Gedung Posal dari udara di Pulau Nipah. (Foto: Puspenerbal)21 Juli 2011, Batam (Jurnas.com): Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (21/7). Kunjungan observasi untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur yang telah dikembangkan di Pulau Nipah.
Pengembangan Pulau Nipah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan defence supporting economy (pertahanan mendukung ekonomi). Kebijakan pemerintah, pembangunan Pulau Nipah menjadi model pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi tidak hanya kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukan kedaulatan ekonomi nasional.
Pengembangan Pulau Nipah merupakan soliditas antara pertahanan dan ekonomi. ”Selain sebagai ujung tombak pulau-pulau terluar, Pulau Nipah juga sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi secara keseluruhan" kata Wamenhan.
Pemerintah melalui Kemhan menargetkan dalam dua tahun ke depan Pulau Nipah sudah menjadi kawasan yang melambangkan defence supporting economic.
Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan rujukan dalam model bagaimana pulau-pulau terluar ini diolah untuk mendukung pertahanan. ”Pada 2014 Pulau Nipah sudah hijau, sudah terbangun infrastruktur pertahanan dan ekonomi,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan dapat mendukung tahapan pembangunan yang berhubungan dengan sinkronisasi, keperluan legalitas maupun akselerasinya. Peran pemerintah daerah juga dibutuhkan karena sebagai bagian dari penanggung jawab kewilayahan pemerintahan.
Prajurit Penjaga Perbatasan Perlu Penghargaan
Para prajurit penjaga perbatasan dan pulau terluar Indonesia harus diberikan penghargaan. Penghargaan ini bertujuan agar mereka memiliki kebanggaan terhadap Indonesia. saat memberikan arahan kepada prajurit Satgas Pengamanan Pulau Nipa, Kamis (21/7) Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan rasa bangganya kepada para prajurit yang tetap memiliki moril tinggi.
Keberadaraan para prajurit di pulau terluar mempunyai dua makna, pertama sebagai penjaga teritorial terdepan dalam rangka kedaulatan negara di bidang pertahanan negara, dan kedua adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi secara nasional.
Dikatakan Wamenhan, pemerintah melalui Kemhan telah dan terus berupaya memberikan tunjungan bagi prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan pulau terluar. Untuk itu prajurit Pulau Nipa diberikan tunjangan paling tinggi yaitu 150 % dari gaji pokok. Hal ini dikarenakan Pulau Nipa merupakan pulau yang tidak ada penduduknya.
Wamenhan menjelaskan, Pemerintah membedakan hal-hal yang demikian dengan harapan agar moril dan semangat prajurit tetap tinggi dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada para prajurit dapat maksimal.
Sumber: Jurnas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar