TNI AU memesan Super Tucano gantikan OV-10 Bronco dari Embraer. (Foto: Embraer)31 Januari 2011, Jakarta -- (KOMPAS.com): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan non-alutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.
"Selama saya di militer, belum menemukan mark-up. Mungkin Beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemu lah. Jadi semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up," kata Panglima kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).
Permintaan agar tak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP untuk melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.
Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahunnya. Anggaran tersebut juga diimbau agar dioptimalkan dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Kepala Negara meminta agar TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tak mesti diiringi dengan pergantian program.
"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," kata Presiden.
Ditambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.
Sumber: Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar