Panglima TNI: Pesawat Super Tucano Gantikan OV-10

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan), dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

22 Pebruari 2010, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, rencana TNI membeli pesawat jenis Super Tucano merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah di-"grounded".

Saat rapat kerja dengan Komisi I di gedung DPR Jakarta, Senin, Panglima TNI menjelaskan proses pembelian alutsista itu dilaksanakan pada renstra II tahun 2010-2014.

Penjelasan Jenderal Djoko itu terkait dengan pertanyaan kalangan anggota Komisi I DPR seputar rencana TNI AU membeli pesawat Super Tucano untuk ditempatkan di skadron 14 Madiun dan rencana TNI AL membeli kapal patroli cepat.

"TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu skadron," ujarnya.

Terkait upaya pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional, menurut Panglima TNI, pihaknya juga berencana melibatkan atau menjalin kerjasama PT Dirgantara Indonesia dalam berbagai hal yang menyangkut pelatihan, jaminan ketersediaan suku cadang, prosentase kandungan lokal dan alih teknologi.

EMB-341 Super Tucano.

Tentang pembelian kapal patroli cepat, Panglima TNI mengatakan bahwa sesuai dengan renstra II tahun 2010-2014, TNI AL telah menganggarkan pembelian Kapal Ceoat Rudal Terimaran dengan panjang 60 meter dan Kapal Cepat Rudal sepanjang 40 meter.

"Keduanya merupakan produk industri swasta nasional," kata Panglima TNI.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Aziz Stamboel (FPKS) dan dihadiri pula Menhan Purnomo Yusgiantoro, para kepala staf TNI dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu, Djoko Santoso menanggapi pula persoalan rumah dinas yang banyak disorot kalangan anggota DPR.

Dikemukakan Djoko bahwa penertiban rumah dinas yang masih ditempati keluarga prajurit yang telah pensiun itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.

Sejumlah tahapan yang dilakukan itu meliputi sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan rumah dinas secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sebagai solusi permasalahan rumah dinas ini, TNI telah melakukan terobosan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Menpera maupun pihak terkait lainnya sehingga tahun 2009 terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit," ujarnya.

Selain itu juga telah dilakukan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9 tower/twin block dengan perincian Mabes TNI 2 tower, Mabes TNI AD 2 tower, Mabes TNI AL 2 tower, Mabes TNI AU 2 tower dan Kodam-V/Brawijaya 1 tower.

Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 KK prajurit aktif. Salah satu dari twin block rusunawa tersebut telah diresmikan pada tanggal 8 Februari lalu di komplek Kopassus Cijantung Jakarta.

ANTARA News

Pangkoopsaun II Tinjau Kesiapan Skadron Udara 11

22 Februari 2010, Makassar -- Pangkoopsau II Marsekal Pertama TNI Agus Munandar, Senin, (22/2) meninjau kesiapan Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangkaian kunjungan kerja di Lanud Sultan Hasanuddin yang diterima Komandan Wing 5 Kolonel Pnb Arif Mustofa mewakili Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI I.B. Putu Dunia.

Saat meninjau Skadron Udara 11 yang merupakan home base pesawat tempur Sukhoi 27/30 , Marsma TNI Agus Munandar , yang baru dilantik sebagai Pangkoopsau II hari Jumat 19 Februari 2010 oleh Kasau tersebut mendapat penjelasan dari Komandan Skadron Udara 11 Letkol Pnb Tony Haryono tentang kesiapan para crew dan pesawat tempur Sukhoi 27/30 dalam mendukung tugas-tugas operasi udara.

Selain meninjau Skadron Udara 11, Pangkoopsau II dalam kunjungan kerjanya di Lanud Sultan Hasanuddin, juga meninjau kesiapan Skadron Udara 5 Boeing 737 Intai Strategis dan CN 235-220 MPA yang diterima Letkol Pnb Djatmiko Adi serta Skadron Teknik 044 diterima oleh Mayor Tek Ganang.

PENTAK LANUD SULTAN HASANUDDIN

Menhan, Komisi I DPR Bahas Rumah Dinas TNI

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa meresmikan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kompleks Kodam V/Brawijaya di Jalan Perwira, Surabaya, Rabu (23/12). Rusunawa ini di bangun di atas lahan 4.200 meter persegi. Rusunawa dibangun dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

22 Februari 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja Komisi I DPR, Jakarta, Senin (22/2) pagi, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas TNI.

"Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR nanti, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak," kata Purnomo sebelum rapat itu dimulai. Rapat kerja dengan Komisi I DPR akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta tiga kepala staf angkatan.

Komisi I DPR sebelumnya telah membentuk Panja Aset dan Rumah Dinas TNI dan mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menunda penertiban rumah dinas TNI yang masih ditempati purnawirawan dan keluarganya serta pihak lain. Namun, TNI hingga kini masih terus melakukan penertiban mengingat jumlah prajurit TNI aktif yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) sepakat membentuk Kelompok Kerja Penertiban Rumah Dinas TNI/Polri. "Kelompok kerja itu akan mendata kembali rumah dinas TNI yang masih ditempati para purnawirawan dan keluarganya, sehingga penertiban akan lebih terukur," kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar.

Kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit yang 159 ribu di antaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya.

MEDIA INDONESIA

KSAU: Seskoau Center of Excellent TNI AU

22 Februari 2010, Jakarta -- Seskoau merupakan lembaga pendidikan tertinggi di jajaran TNI Angkatan Udara, mengemban dua fungsi strategis yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tugas pokok TNI Angkatan Udara, Sesko juga mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga pengkajian doktrin dan kekuatan matra udara. Dari rumusan peran dan fungsi lembaga tersebut, secara jelas menggambarkan bahwa lembaga pendidikan Seskoau merupakan center of excellent TNI Angkatan Udara.

Demikian dikatakan KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat dalam amanatnya pada serah jabatan Komandan Seskkoau dari Marsda TNI Rodi Suprasodjo kepada Marsma TNI IGN Basuki di Seskoau Lembang Bandung, Sabtu kemarin.

"Kader-kader pimpinan TNI Angkatan Udara, di masa mendatang disiapkan, dididik, dan dibekali melalui proses belajar mengajar yang dilaksanakan di lembaga Seskoau. Begitu juga, ide-ide perubahan dan pemikiran kreatif-inovatif terhadap implementasi peran, tugas dan fungsi TNI Angkatan Udara banyak berasal dan bersumber dari lembaga pendidikan ini," kata Kasau melalui siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, kemarin.

Menurutnya, sangatlah tepat bahwa lembaga pendidikan Seskoau harus dipimpin dan diawaki oleh prajurit yang mempunyai dedikasi dan motivasi yang tinggi terhadap kemajuan dan keberhasilan tugas dalam mengemban visi dan misi lembaga.

Kasau berharap, lembaga pendidikan Seskoau dapat terus meningkatkan kualitas hasil didiknya sebagai kader-kader pimpinan TNI Angkatan Udara di masa mendatang, cermati dan pahami secara cerdas dan bijak setiap perubahan lingkungan strategis yang berkatan dengan tuntutan terhadap kualitas sumber daya pemimpin TNI Angkatan Udara dimasa mendatang. Lakukan eveluasi dan perubahan yang diperlukan terhadap upaya pembinanaan seluruh komponen pendidikan agar relevansi kualitas hasil didik dapat disesuaikan dengan tuntutan lingkungan penugasan yang berus berkembang, jelas KSAU.

JURNAL NASIONAL

Malaysia Ajak RI Patroli Bersama

21 Februari 2010, Jakarta -- Tentara Diraja Malaysia mengajak TNI patroli bersama di perbatasan. Langkah itu diambil agar kriminalitas di kedua negara berkurang. Terutama, penyelundupan dan pembalakan kayu liar.

"Mereka menawarkan patroli bersama secara rutin," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio kepada Jawa Pos kemarin (20/2). Mantan atase pertahanan RI di India itu menjelaskan, tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Menhan Malaysia Zahid A. Hamidi saat bertemu Menhan Purnomo Yusgiantoro di Kuala Lumpur Kamis lalu (18/2).

Selain patroli, Malaysia dan RI sepakat menambah pos gabungan di Kalbar. Saat ini sudah ada lima pos gabungan yang digunakan secara kolektif. "Kami berharap itu efektif menekan tindak kejahatan," kata Brigjen Wayan.

Lima pos gabungan yang saat ini telah digunakan untuk operasi penjagaan bersama itu berada di Entikong, Kalbar; Simanggaris di Kaltim; Biawak dan Lubuk Antu di Sarawak; serta Seliku di Sabah.

Laporan penelitian FISIP UI yang dirilis awal bulan ini menyebutkan, di daerah perbatasan masih sering terjadi pembalakan liar. Ironisnya, sebagian pembalak justru aparat yang bertugas di sana. Dengan patroli bersama, para penjarah kayu haram itu diharapkan tak berkutik.

RI dan Malaysia juga sepakat untuk mengadakan Latihan Gabungan Bersama bersandi Darsasa-07 AB pada 25 Maret-10 April 2010 di Malaka, Malaysia. Latihan itu akan melibatkan ribuan prajurit dari dua negara.

Latgabma Darsasa-07 AB tersebut dilaksanakan untuk melawan aksi teroris sebagai salah satu hasil nyata perundingan perbatasan General Border Committee (GBC) Malaysia-RI (Malindo) ke-38 di Kuala Lumpur.

Menhan RI dan Malaysia juga membahas peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi di perbatasan.

JAWA POS

Pos Komando Mobil Indobatt

19 Februari 2010, Lebanon -- Satuan Tugas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indobatt) harus selalu siap melaksanakan tugas pokok operasi perdamaian yang dihadapkan pada berbagai macam dinamika situasi.

Salah satu di antaranya adalah reaksi cepat dalam menyiapkan dan mengoperasikan Mobile Command Post (MCP – Pos Komando Mobil) sesuai petunjuk Komando Atas.

Dalam mendapatkan kesiapan operasional MCP tersebut, Indobatt secara periodik melatih prajuritnya sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di jajaran UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Salah satu perwujudan latihan periodik MCP telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 di titik XA7 wilayah El Aadeisse, Lebanon Selatan, oleh Battalion Mobile Reserve Team (BMRT – Tim Cadangan Mobil Batalyon).

Komandan Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indobatt), Letkol Inf Andi Perdana Kahar, meninjau langsung jalannya latihan MCP yang menggunakan jalur komunikasi terintegrasi antara BMRT Indobatt dengan UNIFIL Sector East melalui jaring komunikasi radio.

Latihan kali ini, diskenariokan adanya perintah operasi dari Sektor Timur UNIFIL kepada Indobatt untuk segera menggelar MCP di titik XA7 dalam rangka menghadapi perkembangan situasi di sekitar Blue Line (garis perbatasan yang memisahkan antara negara Israel dan Lebanon).

Dengan situasi dan kondisi yang bersifat mobile, Indobatt dituntut untuk tetap dapat melaksanakan komando dan pengendalian kepada satuan bawah serta dapat melakukan hubungan komunikasi dengan satuan atas selama 3 (tiga) hari operasi di lapangan.

Melalui kerja keras yang dilakukan oleh bagian perhubungan Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL, maka gelar jaring komunikasi dapat dilaksanakan langsung dari Posko Mobil (MCP) kepada satuan bawah, bahkan kendaraan tempur yang sedang melaksanakan patroli di sekitar MCP serta komunikasi terintegrasi dengan Markas Sektor Timur UNIFIL.

Keberhasilan komunikasi terintegrasi tersebut, juga didukung dengan ketangkasan personel BMRT Indobatt yang mampu menggelar MCP sehingga siap operasional selama tidak lebih dari 20 menit, terhitung sejak tiba di titik gelar yang telah ditentukan oleh Komando Atas.

Di akhir kegiatan latihan, Letkol Inf Andi Perdana Kahar mengingatkan kembali arti penting profesionalisme peacekeeper Indobatt untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit dalam melaksanakan tugas pokok pemeliharaan perdamaian.

PUSPEN TNI/POS KOTA

BPPT Kembangkan Amunisi

Pegawai Divisi Munisi PT Pindad sedang mengerjakan pembuatan peluru di salah satu mesin pencetak. Divisi Munisi PT Pindad yang terletak di Turen, Malang, Jawa Timur setiap tahunnya memproduksi 100 juta butir peluru dan bom berbagai ukuran dan kaliber. Selain untuk kebutuhan TNI/Polri, peluru-peluru ini juga di ekspor ke negara-negara tetangga. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

19 Februari 2010, Jakarta -- “Mendukung kemampuan industri yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam). Itu adalah tujuan utama tim ketika mengembangkan teknologi manufaktur pelat kuningan untuk pembuatan munisi”, demikian dikatakan Kepala Bidang Industri Logam, Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP) BPPT, Ari Hendarto saat diwawancarai (15/02).

Munisi, atau amunisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu, yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu. Munisi dapat ditembakkan dengan senjata maupun alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran.

Dalam pengerjaannya menurut Ari, tim BPPT berkonsultasi dengan pihak PT Pindad. “Sebagai produsen dari alat-alat pertahanan, tentunya PT Pindad sangat paham mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses produksi”, jelasnya.

Hal senada di ungkap juga oleh salah satu anggota tim yang terlibat dalam pembuatan munisi, Iwan Setiadi. “Bersama PT Pindad, kami telah melakukan berbagai uji coba untuk menemukan komposisi yang tepat bagi munisi ini”.

Tingginya resiko yang bisa ditimbulkan pada proses uji coba lanjut Iwan, menuntut timnya untuk sangat cermat dalam pengerjaan. “Mulai dari dimensi, ketebalan, kekerasan, sampai pada ukuran butiran, semuanya harus presisi”, tegasnya.

“Rencana kedepan, kita akan meningkatkan pada kaliber yang lebih tinggi dari yang kita kembangkan saat ini, yakni dari kaliber 5,56 mm ke kaliber 20mm”, ungkap Ari.

Dikesempatan yang berbeda, Direktur Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP) BPPT Danny M. Gandana mengatakan bahwa PTIP mendukung kemajuan industri proses disetiap sektor di Indonesia. “Indonesia harus leading dalam industri proses. Dengan memberdayakan kemampuan dalam negeri, kita tidak lagi selalu bergantung pada produk impor. Terlebih lagi dengan berkembangnya industri di Indonesia, tentunya akan membuka lebih banyak peluang untuk berkarya dan menambah kesempatan kerja bagi setiap individu”, tandasnya.

BPPT