4 Mei 2012, Karimun: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meninjau lahan untuk keperluan pembangunan markas batalyon dan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.
Yusgiantoro berkunjung ke Karimun dengan menumpang helikopter TNI-AL dan mendarat di Bandara Sei Bati, Tebing Jumat pagi. Dia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya (Laksdya) TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin. Selain didampingi Bupati Karimun Nurdin Basirun, turut serta dalam tinjauan itu Komandan Pangkalan TNI-AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun Letkol (P) Sawa, Kapolres Karimun AKBP Benyamin Sapta dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karimun lainnya, serta sejumlah perwira Lanal Tanjung Balai Karimun.
"Tadi saya sudah melihat lahan di Sebatak dan akan dikaji kelayakannya untuk pembangunan batalyon dan pangkalan marinir," kata Menhan usai melakukan tinjauan singkat pada lahan pantai yang letaknya berhadapan dengan Pos TNI Angkatan Laut Leho.
Menurut Yusgiantoro, pihaknya telah meninjau beberapa lokasi yang juga akan dikaji mana yang pantas dan cocok untuk sebuah pangkalan marinir, termasuk meninjau lahan di Pulau Galang, Batam. "Ada tiga atau empat titik. Tadi Bupati juga mengusulkan satu lahan lagi, namun agak jauh dari laut. Sedangkan pangkalan marinir tentu harus dekat dengan laut. Namun demikian, kita akan kaji mana yang tepat untuk itu," ucapnya.
Mengenai luas lahan yang dibutuhkan, Menhan mengatakan sekitar 20 hektare. "Luas lahan di Tanjung Sebatak memang hanya empat hektare, tapi Bupati bilang tak ada masalah, bisa ditambah," ucapnya.
Menhan mengatakan pembangunan pangkalan marinir merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan di daerah perbatasan, di antaranya khusus untuk angkatan laut. "Kita terus membaca kekuatan kita di perbatasan, tentunya juga bertujuan untuk mengamankan pulau-pulau terluar. Sekarang dan dalam dua hari ini kami akan terus mengumpulkan data. Kita kaji mana yang layak untuk seterusnya kita laporkan kepada Presiden," tambahnya.
Siap tambah
Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Nurdin Basirun menyambut baik rencana pembangunan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak karena Karimun sebagai daerah yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Selat Malaka membutuhkan pertahanan yang kuat.
"Memang kebijakan pembangunan di daerah perbatasan harus diperkuat dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Ini porsi beliaulah (Menhan) untuk meninjau dan menentukan langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan. Apalagi, Karimun merupakan daerah investasi yang tentunya harus didukung rasa aman dan nyaman," katanya.
Mengenai kekurangan luas lahan sesuai kebutuhan untuk berdirinya satu pangkalan marinir, Bupati mengatakan pemerintah daerah siap membantu termasuk kemungkinan pembebasan lahan milik masyarakat.
"Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya karena ini merupakan kepentingan NKRI. Kita lihat nanti apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah supaya rencana ini bisa terealisasi," ucapnya.
Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin mengatakan batalyon dan pangkalan marinir yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan tempur seperti artileri, roket dan perahu tempur. "Batalyon marinir yang akan dibangun ini cukup besar, kekuatan pasukan sekitar 700 personel dan dipimpin seorang perwira berpangkat letnan kolonel," ucapnya.
Kemenhan Dukung Rencana Pendalaman Alur di Karimun
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau mendalami alur pelayaran untuk menopang lalulintas pelayaran di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.
"Kita dukung, hanya saja pemerintah daerah di sini tentu harus melihat pendanaannya," katanya usai meninjau lahan untuk pembangunan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak Kecamatan Tebing, Jumat.
Menhan melakukan kunjungan singkat ke Karimun bersama Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutardjo didampingi sejumlah petinggi TNI-AL. Yusgiantoro mengatakan, pendalaman alur tidak mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan. "Itu di luar pertahanan. Tapi, untuk merealisasikannya bisa dibuat satu zonasi dan tata ruangnya. Tata ruang 'kan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, pendalaman alur diharapkan tidak berdampak pada zona tangkap ikan. "Saya belum tahu soal pendalaman alur, tadi saya tanyakan kepada Bupati belum ada. Hanya saja, saya konsen masalah zona tangkap ikan nelayan agar tidak tercemar lumpur," katanya seraya mengatakan kunjungannya ke Karimun untuk mengecek laporan adanya lumpur yang menggangu zona tangkap ikan nelayan.
Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, rencana pendalaman alur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah tentang Pendalaman Alur Pelayaran bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi kapal-kapal yang singgah di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
"Sebagai pemerintah daerah, kita hanya memohon pusat dan berupa rekomendasi saja. Sedangkan penentunya tetap pusat," ucapnya. Dia mengatakan menunggu persetujuan pusat, "Dan sepertinya pendalaman alur harus ada untuk kepentingan investasi yang membutuhkan keselamatan pelayaran," katanya.
Perairan Desa Pongkar yang akan didalami berhadapan dengan Pelabuhan Malarko yang masih dalam tahap pembangunan. Pelabuhan Malarko diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas berkelas dunia dengan tujuan menangkap limpahan kapal-kapal dagang dari Singapura.
Sumber: ANTARA Kepri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar