Indonesia Membutuhkan Pemimpin Baru

Kondisi Indonesia saat ini membuat mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais merasa tergugah untuk terus menyuarakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin baru.

“Sudah tiba saatnya bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan yang transformatif dan juga alternatif,” kata Amien di sela-sela acara Diskusi Publik Selamatkan Indonesia di Yogyakarta, Senin.

Amien menyatakan, meski sudah terbebas dari penjajahan fisik bangsa asing tetapi bangsa Indonesia belum bisa dinyatakan merdeka sepenuhnya karena masih tunduk pada kekuasaan asing, terutama di bidang ekonomi.

Menurut mantan Ketua MPR itu, Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang salah kaprah. “Dimulai dari era kepemimpinan Soeharto dilanjutkan pada saat kepemimpinan B.J. Habibie, diteruskan saat Megawati kemudian Gus Dur dan kini SBY,” lanjut Amien.

Sebagai obatnya, menurut Amien, diperlukan keberanian dari anak bangsa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ekonomi lama dan tidak lagi harus bergantung kepada Bank Dunia atau lembaga ekonomi lainnya.

“Jika negara lain saja bisa, seperti India, Venezuela atau Bolivia, maka saya juga yakin bahwa Indonesia juga bisa,” lanjut Amien.

Hal yang sama juga dikemukakan pengamat hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana bahwa bangsa Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Mendasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny mengatakan, jika bangsa Indonesia diminta memilih apakah mereka memilih sosok presiden yang memimpin sekarang (SBY) atau sosok-sosok lama yang kembali mencalonkan diri, maka SBY dapat dipastikan menang.

“Tetapi jika pertanyaannya adalah apakah mereka akan memilih SBY atau sosok baru, maka sebagian besar responden akan mengatakan bahwa mereka memilih sosok baru,” ujar Denny.

“Dengan hasil itu, jelas terlihat bahwa Indonesia benar-benar menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar baru.”

Saat ini, lanjut Denny, ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu diselamatkan yaitu pemerintaahan yang baik (good government) telah berubah menjadi pemerintahan yang buruk (bad government).

“Di tengah pemerintahan yang baik akan melahirkan kesejahteraan rakyat yang baik, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi pada pemerintahan yang buruk karena pemerintah selalu akan mengedepankan kepentingan pengusaha,” katanya.

Alasan kedua ialah karena korporasi telah berubah menjadi kleptokrasi yaitu saat penguasa telah menghambakan diri kepada pengusaha.

Dan alasan terakhir itu karena hukum telah direndahkan. “Tidak tegaknya hukum karena hukum telah tunduk kepada pengusaha seperti Indonesia yang tunduk kepada pengusaha asing di bidang migas,” ujarnya.

“Jika negara lain bisa mereview perjanjian kontrak karya mereka di bidang migas dengan perusahaan asing, mengapa Indonesia tidak bisa karena yang banyak menikmati hasil dari sumber daya alam Indonesia justru bukan rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi karena hukum telah direndahkan.”

Sehingga, lanjut Denny, tidak ada kata lain selain Indonesia membutuhkan pemimpin baru.

(sumber: http://artikelpolitik.wordpress.com/)