TNI AU Diminta Kreatif Hadapi Perubahan Lingkungan Dinamis

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Subandrio berbincang dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, setelah upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, di di Lapangan Dirgantara Kompleks Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Rabu (29/7). Peringatan ke-62 Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk mengenang jasa pahlawan dirgantara Indonesia saat mempertahankan kedaulatan NKRI dari penjajah Belanda. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro A/Koz/hp/09)

29 Juli 2009, Yogyakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio mengatakan, jajaran TNI Angkatan Udara (AU) harus kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang makin dinamis.

"TNI AU masih dihadapkan pada keterbatasan sedangkan perkembangan lingkungan strategis, pola ancaman terus berkembang secara dinamis. Karenanya kita dituntut untuk berpikir kreatif, rasional dan sinergis," katanya, saat memimpin peringatan Hari Bakti ke-62 TNI AU di Yogyakarta, Rabu (29/7).

Dengan berpikir dan bertindak secara kreatif, rasional dan sinergis, ujarnya, lambat laun diharapkan TNI AU dapat mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang dan ke depan tidak lagi bergantung pada negara lain.

Subandrio mengatakan, dengan kemandirian tersebut maka TNI AU akan benar-benar dapat menjalankan tugas pokoknya dengan lebih maksimal.

Peringatan ke-62 Hari Bakti TNI AU kali ini yang bertema Melalui Peringatan Ke-62 Hari Bakti TNI AU Kita Jadikan Momentum Untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Jiwa Juang Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI itu ditandai dengan defile dari para instruktur dan siswa Akademi Angkatan Udara.

MEDIA INDONESIA

LAPAN Luncurkan Roket Pendorong Satelit Tahun 2014

Roket RX-420. (Foto: LAPAN)

29 Juli 2009, Jakarta -- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berencana meluncurkan roket pendorong satelit bertingkat empat yang disebut dengan Roket Pendorong Satelit (RPS)-420 pada tahun 2014.

"Namun, LAPAN akan berupaya agar proses peluncuran itu dapat dimajukan pada 2012 sebagaimana yang diminta DPR," kata Deputi Teknologi Dirgantara LAPAN, Dr. Ing. Soewarto Harhienata dalam seminar "Diseminasi Perkembangan Roket dan Satelit di Indonesia" di kantor LAPAN, Jakarta, Rabu.

Soewarto menjelaskan, pihaknya sedang merancang roket bertingkat empat dengan dua RPS guna meluncurkan satelit pemantau Indonesia pada tahun 2014.

Sebagai pendahuluan, LAPAN telah berhasil meluncurkan roket RX-320 pada 30 Mei 2008 dan RX-420 2 Juli 2009 yang dilaksanakan di Stasiun Uji Terbang Pamengpeuk, Jawa Barat.

Hingga saat ini, sebagian proses pembuatan RPS-420 itu telah dilaksanakan dan telah diujiterbangkan meski masih membutuhkan beberapa perbaikan lagi.

"Kalau secara persentase (RPS-420 itu) sudah selesai kira-kira 40 persen", katanya.

Karena proses pembuatan RPS-420 itu dianggap lancar, DPR meminta LAPAN untuk mempercepat rencana peluncurannya menjadi tahun 2012.

"DPR sudah mengetahui tidak ada masalah di bidang teknologi (perwsiapan RPS-420 itu), melainkan hanya di bidang pembiayaan," kata Soewarto.

Karena itu, kata Soewarto, DPR meminta LAPAN untuk mengajukan proposal pembiayaan agar proses peluncuran itu dipercepat dan sudah dapat terealisasi pada tahun 2012.

LAPAN sedang mengupayakan agar roket keempat atau terakhir yang membawa satelit itu nantinya di angkasa memiliki kecepatan maksimal, minimal 7,4 Km per detik.

RPS-420 itu diproyeksikan terlebih dulu pada kemampuan untuk mengorbitkan satelit di antariksa tapi belum memuat peralatan untuk pemantuan di angkasa tersebut.

Jika proyek RPS-420 itu berhasil baru LAPAN menyiapkan satelit untuk diluncurkan, katanya.

Meski demikian, kata dia, LAPAN tetap akan meluncurkan dua satelit di Shree Hari Kota, India yang berfungsi sebagai wadah pemantauan atau pengintaian sedangkan satunya lagi untuk proses telekomunikasi.

Proses pembuatan satelit untuk komunikasi itu dilakukan bekerja sama dengan ORARI, katanya.

ANTARA News

TNI AU Targetkan Kesiapan Pesawat Naik 15 Persen

Super Tucano kandidat pengganti OV-10 Bronco. (Foto Embraer)

29 Juli 2009, Yogyakarta -- TNI Angkatan Udara menargetkan kenaikan rata-rata kesiapan pesawat sekitar 10 hingga 15 persen, dengan kenaikan anggaran pertahanan pada APBN 2010 sebesar Rp7 triliun.

"Kami masih fokus pada kenaikan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian suku cadang, yang pada tahun anggaran sebelumnya tidak bisa terbeli, hingga dapat menaikkan kesiapan pesawat kita," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio ketika dikonfirmasi ANTARA di Yogyakarta, Rabu.

Pada APBN 2010 ,Pemerintah berencana menganggarkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 20 persen atau sekitar Rp7 triliun.

Dari jumlah itu, TNI AU mendapat alokasi sekitar Rp1,2 triliun.

"Nah dana itu yang akan kita fokuskan untuk pemeliharaan dan pembelian suku cadang.Prioritas memang pada pesawat angkut tanpa mengabaikan kenaikan kesiapan pesawat tempur dan helikopter," tutur Subandrio.

Dengan demikian, maka kenaikan anggaran itu, kesiapan pesawat secara total akan naik menjadi 50 persen.

Tentang pengadaan pesawat pengganti OV-10 Bronco, Kasau, mengatakan, TNI AU berharap dapat segera direalisasikan.

"Semua masih di Departemen Pertahanan, tergantung keputusan mereka dan Departemen Keuangan Kami sih maunya segera," tuturnya.

Mengenai pengganti Hawk MK-53, Subandrio mengatakan, akan segera diajukan setelah penggantian OV-10 Bronco direalisasikan.

"Mungkin mulai 2013...itu pun belum bisa sekaligus tetapi bertahap," ujarnya.

Pada tahun 2009 ini, beberapa pesawat milik TNI-AU telah jatuh antara lain di Madiun, Jawa Timur, Bandung sehingga TNI-AU tidak saja kehilangan beberapa alat utama sistem senjatanya( alutsista) tapi juga para prajuritnya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Jatuhnya beberapa pesawat itu telah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta pimpinan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta Mabes TNI-AU untuk menambah anggaran TNI terutama bagi pengadaan pesawat serta helikopter baru.

ANTARA News

Perang Bisa Sambil Minum Kopi

Bupati Kutim Isran Noor (tengah) mendapat penjelasan Letkol Laut Arianto C tentang fungsi sejumlah perangkat di ruang kendali kapal.(Foto: Kaltimpost/dardiri/kp)

29 Juli 2009, Sengata, Kutai Timur -- Dermaga Marine milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sengata, Kutai Timur, yang biasanya disibukkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas tambang batu bara, kemarin kedatangan “tamu” istimewa. KRI Sultan Iskandar Muda (SIM) merapat di sana.

Kedatangannya dalam rangka mendukung Latihan Pertahanan Udara di Kaltim, khususnya dikawasan perairan Ambalat. Latihan dengan sandi operasi Perkasa B 2009 itu melibatkan sejumlah pesawat TNI AU, di antaranya F5 E/F dari Skuadron 14 Lanus Iswahjudi Madiun, Jawa Timur.

KRI SIM adalah kapal perang ketiga dari empat kapal perang yang dipesan pemerintah RI dari Belanda.

Harga kapal yang dibangun di galangan kapal Flissingen itu 140 juta Euro atau setara dengan Rp 1,96 triliun dengan kurs 1 euro sama dengan Rp 14 ribu. Harga itu belum termasuk peralatan tempur. Supaya komplet, masih diperlukan dana sekira Rp 420 miliar. Jadi total diperlukan anggaran Rp 2,380 triliun.

Kaltim Post bersama Bupati Kutai Timur (Kutim) Isran Noor, Danlanal Sengata Letkol Laut Ali Triswanto, dan sejumlah pejabat pemerintahan Kutim mendapatkan kesempatan melihat dari dekat kapal yang mulai dibangun 2006 dan baru diselesaikan akhir 2008 lalu itu.

Rombongan disambut komandan KRI SIM Letkol Laut Arianto C. Dia menjelaskan satu demi satu komponen penting dalam kapal perang yang saat ini mendukung TNI Angkatan Udara dalam latihan perang di Kaltim itu.

KRI SIM memiliki dimensi panjang 87 meter, dan lebar 13 meter. Jumlah personel yang berada di kapal jenis corvette ini sebanyak 80 personel. Ada lima dek dalam kapal. Dek paling bawah adalah mesin. Lalu dek kedua diisi akomodasi dan ruang kerja, di dek ketiga untuk akomodasi dan ruang kendali. Dek keempat anjungan, dan dek kelima geladak terbuka.

Kecepatan kapal maksimal mencapai 28 knot atau sekira 50,4 km per jam.

“Ketika kami bawa dari Belanda ke Indonesia, waktu yang diperlukan 41 hari dari waktu standar 43 hari,” kata Arianto. Biasanya, dalam sebuah operasi atau patroli, kapal selalu berada di laut sampai 90 hari.

Karena masih baru, semua peralatan serba kinclong. Bahkan, kalau tidak ada goyangan ombak di laut, penumpang tidak terasa kalau sedang berada di sebuah kapal.

KRI SIM adalah kapal perang yang dibangun dengan sistem SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modular Approach). Bentuknya geometrik yang disusun dari beberapa modul (bagian kapal). Penyeimbang kapal adalah air di dalam lambung kapal.

“Kapal ini juga didesain sebagai kapal siluman (stealth by design),” ungkap Arianto. Maksudnya dengan beberapa perlengkapan tambahan, kapal tidak terdeteksi oleh radar lawan. Cat khusus, bahan kapal serta radar adalah sebagian perlengkapan tambahan untuk menjadikan kapal sulit dideteksi radar.

Untuk mengoperasikan kapal ini, seluruh personel harus mendapatkan pelatihan khusus selama dua tahun.

“Kapal ini penuh dengan ratusan alarm. Kapal juga didesain auto pilot,” kata perwira bermelati dua di pundaknya itu. Artinya, dengan diprogram secara khusus, kapal bisa berjalan sendiri.

Arianto juga membawa rombongan melihat ruang kendali utama di anjungan yang merupakan otak kapal. Di sana bertebaran panel indikator, tombol serta layar. Dari ruangan inilah diketahui kecepatan kapal, kedalaman laut, kecepatan angin serta arah pelayaran. Di sini pula komandan KRI SIM berada.

Komponen elektronik di ruang utama rasanya seperti gado-gado karena berasal dari sejumlah pabrikan. Ada yang dari Jerman, dari Italia, dan Inggris.

“Bahkan ada komponen kapal dari China,” tutur Arianto. Dengan begitu, harga kapal bisa lebih ditekan sedikit.

Ruangan yang juga sempat dilihat rombongan adalah ruang kontrol radar dan komunikasi. Ruangan ini dilengkapi dengan sejumlah layar untuk mengetahui benda-benda yang berada di dalam laut dan di udara. Pesawat komersial yang lokasinya dalam jangkauan radar akan terlacak.

Radar yang dimiliki KRI SIM bisa mendeteksi benda di angkasa sejauh 55 nautical mile atau setara dengan 105 kilometer.

Peralatan tempur KRI SIM didesain dengan sistem otomatis. Dalam kondisi perang, tidak ada satu pun manusia di geladak kapal. Semuanya dikendalikan melalui tombol dan mouse komputer. Operator sambil minum kopi pun masih bisa berperang.

KALTIM POST

Australia Tawarkan Hibah Hercules Kepada TNI

RAAF mengirimkan Hercules dalam misi kemanusian peristiwa Tsunami di NAD. (Foto: defence.gov.au)

28 Juli 2009, target="new"Jakarta -- Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan Australia pernah menawarkan hibah pesawat Hercules kepada TNI. "Niatan hibah itu berasal dari mereka, disampaikan beberapa saat setelah Aceh mengalami Tsunami," ujarnya kepada Tempo, Selasa malam (28/07).

Menurut Sagom jenis pesawat Hercules yang akan dihibahkan adalah Hercules tipe C130 H. "Saat itu memang tipe itu yang ditawarkan," ujarnya. Jumlahnya berapa, Sagom mengaku hal itu belum dibicarakan.

Mengenai kelanjutan hibah tersebut, kata Sagom TNI masih menunggu. "Saat ini kita sifatnya menunggu," ujarnya. Kalau benar akan terealisir, lanjut dia TNI merasa bersyukur. "Kalau tidak juga tidak apa-apa".

Sebelumnya atase pertahanan Australia, Raymond Straus mengatakan bahwa Australia akan menghibahkan pesawat Hercules tipe C130H kepada Indonesia. Pesawat angkut itu adalah pesawat buatan perusahaan Locheck Martin Amerika Serikat.

Duh, Indonesia Minta Pesawat Hercules Australia

Hercules milik RAAF. (Foto: Peter0166)

Pemerintah Indonesia mengajukan penawaran kepada pemerintah Australia untuk memiliki pesawat Hercules C 130 tipe H. Atase pertahanan udara kedutaan besar Australia Kolonel Reymond Press mengatakan pemerintah bersedia membeli atau menerima hibah pesawat produksi Lockheed Martin Amerika Serikat ini. "Belum ada kepastian, tergantung keputusan Pemerintah Australia," katanya, di pangkalan udara Abdulrcahman Saleh, Selasa (28/7).

Ia menyebutkan, sebanyak 12 pesawat Hercules tipe H akan dihentikan operasional pada 2013 mendatang. Hingga kini, pemerintah Australia masih mempertimbangkan apakah menjual, menghibahkan, atau menyimpan pesawat-pesawat tua itu. Seluruh pesawat tipe H akan digantikan tipe G yang tergolong generasi terbaru pesawat angkut Hercules.

Menurutnya, kerjasama tersebut dilakukan antar negara sedangkan angkatan udara Australia Royal Australian Air Force tak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Sejauh ini, kata Reymond, sebagian pesawat Hercules masih beroperasi untuk angkutan dan bantuan kemanusiaan. "Salah satunya digunakan latihan bersama TNI Angkatan Udara," jelasnya.

Kegiatan latihan bersama TNI angkatan udara dengan Australia Royal Australian Air Force dilangsungkan mulai 27-30 Juli 2009. Latihan dengan sandi rajawali ini lakukan di pangkalan udara Abdulrachman Saleh Malang dan lapangan tembak Pandanwangi Kabupaten Lumajang. Sebanyak 21 tentara Australia dilibatkan dalam latihan menggunakan pesawat angkut jenis Hercules.

Latihan bersama ini khusus untuk tugas kemanusiaan dan penanganan bencana alam. Yakni meliputi pengangkutan dan pengiriman bantuan melalui pesawat terbang, dengan ketinggian antara 600-3 meter. Latihan cargo delivery system ini telah berlangsung beberapa kali. "Saling bergantian memperagakan pengiriman bantuan udara, menjatuhkan barang dari pesawat," katanya. Ia menyangkal jika latihan ini berkaitan dengan isu perang melawan terorisme.

Sementara itu, komandan pangkalan wing 2 pangkalan udara Abdulrachman Saleh, Kolonel Ismet Ismaya Saleh mengatakan kedua angkatan udara saling berbagi ilmu dan mengasah kemampuan militer. "Latihan ini direncanakan sejak lama, dilakukan secara rutin," jelasnya.

TEMPO Interaktif

Sinergi TNI AL - Thailand Navy

Frigate Naresuan 421 milik AL Thailanddari kelas Naresuan Tipe 25T.

29 Juli 2009, Balikpapan -- Ancaman terorisme juga berpotensi menyerang kawasan perairan. Untuk mengantisipasinya, TNI Angkatan Laut berencana menggelar latihan bersama di wilayah perairan Balikpapan dengan melibatkan armada angkatan laut Thailand (Navy Thai). Latihan matra laut ini digelar mulai 3 hingga 8 Agustus mendatang.

Selain simulasi pertempuran yang meliputi 3 ancaman dari bawah permukaan, dasar permukaan dan serangan udara, juga akan dilakukan simulasi penanganan terorisme di kawasan perairan.

“Bukan hanya kegiatan latihan perang saja, nantinya juga akan digelar bakti sosial ke sejumlah panti asuhan yang ada di Balikpapan,” tambah Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Letkol Laut (P) Retarto Setyo W.

Upacara pembukaan latihan yang akan digelar di markas Lanal Balikpapan akan dihadiri oleh Komandan Gugus Tempur TNI AL Armada Timur (Guspurlatim) Laksmana Pertama TNI RM Harahap.

Sementara untuk armada yang akan dilibatkan dalam latihan ini, Retarto mengungkapkan antara lain meliputi 2 buah kapal perang TNI AL jenis frigate, dan 2 buah pesawat udara jenis Cassa. Sementara dari Angkatan Laut Thailand selain menurunkan 2 jenis kapal frigate juga akan diturunkan 1 unit helikopter. “Untuk personel yang terlibat dalam latihan ini sekitar 800 orang,” jelas Retarto.

Militer Indonesia-Sri Langka Tingkatkan Kerja Sama

Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H saat menyambut kedatangan Mayor Jenderal Niranjan Asoka Ranashinge. (Foto:Dispenal)

Militer Indonesia dan Sri Lanka sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan dan latihan melalui pertukaran siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko).

Sebanyak 17 siswa Sesko Angkatan Darat Sri Lanka yang dipimpin Komandan Sekolah Komando Mayor Jenderal Niranjan Asoka Ranasinghe bertemu dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana (KSAL) Tedjo Edhy Purdijatno dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Wardjoko di Jakarta, Selasa.

"Mereka ingin meningkatkan kerjasama kedua institusi," kata KSAL dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Sedangkan saat bertemu petinggi TNI AU, Wardjoko mengatakan, "rombongan ingin mengetahui lebih dekat matra udara RI dan kemungkinan kerja sama yang bisa direalisasikan."

KALTIM POST/JURNAL NASIONAL

Pertahanan RI Dapat Libatkan Kalangan Nirmiliter

Pra-Pendidikan dan Latihan Dasar (PRADIKLATSAR) Yudha V Korps Mahasiswa Bela Negara (KMBN). (Foto: bemstpn.org)

28 Juli 2009, Surabaya -- Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat melibatkan kalangan nirmiliter (nonmiliter) sebagai kekuatan pertahanan cadangan, karena mereka memiliki potensi tinggi dalam memperbesar kekuatan pertahanan militer.

"Keterlibatan nirmiliter itu berasal dari pertahanan sipil," kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan, Budi Susilo Supandji, di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, sumber daya nasional dari kalangan nirmiliter harus segera diberdayakan agar memiliki kesiapan dalam mengatasi ancaman yang mengganggu keamanan nasional.

"Mereka bisa juga dioptimalkan dalam memelihara keamanan nasional, khususnya mengatasi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy, menyatakan, dalam menjaga keamanan nasional perlu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan dan daerah rawan konflik yang harus menjadi prioritas.

"Ini karena, kawasan perbatasan adalah kawasan strategis nasional yang memiliki pengaruh sangat penting dalam kedaulatan negara dan keamanan bangsa dari berbagai ancaman," katanya.

Ia menyebutkan, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang wilayah perbatasan. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, untuk itu perlu mengubah arah kebijakan terkait daerah perbatasan.

"Di sisi lain, secara nasional ada 26 kabupaten di daerah pinggiran yang rentan konflik sosial. Ini karena, keterbatasan sumber daya alam, infrastruktur yang minim, tingginya tingkat pengangguran, kurangnya sarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih," katanya.

Mengenai daerah rawan konflik, terang dia, itu juga paling rentan dengan guncangan ekonomi akibat konflik yang terjadi di daerah tersebut, misalnya yang terjadi di Maluku.

Akibat konflik yang terjadi di sana, kini semua infrastrukturnya hancur, mulai dari bangunan pemerintah, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya ikut hancur.

"Padahal, dalam membangun fasilitas itu dibutuhkan waktu minimal delapan tahun, apalagi hal itu perlu didukung dana yang besar," katanya.

Terkait realisasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan dan rawan konflik, tambah dia, ada empat tahapan yang akan dilakukan, di antaranya membentuk kelompok di daerah tersebut yang disesuaikan dengan profesi mereka dan memberikan pengetahuan dan perencanaan kerja sesuai profesi tersebut.

"Bahkan, kami juga akan melakukan intervensi yang bersifat stimulan kepada kelompok yang telah dibentuk. Setelah itu, baru dilakukan pendampingan yang bertanggung jawab, sehingga kondisi ekonomi bisa meningkat," katanya.

ANTARA News