Departemen Pertahanan Akui Kurang Proaktif

Senjata produk PT. PINDAD. (Foto: Antara)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas TNI mengakui pasif dalam menangani kesenjangan antara produsen dan pengguna atas produk alutsista dalam negeri. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

"Kelemahannya Dephan tidak proaktif. Dengan ini (lokakarya) menjadi terbuka, sehingga bisa dilakukan dalam diskusi ini nanti pada ujungnya bikin komitmen," kata Sjafrie.

Ia menyatakan bahwa ada kebutuhan alutsista yang sebenarnya sudah bisa dipasok oleh BUMN Industri Pertahanan, namun tidak ditopang oleh regulasi yang tepat. Maka itu, ia berharap ke depan pada perencanaan anggaran 2010-2014, Bappenas bisa mengalokasikan anggarannya, Dephan menyiapkan proses, pengguna yaitu TNI menentukan spesifikasi yang mengarah pada pengadaan dalam negeri.

"Pemerintah memperbaiki Keppres 80 sehingga aturan itu ada koridor dalam pengadaan militer yang bisa memberikan peran di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan alutsista TNI dari industri dalam negeri. Ada semacam proteksi," terangnya.

Dalam kesimpulan sementara dari lokakarya tahap dua, ia melihat ada tiga hal yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara produsen dan pengguna. Yakni, produsen perlu kebutuhan spesifik pengguna, ada legalitas jaminan pembiayaan, dan menghilangkan kekhawatiran pengguna atas produk yang dihasilkan oleh produsen.

"Oleh karena itu, ini tugas Dephan untuk menjembatani dan menerobos bagaimana industri pertahanan ini. Produsen juga harus konsekuen jangan bilang siap, tapi setelah kontrak terjadi ngaret," sahutnya.

MEDIA INDONESIA

Uji Coba Rudal Bulava Ditunda Kembali

25 November 2009 – Rusia menunda untuk kedua kalinya pengujian peluncuran rudal balistik Bulava dari kapal selam, sebelumnya dijadwalkan pengujian dilakukan 24 November setelah kegagalan uji coba Juli kemarin.

Diharapkan pengujian dilakukan pada akhir tahun 2009 menurut sumber di industri pertahanan, Selasa (24/11) kepada RIA Novosti.

“Departemen Pertahanan dan pabrikan masih memiliki sejumlah isu, termasuk teknis, dipecahkan sebelum Bulava dapat diuji lagi diakhir tahun ini,” menurut sumber.

Masa depan pengembangan Bulava menimbulkan pertanyaan sejumlah ahli industri pertahanan Rusia, mereka menyarankan memfokuskan pengembangan rudal balistik Sineva yang sudah ada dan telah diuji coba dengan sukses.

Tetapi militer Rusia bersikeras melanjutkan pengembangan Bulava hingga siap digunakan Angkatan Laut Rusia.

Bulava diharapkan akan menjadi kekuatan inti triad nuklir Rusia.

RIA Novosti/@info-terkumpul

Gelar Pasukan Satlakopsud PPRC TNI

Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir didampingi Dan Satlakopsud Kolonel Pnb SM. Handoko sedang melakukan pemeriksaan pasukan. (Foto : Pentak Lanud Halim. P)

25 November 2009, Jakarta -- Apel kesiapan Satuan Pelaksana Operasi Udara (Satlakopsud) PPRC TNI di gelar di Lanud Halim Perdanakusuma, bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Divisi (Kadiv) I Kostrad Brigjen TNI M. Munir bertempat di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa. (24/11). Hadir dalam Gelar Satlakopsud PPRC TNI tersebut antara lain Dansatlakopsud PPRC TNI Kolonel Pnb SM. Handoko, S.IP., MAP dan para pejabat militer lainnya.

Komandan PPRC TNI Mayjen TNI Hatta SY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir mengatakan bahwa upacara gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan yang membutuhkan kecepatan dan kesigapan bertindak yang diemban satuan saat ini dan kedepan dalam menghadapi kontijensi darurat mengingat kompleksnya tuntutan tugas.

Satlakopsud PPRC TNI yang telah dibentuk ini harus siap setiap saat yaitu Kompi Air Crew, Kompi Pertahanan Pangkalan, Kompi Ground Crew dan Kompi Paskhas. Sedangkan Alutsista yang dikerahkan adalah Hercules C-130, Foker 27 TS, CN 235 dan fasilitas pendukung penerbangan lainnya yang meliputi PLLU, Meteo, peralatan Pemadam Kebakaran, kesehatan, petugas angkutan udara, bala bantuan Logistik dan BMP serta pasukan Polisi Militer TNI AU, tegas beliau.

Dengan digelarnya Apel kesiapan Satlakopsud PPRC TNI ini Komandan PPRC TNI mengharapkan dengan keterbatasan yang ada gelar pasukan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walau penggunaan dan pengerahan PPRC pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan untuk memenuhi tuntutan tugas yang dibebankan. Namun dengan keterbatasan yang ada, TNI masih mampu memprioritaskan program latihan dalam rangka memelihara kesiapan dan kesiagaan operasional PPRC TNI.

PENTAK LANUD HALIM PERDANAKUSUMAH

Sertijab Lanudal Manado

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko (tengah) usai melakukan salam komando bersama mantan Komandan pangkalan Udara AL (Danlanudal) Mayor (P) Eko Syam Haristiono (kiri) dan Danlanudal yang baru Mayor laut (P) Rahmanto saat serah terima jabatan di Manado, Sulawesi Utara, Selasa ( 24/11). (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/nz/09)

25 November 2009, Manado -- Pangkalan Udara Angkatan Laut Manado resmi memiliki komandan, Selasa (24/11) kemarin. Mayor Laut (P) Rahmanto menggantikan Mayor Laut (P) Eko Syam. Serah terima jabatan digelar di Lanudal Manado. Suasana haru menyertai serah terima jabatan (Sertijab) itu.

