9000 Prajurit Perbatasan Dapat Tunjangan Khusus

Prajurit Korps Marinir yang teragabung dalam Satgasmar Ambalat X dengan Komandan Satgas Kapten Marinir Imam Syafii memasuki lapangan apel Yonif-1 Mar, Jl Teluk Bayur 62, Surabaya. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

01 Juli 2010, Jakarta -- Sebanyak 9.000 prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan, dalam waktu dekat, segera menerima tunjangan. Tunjangan khusus ini akan segera direalisasikan begitu keluarnya Peraturan Presiden (perpres).

"Prosesnya sudah selesai dan tidak lama lagi anggaran bisa direalisasikan. Perpresnya mungkin keluar satu dua minggu ini. Tunjangan khusus ini untuk mendorong agar prajurit lebih bersemangat menjaga perbatasan kita," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai upacara penganugerahan Bintang Yudha Utama yang diterima Purnomo dari Presiden RI di Jakarta, Kamis (1/6).

Dalam kesempatan tersebut, selain Purnomo, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Budi Susilo Soepandji mendapat anugerah Bintang Yudha Dharma Nararya. Tunjangan yang diberikan, lanjut dia, terhitung sejak 1 Januari 2010.

Besarnya tunjangan dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama untuk para prajurit yang tinggal di garis perbatasan di pulau terluar yang tidak berpenduduk mendapat tunjangan sebesar 150% dari gaji yang diterima setiap bulannya. Untuk prajurit di pulau terluar yang berpenduduk mendapatkan 100% dari gaji. Untuk yang patroli mendapat 50% dari gajinya.

Dalam kesempatan yang sama, Purnomo menegaskan keyakinannya bahwa kekurangan anggaran pertahanan sebesar Rp50 triliun hingga 2015 dapat diatasi. "Menurut estimasi, perekonomian Indonesia akan membaik pada 2014 sehingga bisa mengangkat bujet pertahanan," imbuhnya.

TNI sinergikan pengamanan pulau terluar

Sinergi antarkesatuan dalam melakukan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar di Sumatera Barat, seperti gugusan kepulauan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dilakukan Korps TNI.

Komandan Pangkalan Udara Tabing, Padang, Letkol (Pnb) Awang Kurniawan, Kamis (1/7/2010) mengatakan selama ini pihak TNI AU secara rutin melakukan patrol udara untuk mengawasi kawasan-kawasan tersebut.

"Jika memang ada yang perlu ditindaklanjuti, bisa dilanjutkan dengan (koordinasi) pada Koarmabar (Komando Armada RI Kawasan Barat) sebagai Kotama (Komando Utama) TNI," sebut Awang.

MI.com/KOMPAS.com