25 Januari 2011, Jakarta -- (Suara Karya): Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Puguh Santoso menegaskan, potensi ancaman terhadap kedaulatan masih terus terjadi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara serta gangguan keamanan lain yang menganggu kehormatan bangsa Indonesia.
"Tantangan pemerintah saat ini dan tahun-tahun mendatang adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh dan bersatu," ujar Puguh ketika memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin.
Selain itu, katanya, ancaman utama bagi keutuhan NKRI adalah separatisme yang bermotif politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal itu bersumber dari ketidaknyamanan masyarakat di dalam naungan NKRI akibat dari hak-hak politik, ekonomi, dan keadilan bagi mereka yang tidak terdistribusi dengan baik.
Menurut dia, yang tidak kalah pentingnya adalah potensi ancaman kedaulatan berupa konflik perbatasan, baik maritim maupun darat seperti yang terjadi di 10 titik bermasalah di perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan darat di Pulau Timor dengan Timor Leste. Kondisi itu, menurut Puguh, harus mendapatkan penanganan serius, termasuk pengamanan terhadap pulau-pulau terluar yang jumlahnya mencapai 92 pulau, bahkan 12 pulau di antaranya dalam kondisi kritis karena tidak berpenghuni.
Untuk itu, katanya, kebijakan sistem pertahanan yang diberlakukan adalah pertamanan semesta yang memadukan kekuatan militer dan nonmiliter guna menyokong tegaknya kedaulatan dan keutuhan NKRI. "Kami terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghalau segala ancaman yang muncul demi tegaknya kedaulatan NKRI dan harga diri bangsa," ujarnya.
Sumber: Suara Karya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar