Selasa, 01 Februari 2011

KKIP Jelaskan Hasil Evaluasi dan Target 2011

Meriam buatan PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

2 Februari 2011, Jakarta -- (DMC): Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Silmy Karim didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio dan Direktur Teknologi dan Industri Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso, Selasa (1/2), berbicara di depan pers dalam konferensi pers mengenai perkembangan terbaru kinerja KKIP, di Kantor Kemhan, Jakarta. Konferensi pers oleh Juru Bicara KKIP ini menjelaskan mengenai evaluasi kerja KKIP di tahun 2010 dan target KKIP di tahun 2011.

Dikatakannya, evaluasi yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan di Indonesia menyangkut beberapa hal, yaitu : inventarisasi permasalahan industri pertahanan secara lebih mendalam dan juga mengidentifikasi potensi sinergitas antara lembaga dalam mendukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target KKIP pada tahun 2011.

Silmy Karim menjelaskan, hasil inventarisasi permasalahan yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan, dari sisi pengguna (user) adalah masalah delivery (keterlambatan pengiriman), kualitas dan kompetensi teknis, serta modalitas produksi yang belum ideal. Sedangkan dari sisi produsen kaitan jumlah pesanan dihubungkan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan/kebutuhan dalam rentang waktu yang cukup.

Menurutnya, yang menjadi perhatian KKIP pada tahun 2011 adalah memaksimalkan pengguna produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu KKIP juga memformulasikan kebutuhan Minimum Essential Forces yang dapat menggunakan industri dalam negeri, serta revitalisasi manajemen produksi BUMN industri pertahanan.

Lebih lanjut Juru Bicara KKIPmenjelaskan, target KKIP pada tahun 2011 meliputi revitalisasi industri pertahanan (BUMNIP), memaksimalkan kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri. KKIP juga memastikan pengimplementasian Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 yang salah satu isinya mewajibkan pengadaan alutsista TNI dengan menggunakan produksi dalam negeri.

Dalam upaya revitalisasi industri pertahanan BUMNIP, KKIP akan mengawasi BUMNIP bukan hanya dalam hal manajemen produksi saja tetapi juga kepemimpinan BUMNIP secara mendalam. Sedangkan potensi sinergitas berupa kerjasama antar lembaga meliputi sinergi dalam kegiatan riset, produksi, dan pemasaran. Ditegaskan oleh Juru Bicara KKIP, dalam menjalankan tugasnya KKIP mengedepankan upaya bersama antar lembaga pemerintah yang secara langsung berkepentingan dalam program revitalisasi industri pertahanan.

Sementara itu dijelaskan oleh Kapuskom Publik Kemhan, RUU mengenai industri pertahanan saat ini sudah berada di Sekretariat Negara menunggu ditandatangani oleh Presiden. Saat ini, justru inisiatif penyusunan RUU Industri Pertahanan berada di pihak DPR.

Sumber: DMC

PT DI Serahkan Helikopter Pesanan TNI-AD

Helikopter jenis NBELL 412 EP ini diterima oleh Wakasad Letjen TNI Suryo Prabowo. (Foto: detikFoto/Adi Nugroho)

2 Februari 2011, Jakarta -- (Republika.co.id): TNI Angkatan Darat menerima satu unit Helikopter Bell 412 EP produksi PT Dirgantara Indonesia. Serah terima helikopter itu dilakukan di Skadron 21/SENA Pusat Penerbang Angkatan Darat, Lapangan Udara Pondok Cabe, Rabu (3/2). Helikopter diserahkan Dirut PTDI Budi Santoso dan diterima Wakil KSAD Letjen (TNI) Johanes Suryo Prabowo.

Budi mengatakan, Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru dikelasnya. Helikopter ini merupakan helikopter angkut dengan kapasitas 10 orang. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin di dekat pintu kiri dan kanannya. "Pengadaan Helikopter Bell 412 EP ini melalui kontrak antara Mabes AD pada 15 Oktober 2010," kata Budi.

Budi enggan menyebut nilai kontrak dalam pengadaan Helikopter ini. Dia menegaskan bahwa pihaknya masih sedang melakukan pengerjaan helikopter lainnya yang dipesan TNI AU dan TNI AL. "Ini bukti kesiapan dan kemampuan PTDI untuk memenuhi kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," ujar Budi.

Helikopter sejenis sudah diproduksi PTDI sejak 1982. Seri terbaru memiliki beberapa kelebihan, salah satunya kelebihan tenaga. Terkait dengan pemesanan alutsista yang diterima PTDI, Budi berharap kepercayaan Kementerian Pertahanan dan TNI terus meningkat kepada PTDI, sehingga PTDI memiliki nilai kompetitif dan nilai jual.

Dalam kesempatan sama, Letjen (TNI) Johanes Suryo Prabowo mengatakan, penerimaan helikopter dari PTDI ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan Pusat Penerbang Angkatan Darat. "Pengadaan alutsista seperti akan terus dilakukan, ini komitmen TNI Angkatan Darat untuk memberdayakan produksi dalam negeri," kata dia. Hal itu, kata Surya, merupakan kebijakan Presiden.

TNI: Kualitas dan Harga Alutsista Lokal Harus Bersaing

TNI Angkatan Darat menginginkan peningkatan kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia. Pasalnya, alutsista berkaitan dengan pertahanan negara, sehingga kualitasnya harus baik.

"Saya berharap agar PTDI senantiasa meningkatkan kualitas produknya agar industri penerbangan di Tanah Air kita semakin maju dan terus berkembang," kata Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (TNI) Johanes Suryo Prabowo di Skadron 21/SENA Pusat Penerbang Angkatan Darat, Lapangan Udara Pondok Cabe, Rabu (2/2)

Suryo menyampaikan hal itu di sela acara serah terima Helikopter Bell 412 EP dari PTDI. Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru dikelasnya dan jenis helikopter angkut dengan kapasitas 10 orang. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin.

Suryo menambahkan, harga alutsista produksi dalam negeri bagi TNI AD harus bersaing dengan luar negeri. "Kualitasnnya harus memadai dan tepat waktu (pembuatannya)," kata Jenderal bintang tiga ini. Ketetapan waktu pembuatan alutsista terkait dengan upaya tertib administrasi.

"Ketetapan waktu penyerahan barang juga tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada kesiapan alutsista maupun dalam mewujudkan tertib administrasi barang dan jasa, khususnya dalam rangka menghadapi pengawasan dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa eksternal," ujar Suryo menegaskan.





Helikopter yang diserahkan ini jenis NBELL 412 EP. Heli dengan daya angkut 15 ton ini akan ditempatkan di Skadron 31 Semarang. Rencanaya, heli yang diterima TNI AD ini akan dilengkapi dengan senapan 30 mm di kiri dan kanan. Heli dapat membawa 15 penumpang termasuk pilot. (Foto: detikFoto/Adi Nugroho)

Sumber: Republika

Industri Pertahanan RI

Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan pendapatnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1). Pertemuan tersebut membahas seputar alutsista dan industri pertahanan nasional. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ed/Spt/11)

2 Februari 2011 -- (Koran Jakarta): Presiden ke-3 RI BJ Habibie kembali buka suara soal pesawat terbang dan industri pertahanan Indonesia yang menurutnya tidak memiliki arah yang jelas menuju kemandirian. Bahkan mantan Menteri Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Soeharto itu menilai industri pertahanan kita mandek. Soalnya, tidak ada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.

Benarkah demikian? Jawabnya bisa benar dan bisa keliru. Penilaian Habibie bisa jadi benar karena harapan akan kemandirian industri pertahanan atau pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) belum mampu dipenuhi produsen industri strategis Indonesia, dan untuk melengkapi kebutuhan alutsista, kita masih membeli atau impor dari beberapa negara.

Tetapi, melihat perkembangan industri strategis kita dan rencana besar yang sudah dicanangkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, seperti membuat pesawat tempur dan kapal selam, pasti ada kemajuan besar. Apalagi beberapa produk industri strategis dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), misalnya, diminati negara lain. Meski demikian, kehadiran Habibie dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi I DPR, Senin (31/1), bertujuan mendapatkan masukan bagi pembahasan RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

RUU ini sedang digodok oleh Komisi I DPR. RUU ini penting agar Indonesia punya industri pertahanan nasional yang bisa menjadi sumber ekonomi sekaligus devisa bagi bangsa. Dalam konteks membahas industri strategis dalam bidang pertahanan ini, ada dua kutub pandangan. Pertama, pandangan Habibie yang tahu betul soal ini dan ikut membangun institusi untuk memajukan industri pertahanan. Kedua, kenyataan bahwa industri pertahanan masih berjalan dan tengah menatap kemajuan meski belum signifikan.

Kita berharap pandangan kritis, dan mungkin ungkapan kekecewaan Habibie, mendapat reaksi positif dari pihak terkait, lalu melakukan pembenahan dan mulai melakukan aksi nyata bagi kemandirian industri pertahanan kita. Berbicara soal industri pertahanan, ada baiknya kita kutip pernyataan mantan Menristek Kusmayanto Kadiman dalam sebuah semiloka “Revitalisasi Iptek Hankam untuk Kemandirian Industri Pertahanan 2025”.

Dia mengatakan untuk menuju kemandirian, perlu ada kebijakan strategis penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan yang selama ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan alutsista, peningkatan kapabilitas kemampuan iptek pertahanan dan keamanan di kalangan industri nasional, serta hal lainnya. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa sinergi yang solid antara pemerintah dan seluruh instansi terkait dalam menjawab tantangan pengembangan produk-produk andalan iptek pertahanan dan keamanan nasional.

Karena itu, sungguh tepat penegasan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro bahwa revitalisasi industri pertahanan dalam negeri perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab keberadaan industri pertahanan dalam negeri seperti PT DI dan produsen pesawat lainnya, selain dapat memenuhi alutsista, seperti Super Puma NAS 332/C Tactical Transport yang diproduksi oleh PT DI, turut menyumbang kelengkapan alutsista TNI AU.

Industri pertahanan kita juga telah berhasil membuat kapal perang terbesar se-Asia Tenggara dengan dilengkapi peralatan tempur canggih. Setelah itu, kini, Kementerian Pertahanan mulai serius mempersiapkan rencana pembuatan kapal selam yang merupakan alat tempur bawah laut tersebut. Pemikiran dan pandangan Habibie yang menginginkan agar Indonesia lebih mengutamakan industri pertahanan dalam negeri harus kita dukung.

Begitu juga rencana-rencana besar Kementerian Pertahanan untuk terus melakukan revitalisasi dan memajukan industri pertahanan. Mendekatkan pandangan Habibie dan kinerja industri pertahanan dalam negeri, kita hanya ingin mengingatkan bahwa kemandirian, terutama dalam bidang alutsista, mutlak diperlukan sebuah negara. Jika alutsista kita bergantung pada produk negara lain alias impor, akan selamanya kita bergantung dan tidak bisa mandiri.

Selain itu, usaha besar yang pernah dirintis Habibie, seperti membangun institusi lembaga penelitian, mengembangkan PT DI, dan membina sumber daya manusia yang jumlahnya ribuan, kurang dimanfaatkan. Akibatnya, banyak tenaga terdidik dari Indonesia kini dimanfaatkan negara lain, sementara yang ada di Indonesia kurang dimanfaatkan.

Sumber: Koran Jakarta

RI Akan Mandiri Dalam Alutsista

KCR 40 m sedang dibangun oleh industri perkapalan nasional untuk TNI AL. (Foto: Berita HanKam)

2 Februari 2011, Jakarta -- (Koran Jakarta): Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkomitmen menghidupkan kem bali industri pertahanan. Kemhan sudah mengevaluasi dan sudah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Dengan itu diharapkan nantinya Indonesia sampai pada kemandirian pengadaan alutsista. “Hasil evaluasi, Kemhan menelurkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kem han juga menyiapkan road map industri pertahanan, yang itu akan memberikan arah perjalanan industri pertahanan sampai kepada kemandirian alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (1/2).

Hal itu disampaikan Menhan menanggapi pernyataan mantan Presiden BJ Habibie tentang perlunya penguatan terhadap industri strategis pertahanan. “RUU tersebut telah kita selesaikan. Tinggal diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut,” katanya. Menhan yakin UU Revitalisasi Industri Pertahanan akan menjadi landasan untuk menghidupkan kembali industri pertahanan. “Sambil menunggu dibahas, kita tetap akan terus bergerak cepat untuk memenuhi kekuatan pokok minimum yang sudah kita rencanakan sampai 2024,” katanya.

Naskah Akademik

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Kemhan Brigjen I Wayan Midhio menjelaskan saat ini RUU Revitalisasi Industri Pertahanan beserta naskah akademiknya sudah ada di tangan presiden dan tinggal menunggu Amanat Presiden untuk diserahkan ke DPR. “Dalam sidang kabinet sudah dibahas,” kata Wayan. Juru Bicara KKIP Silmy Karim mengatakan KKIP telah mengevaluasi industri pertahan an di Indonesia dengan menginventarisasi masalah secara mendalam.

KKIP juga mengindentifikasi potensi sinergi antar lembaga dalam mendukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan. “Hasilnya, dari sisi pengguna ada masalah keterlambatan pengiriman, kualitas, kompetensi teknis, serta modal produksi yang belum ideal,” kata Silmy. Sedangkan dari produsen jumlah pesanan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan, membutuhkan waktu yang panjang. Menyikapi hal itu, KKIP pada 2011 ini akan memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri dan memformulasi kebutuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) yang dapat menggunakan industri dalam negeri.

KKIP pun berencana merevitalisasi managemen produksi BUMN industri pertahanan. “Modal produksi yang belum ideal disebabkan kondisi keuangan BUMN industri pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi untuk memenuhi pesanan pengguna. Masih ada beban keuangan bawaan masa lalu yang belum disikapi lebih lanjut,” katanya. Apalagi dengan adanya fakta bahwa kompetensi teknis industri pertahanan di Indonesia masih jauh dari ideal.

Selain itu, penurunan jumlah karyawan juga terjadi seperti di PT Dirgantara Indonesia dan di PT PAL. Jika dibutuhkan kembali Badan Produksi Industri Strategis (BPIS) seperti yang pernah dibentuk mantan Presiden BJ Habibie, Silmy mengatakan KKIP pasti mendukung.

“Segala yang bisa meningkatkan kinerja industri pertahanan di dalam negeri akan kami dukung,” katanya. Sementara itu, Direktur Tek nologi dan Industri Kemhan Brigjen Agus Suyarso me nambahkan saat ini KKIP sudah menandatangani kesepa katan dengan Turki untuk kerja sama jangka panjang dalam melakukan revitalisasi industri pertahanan.

Sumber: Koran Jakarta

Militer China yang Semakin Modern

Prototipe jet tempur siluman Cina J-20 terlihat di Chengdu, provinsi Sichuan, 7 Januari 2011. (Foto: Reuters)

2 Februari 2011 -- (KOMPAS): Tanggal 10 Januari lalu menjadi momen yang penting bagi militer China. Walaupun masih dalam tahap uji coba, suksesnya uji terbang prototipe pesawat siluman (stealth) J-20 itu menjadi bukti dari pencapaian yang signifikan bagi China, khususnya industri pertahanannya.

Berita soal uji terbang pesawat siluman J-20 oleh China itu menjadi perhatian dunia karena dilangsungkan menjelang kunjungan empat hari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates ke China. Dan, menjelang kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Washington DC, Amerika Serikat.

Namun, China berupaya agar berita tentang pesawat siluman J-20 itu tidak dibesar-besarkan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara tetangga. China pun menyatakan, pembuatan pesawat siluman itu semata-mata untuk memodernisasi kemampuan militernya dalam mempertahankan negaranya yang sangat luas itu. Sama sekali tidak ada niatan pada militer China untuk mengancam negara lain. Kebijakan pertahanan nasional China bersifat defensif.

Menurut militer China, dibandingkan dengan luas wilayah negara dan jumlah penduduknya, kekuatan militer China tergolong moderat. Bahkan, lemah apabila dibandingan dengan kekuatan militer negara-negara Barat. Militer China jangan dilihat sebagai tengah mencari hegemoni, memperbesar kekuatan militer, maupun perlombaan senjata. Militer China bukan ancaman bagi negara lain.

China mengklaim bahwa negaranya selalu membantu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Apabila terjadi konflik, China selalu mengupayakan penyelesaian secara damai melalui jalur-jalur diplomatik. Perundingan enam pihak yang melibatkan China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, serta Korea Selatan dan Korea Utara untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik kedua Korea itu merupakan salah satu bukti kesungguhan China.

Agar persenjataan nuklir China tidak dibesar-besarkan hingga berkembang tidak terkendali, China mengundang Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates untuk berkunjung ke Pusat Komando Nuklir China. Dalam kunjungannya ke Pusat Komando Nuklir China, Gates mendapatkan gambaran singkat mengenai komando strategis nuklir dan kebijakan nuklir China.

Menurut Gates, dalam kunjungan itu, China sempat membicarakan tentang strategi nuklir dan pendekatan menyeluruh China terhadap konflik, termasuk kebijakan China untuk tidak menggunakan senjata nuklir untuk serangan pre-emptive (serangan untuk mematahkan serangan). ”Pembicaraan di tempat itu berlangsung cukup terbuka,” ujar Gates. Ia menambahkan, dalam kunjungannya, Jenderal Jing Zhiyuan, Komandan Pasukan Nuklir China, menerima undangannya untuk berkunjung ke Pusat Komando Strategis Amerika serikat di Nebraska.

Baik China maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki misil jarak jauh yang dapat menjangkau garis pantai masing-masing, tetapi kedua negara menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menggunakannya.

Bukan lagi yang lama

Militer China bukan lagi militer China yang lama, yang mengandalkan jumlah prajurit. China telah berubah menjadi salah satu negara industri besar, karena itu dengan sendirinya postur militer China pun berubah menjadi militer yang modern.

Pada akhir tahun 2005, China baru saja menyelesaikan putaran terakhir pengurangan personel sebanyak 200.000 orang. Dengan pengurangan tersebut, personel Angkatan Bersenjata China berjumlah sekitar 2,3 juta orang. Dengan memasukkan milisi dan pasukan cadangan, jumlah total personel Angkatan Bersenjata China mencapai 3,2 juta. Dan, dalam memodernisasi kemampuan angkatan bersenjatanya, China mendapatkan bantuan dari Rusia.

Keberhasilan China mengirimkan orang keluar angkasa dengan pesawat ruang angkasa Shenzou 5, dan kembali dengan selamat di Bumi, menjadikan China dapat disejajarkan dengan Rusia dan Amerika Serikat. Rusia pertama kali menerbangkan Yuri Gagarin dengan dengan pesawat Vostok pada 12 April 1961, diikuti Amerika Serikat yang menerbangkan John H Glenn Jr dengan pesawat Mercury-Atlas Friendship 7 pada 20 Februari 1962. China mengirimkan Yang Liwei ke ruang angkasa dengan pesawat Shenzou 5 pada 15 Oktober 2003.

Memang, dibandingkan dengan Rusia dan Amerika Serikat, China tertinggal 40 tahun, tetapi dari 195 negara di dunia saat ini, China adalah nomor tiga, suatu prestasi yang tidak dapat dianggap remeh.

Disebut-sebut, China ”mencuri” teknologi stealth dari pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh misil Serbia tahun 1999 dalam perang Kosovo. Namun, China membantah hal itu. Lepas dari hal itu benar atau tidak, tetapi dalam industri pesawat terbang China memang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Di masa lalu, di masa Perang Dingin, dengan bekerja sama dengan Rusia (dulu Uni Soviet), China memproduksi pesawat tempur MiG. Pada tahun 2006, China yang membeli pesawat tempur terbaru dari Rusia, termasuk pesawat multiperan Su-30MKK dan pesawat pemukul maritim Su-30MK2, guna melengkapi pesawat tempur Su-27 yang sudah lebih dulu ada. Dan, pada saat itu, China tengah memproduksi versi sendiri dari Su-27SK, F-11, di bawah lisensi Rusia. Bahkan, diberitakan bahwa tahun sebelumnya, China tengah mengupayakan negosiasi ulang kesepakatan untuk memproduksi pesawat multiperan Su-27SMK.

Bukan itu saja, pada tahun 2010, China juga memproduksi pesawat berbadan lebar Airbus A320 di kawasan industri yang baru dikembangkan di Tianjin Binhai. Kawasan industri baru di Tianjin Binhai itu akan menjadi pusat industri penerbangan dan dirgantara, petrokimia, dan energi alternatif.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhirnya China dapat membuat pesawat siluman J-20 yang diuji terbang pada 10 Januari lalu. Sebagaimana diberitakan, uji terbang itu berlangsung sukses. Namun, yang masih harus diuji coba adalah seberapa siluman pesawat tersebut, atau seberapa besar kemampuan pesawat itu bersembunyi dari deteksi radar.

Secara umum, sosok pesawat tersebut bisa dikatakan mirip pesawat yang dibuat Amerika Serikat dan Rusia, seperti F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan prototipe Sukhoi T-50. Namun, badan pesawat J-20 lebih panjang dibandingkan dengan F-22 Raptor. Sekilas mengingatkan pada desain pesawat YF-23 buatan Northrop/McDonnell Douglas yang kalah tender dengan F-22 pada program pengadaan pesawat tempur masa depan AS. Badan yang panjang ini menimbulkan dugaan bahwa pesawat tersebut memiliki daya jelajah dan kemampuan membawa senjata lebih besar dibandingkan Raptor.

Disebut-sebut bahwa pesawat siluman J-20 ini akan mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara China paling cepat pada tahun 2017. Pesawat itu disebut mampu mencapai kawasan Guam milik AS di tengah Samudra Pasifik dan akan dipersenjatai dengan rudal-rudal berkemampuan tinggi.

Para pejabat militer Amerika Serikat sendiri tidak khawatir bahwa J-20 akan menjadi ancaman bagi F-22 Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pertama, masih belum jelas kapan pesawat siluman itu akan dioperasikan. Kedua, mengembangkan kemampuan siluman dengan prototipe, dan mengintegrasikannya ke lingkungan tempur yang sesungguhnya diperlukan waktu.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Dave Lapan, menambahkan, sampai saat ini China masih menghadapi masalah dengan mesin-mesin pesawat tempur generasi sebelumnya. ”Menurut perkiraan kami, China baru akan mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima sekitar akhir dekade ini,” katanya.

Pertanyaan yang tetap menggantung adalah benarkah modernisasi militer China berbahaya bagi negara-negara tetangganya? Jawabannya bisa macam-macam, tergantung siapa yang menjawabnya. Jika Amerika Serikat yang menjawab, maka jawabannya adalah modernisasi militer China akan berbahaya bagi negara-negara tetangganya dan bagi militer Amerika Serikat di Pasifik.

Namun, sesungguhnya, modernisasi militer China diperlukan untuk mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Membiarkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik tidaklah bijaksana. Sebaliknya, membiarkan China menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik juga tidak baik. Diperlukan keseimbangan yang baik di antara dua kekuatan besar di Asia Pasifik itu.

Mengenai hubungan China dengan Taiwan diperkirakan tidak akan ada yang berubah, sejauh Taiwan tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang membahayakan dirinya sendiri. Jika Taiwan tetap memelihara keadaan status quo seperti saat ini, maka keadaannya akan baik-baik saja. Keadaan akan runyam jika Taiwan memutuskan untuk secara resmi memisahkan diri dari China dengan mendeklarasikan kemerdekaannya. Mengingat China sudah mengesahkan Undang-Undang Antipemisahan yang membenarkan penggunaan cara-cara nondamai terhadap Taiwan apabila semua cara damai mengalami jalan buntu.

Amerika Serikat—yang berhubungan baik dengan China, mempunyai perjanjian untuk membantu Taiwan membela diri apabila diserang oleh China—tidak memiliki pilihan lain kecuali mendorong China dan Taiwan untuk sama-sama menjaga status quo.

Sumber: KOMPAS

Inspeksi Laut Lantamal IX


31 Januari 2011, Ambon -- (Dispenarmatim): Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI DR. Dadang S. Wirasuta, S.E., M.M., M.B.A dan calon penggantinya Kolonel Laut (P) Rahardjo Dwi Prihanggono, S.H. melakukan inspeksi laut dengani KAL Hutumuri I-9.0-01. Minggu (30/01).

Kapal TNI AL (KAL) Hutumuri I-9.0-01 merupakan Kapal yang dimiliki Lantamal IX berfungsi melaksanakan patroli terbatas di sekitar perairan Ambon. Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011, on board di KAL Hutumuri I-9.0-01 Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX Laksamana Pertama TNI DR. Dadang S. Wirasuta, S.E., M.M., M.B.A dan Kolonel Laut (P) Rahardjo Dwi Prihanggono, S.H. merupakan calon pengganti Komandan Lantamal IX yang dalam waktu dekat akan melaksanakan serah terima jabatan.

Pelaksanaan pelayaran KAL Hutumuri I-9.0-01 yang dapat digerakkan untuk patroli dengan persiapan yang sangat singkat, menunjukkan kepada calon pengganti Komandan Lantamal IX, bahwa KAL Hutumuri I-9.0-01 saat ini siap digunakan untuk melaksanakan patroli terbatas. Wadan Lantamal IX, para Asisten Danlantamal IX dan beberapa Perwira Lantamal IX juga ikut dalam Patroli terbatas tersebut.

Sumber: Dispenarmatim

Republik Ceko Modernisasi Jet Latih AU Azerbaijan

Aero L-39 Albatros AU Azerbaijan. (Foto: militaryphotos.net)

1 Februari 2011 -- (Berita HanKam): Azerbaijan dan Republik Ceko mencapai kesepakatan melakukan proyek kerjasama modernisasi pesawat militer.

Kesepakatan dicapai saat kunjungan pejabat industri pertahanan Azerbaijan berkunjung ke Republik Ceko pada 20-24 Januari, menurut sumber militer kutip kantor berita APA. Delegasi Azerbaijan dipimpin oleh Menteri Industri Pertahanan Yaver Jamalov.

Republik Ceko dan Azerbaijan akan bekerjasama memodernisasi jet tempur latih L-29 dan L-39 AU Azerbaijan serta memproduksi sejumlah komponen penting di Azerbaijan. Menurut APA, AU Azerbaijan memiliki 8 L-29 Dolphin dan 12 L-39 Albatros, digunakan sebagai pesawat latih.

Sejumlah perusahaan Republik Ceko tertarik bekerjasama dengan Azerbaijan dan melakukan alih teknologi.

Azerbaijan telah bekerjasama dengan industri pertahanan Afrika Selatan dan Turki memproduksi peralatan militer di Azerbaijan.

Sumber: APA