01 Juli 2010, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto SIP, Kamis (1/7), di Kantor Kemhan, mengatakan bahwa penandatanganan dan penyerahan sertifikat serta pembayaran pertama tanah yang akan digunakan sebagai Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI ini merupakan tahapan yang penting dalam suatu proses pembangunan kemampuan pertahanan.
Hal itu dikatakannya usai menandatangani penyerahan sertifikat tanah dan pembayaran pertama kepada Direktur PT Buana Estate yang akan digunakan sebagai lokasi Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI. Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa Di atas lahan ini akan dibangunnya Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI yang akan digunakan sebagai tempat latihan dan standby pasukan bagi kepentingan operasi selain perang seperti penanggulangan bencana atau yang lainnya.
Dijelaskannya, proses awal pengambil-alihan lahan ini berawal dari keinginan Presiden RI untuk membangun markas komando sebagai tempat latihan telah dimulai sejak tahun lalu. Beberapa persiapan sudah dilaksanakan dari segi mempelajari lokasi kemudian mencari dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
Sekjen mengatakan, pada akhirnya Kementerian Pertahanan memilih daerah di Desa Hambalang Sukahati yang ada di Kabupaten Bogor ini menjadi tempat pembangunan Markas Komando Pasukan Perdamaian ini. Dan karena lahan ini adalah milik dari PT Buana Estate, maka terjadilah tahapan-tahapan dalam proses serah terima antara PT Buana Estate dengan Kementerian Pertahanan.
Pembangunan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian ini adalah keinginan pemerintah agar peran Indonesia di mata dunia dapat ditingkatkan seperti halnya dengan negara-negara lain yang ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Hal ini juga didasari pada keinginan untuk membangun kemampuan TNI agar dalam menjalankan tugas dapat sesuai dengan keinginan PBB dan juga mempunyai kapabilitas seperti yang diharapkan.
Dalam sambutannya, Sekjen juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Direksi PT Buana Estate yang telah ikut membantu dan menyukseskan keinginan pemerintah dalam membangun pusat misi perdamaian ini. Setelah ini menurutnya masih banyak tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proses pembangunan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian ini.
Sekjen kemudian juga mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak yang terkait untuk senantiasa memperhatikan setiap aspek dan setiap langkah ke depan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berpotensi menjadi sebuah masalah baik saat ini maupun di masa yang akan datang dalam pembangunan Markas Komando ini dikaitkan dengan permasalahan lahan/tanah.
DMC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar