SINDO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar