25 Februari 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui surat elektroniknya menegaskan Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI melalui tiga fungsi; anggaran, kontrol dan legislasi. Komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami dukungan politis.
Selangkapnya 10 pernyataan Komisi I terkait modernisasi dan pembelian alutsista TNI:
1. Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI mengacu kepada Renstra sebagai turunan dari Buku Putih Pertahanan. Secara intens kami mendiskusikan hal ini.
2. Dukungan dilakukan dalam 3 fungsi (anggaran, kontrol dan legislasi) secara terpadu dan komprehensif. Secara khusus komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami proses dukungan politik ini.
3. Dari aspek anggaran, komisi I dalam raker gabungan dengan Menhan, Panglima, Menkeu dan MenPPN sepakat untuk memenuhi alokasi Rp 150 Trilyun anggaran modernisasi alutsista renstra tahap 1 tahun 2010-2014.
4. Seiring dengan itu, komisi I meminta Kemhan dan Mabes TNI memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, juga perbaikan status audit BPK ke arah Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Untuk mendukung kemandirian alutsista TNI dan revitalisasi BUMNIP -- sebagimana kebijakan KKIP -- komisi I mendorong alokasi belanja alutsista TNI ke industri pertahanan dalam negeri. Termasuk melalui skema joint-production dan transfer-of-technology (ToT).
6. Untuk memperkuat payung kebijakan ini, komisi I menginisiasi RUU Industri Pertahanan yg akan segera dibahas bersama pemerintah.
7. Alhamdulillah sikap dan tekanan kuat Komisi I tentang modernisasi alutsista menghasilkan peningkatan signifikan anggaran dari tahun ke tahun. Termasuk peningkatan alokasi belanja ke industri pertahanan dalam negeri.
8. Hal lain adalah sikap Komisi 1 agar pemerintah mengurangi Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor dan mensyaratkan setiap kontrak pembelian alutsista dari luar negeri dengan 3 hal: ToT /joint-production, tanpa kondisionalitas dan jaminan keberlangsungan.
9. Dalam fungsi kontrol. Komisi I intensifkan pengawasan melalui peninjauan lapangan, monitoring proses kontrak, diplomasi dengan pihak pemerintah/parlemen/industri luar negeri. Yang krusial adalah memastikan keajegan perencanaan agar tidak sering berubah di tengah jalan.
10. Last but not least, tanggung jawab moral dan politik komisi I terus memastikan tidak terjadi penyelewenangan uang negara dlm realisasi anggaran oleh Kemhan dan Mabes TNI. Kami punya cukup banyak informasi tentang hal ini.
@Berita HanKam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar