23 Juli 2010, Washington -- Seorang senator senior Amerika Serikat Kamis menyuarakan penyesalan akan kelanjutan hubungan dengan pasukan khusus Indonesia dan mengatakan satuan tersebut harus memecat petugas yang terlibat dengan kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam.
Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS pada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tanpa penyesalan, secara umum belum mereformasi dan tidak akuntabel, sebagaimana dikutip dari AFP.
"Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, AS tidak menerima dan Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.
Menteri Pertahanan AS Robert Gates, berkunjung ke Jakarta pada Kamis, mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elit yang terlibat dengan operasi besar di Indonesia pada masa lalu.
Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbanyak di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi demokrasi dipimpin oleh sipil.
Gates mengatakan hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama bila unit tersebut, dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi.
"Sejauh ini, dengan mencabut perwira Kopassus yang terlibat dengan penyalahgunaan, dan berjanji untuk bekerja sama dalam penuntutan atas kejahatan masa lalu dan masa depan," kata Leahy.
Leahy, yang mengetuai sub-komite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh.
"Melihat perkembangan dalam kerja sama bersyarat ini lebih bijak daripada langsung terjun sepenuhnya," tambahnya.
"AS dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, dan saya mencari cara ke depan yang konsisten dengan kepentingan dan nilai kita. Saya harap itu bisa terjadi," katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakanpemerintah AS telah mendiskusikan keputusan mengenai Kopassus dengan legislatif AS dan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapat kemajuan dalam hal hak asasi manusia.
"Dengan itu, kami akan membuka mata. Kopassus memiliki masa lalu yang kelam. Kami mengetahuinya. Kami akan mendorong Indonesia untuk tetap pada komitmennya," jelas Crowley.
"Ini bukan jalan berliku. Kami pikir hubungan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan militer Indonesia," tambahnya.
Tudingan Menhan AS soal TNI cenderung mendikte
Wakil Ketua Komisi I DPR (bidang Pertahanan Keamanan), Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan) mengecam tudingan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerikat Serikat soal pelanggaran HAM dan TNI sebagai sikap tidak relevan serta cenderung mendikte.
"Pernyataan Menhan AS Robert Gates tanggal 22 Juli lalu di Jakarta tentang pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia (HAM) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu benar-benar sangat tidak relevan dan cenderung mendikte," katanya di Jakarta, Jumat.
Apalagi isu pelanggaran HAM oleh TNI itu, dalam hal ini Kopassus, dihubung-hubungkan dengan bantuan militer.
"Jangan sok jago dan terkesan mau menggurui kita. Asal dia tahu, pendidikan HAM di lembaga-lembaga pendidikan TNI sekarang sudah sangat baik, sementara dalam pelaksanaannya juga sudah sangat terkontrol," tegasnya.
Buktinya, sampai saat ini DPR (Komisi I) tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi adanya pelanggaran HAM oleh prajurit TNI di lapangan.
"Kami menghormati pernyataan Menhan AS sebagai masukan, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat, kita tak harus tergantung kepada siapa pun untuk bekerjasama," ujarnya.
ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar