Agus Widjojo: Anggaran Pertahanan Indonesia Kurang Konkret

28 Juli 2010, Jakarta -- Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo memandang penyusunan anggaran pertahanan Indonesia cenderung kurang konkret. Berdasarkan pengalamannya, proses penyusunan anggaran kurang definitif.

Agus menekankan belanja alat-alat pertahanan harus dapat diterjemahkan ke dalam program anggaran. Pertahanan Indonesia pun perlu sistem perencanaan, program, dan penganggaran yang baik. "Misalnya, komponen-komponennya apa saja, tiap komponen itu harganya berapa, apa prioritasnya, datangnya dari mana saja," ujar Agus di Jakarta, Rabu (28/7).

Selain anggaran yang dapat terbaca, kata dia, kita juga perlu punya kemampauan untuk menjalankan rencana itu dengan alat kontrol. Apakah kita sudah di depan atau tertinggal dengan jadwal. Supaya semuanya terukur dengan baik.

Belanja militer perlu dirasionalisasi

Pengamat hubungan internasional Andi Widjajanto menyatakan Indonesia perlu meningkatkan efisiensi belanja pertahanan, di antaranya dengan cara merasionalisasi postur pertahanan supaya tidak muncul anggaran berlebih.

Gagasan itu disampaikan pada workshop bertajuk Menyiapkan SDM Pertahanan yang Memiliki Integritas Kepemimpinan Strategis dan Kenegarawanan, di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Rabu (23/7).

"Sebetulnya, dibandingkan negara lain, belanja militer kita justru mencapai dua kali lipat," ujar dosen di FISIP UI itu.

Hingga 2010, jelasnya, terdapat 176 jenis alat utama sistem senjata (alutsista) di Tanah Air. Sebagian besar penyokong alutsista berasal dari negara-negara anggota NATO seperti Inggris, Jerman, Belgia, dan AS sebagai pendiri pakta pertahanan itu. Padahal, negara-negara lain melakukan efisiensi alutsista hanya punya 80-90 jenis alutsista untuk ketiga angkatan (AL, AU, dan AD).

Ia menambahkan, pengeluaran belanja pertahanan Indonesia membengkak karena sumber alutsista Indonesia terlalu banyak. Hal itu bisa diefisiensikan melalui program pengurangan persenjataan.

Mengenai banyaknya unit senjata Indonesia yang bobrok, Andi menyalahkan tren masa lalu di mana Indonesia cenderung membeli alutsista bekas. Misalnya, generasi pesawat tempur F-16 berasal dari teknologi blok 49. Sedangkan Singapura saja memiliki pesawat tempur F-16 teknologi blok 52. Untuk ke depan, Indonesia harus meningkatkan efisiensi untuk belanja sesuai keperluan tetapi melihat kualitas dari alutsista tersebut.

Akademisi UI Ninasapti Triaswati menyatakan aspek pertahanan keamanan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Misalnya, bagaimana mempertahankan kedaulatan daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Aset-aset bangsa yang terambil oleh negara lain dapat merusak ekomomi bangsa.

Konsensus politik di antara pemerintah dan pasar harus berjalan selaras. Kebijakan-kebijakan yang ada pun penting agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Kebijakan perekonomian pun tidak lepas dari aspek pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang hankam pun dapat merusak pula ekonomi Tanah Air.

"Contoh saja WNI yang bekerja sebagai agen keamanan Malaysia di perbatasan. Kalau bisa ya jangan ada lagi," ujar Ninasapti.

Ia mngungkapkan, ancaman terhadap aset perekonomian nasional antara lain meliputi penangkapan ikan tanpa izin dan pembalakan liar. Baginya, peran Angkatan Laut dan Angkatan Darat pun penting untuk mempertahankan aspek-aspek itu.

MI.com