Rahmanto sebelumnya menjabat salah satu kepala sub seksi di Pusat Penerbangan Angkatan Laut di Surabaya. Dan Eko dipromosi memegang Kepala Seksi Pengembangan Sistem Senjata Pusat Penerbangan Angkatan Laut.

Eko mengaku sangat berat berpisah dengan Manado karena begitu banyak pengalaman yang didapatnya. “Saya bersyukur pernah di tempatkan di kota ini, apalagi tepat even besar Sail Bunaken,” ungkap pria murah senyum yang dekat dengan bawahan itu.

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Surabaya, Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko yang bertindak sebagai Irup berharap Danlanudal yang baru bisa melanjutkan kesuksesan, serta makin meningkatkan tugas dan fungsi Lanudal.

Sementara Rahmanto mengatakan, akan melakukan yang terbaik untuk Lanudal Manado. “Ini penugasan pertama saya di daerah. Banyak yang harus saya pelajari lagi. Bantuan rekan-rekan sangat saya harapkan,” tutupnya.

Upacara sertijab kemarin dihadiri unsur Muspida Minut, Angkasa Pura, Wakil Danlantamal VIII Bitung, Danyonif 712/Wiratama dan undangan lain.

MANADO POST

Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang

Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), menyematkan tanda peserta Geladi Posko I Kodim 0733-BS kepada Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), pada upacara pembukaan Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait untuk mengatasi gejolak sosial yang timbul di wilayah. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

24 November 2009, Semarang -- Dalam rangka meningkatkan kemapuan komandan dan staf Kodim 0733 BS/ Semarang dalam operasi pembantuna kepada Pemda meliputi aspek kodal dan prosedur bantuan administrasi sebagai bagian dari satuan yang lebih besar dalam rangka pembinaan wilayah. Demikian disampaikan Kolonel Inf. NRP 29246, Jagar Naibaho selaku direktur Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG Tahun Anggran 2009 (24/11).

Hal serupa juga dikatakan oleh Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto,”Seiring perkembangan situasi dan kondisi saat ini menuntut jajaran TNI Angkatan Darat khususnya prajurit Kodam IV Diponegoro untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.” Dan untuk itulah kegiatan ini dilaksankan guna peningkatan profesionalisme prajurit Angkatan Darat. Mengingat tugas dan tantangan kedepan semakin berat dan kompleks.

Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG dipandang positif dan sebagai pendorong guna berbuat baik, atas dasar tersebut perlu dilaksanakan latihan sehingga reliasi peran dan pengabdian dilapangan sesuai prosedur dan sejalan tuntuan perkembangan jaman.

Keberadaan Kodim dituntut untuk dapat mewujudkan postur prajuritnya yang profesional, efektif, efisien dan modern. Dijelaskan oleh Pangdam IV Diponegoro bahwa semua prajurit disemua tingkatan harus mampu dan pro aktif merealisasikan tugas pokoknya dilapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.


Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), didampingi Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), saat meninjau kesiapan berbagai peralatan yang akan digunakan pada Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan komando dan pengendalian dalam operasi bantuan kemanusiaan kepada pemda setempat. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

“Pelaksanaan serangkaian latihan ditandai dgn pemecahan permasalahan dari pelaku terdiri dari, komandan dan staf,” kata Mayjen TNI Haryadi Soetanto. Materi yang disampaikan berkaitan erat dengan kemampuan dan ketrampilan komandan dan staf dalam merecanakan operasi dan komando pengendalian operasi melalui mekanisme prosedur hubungan komandan dan staf, shg mampu merespon permasalahan yang terjadi lingkup tugas diwilayahnya, dengan menerapkan doktrin rencana operasi dan prosedur tetap secara baik dan benar. Pelaksanaan Geladi dimulai hari ini (24/11) hingga Kamis (26/11) bertempat di Makodim 0733 BS/ Semarang.

Mengacu pelaksanaan gladi-gladi sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan latihan yang telah dilakukan masih ada kegiatan yang bersifat teknis dan mekanisme hubungan dengan staf yang harus masih dibenahi di masing-masing satuan setingkat Kodim. Dalam kerangka itulah perlu diinsentifkan pelaksanaan pimpinan dan staf agar benar- benar menguasai prosedur komandan dengan benar dan tepat.

Pangdam berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti serangkain kegiatan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi penyampai materi harus benar-benar menguasai dan menghayati tugas pokoknya. Karena dengan hal tersebut akan mampu melaksanakan tugas dengan benar, komando gladi metode latihan sesuai dengan prisisip pembinaan latihan dan doktirn pendidikan TNI AD. “Latihan dan praktek merupakan metode baik peningkatan kemampuan personail,” kata Pangdam IV Diponegoro.

Dikatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan evaluasi tidak hanya setelah selesai dilaksanakan, namun diawal perencanaanpun perlu dilakukan evaluasi. Selain itu diharapkan selama pelaksanaan menciptakan suasana geladi yang mencerminkan peningkatan kualitas prosedur kerja komandan dan staf termasuk instansi terkait, dengan cara mendekatkan materi latihan dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat lebih menguasai materi.

Semarang.go.id

PT PAL Luncurkan Kapal Baru TNI AL

Inilah salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: KOMPAS/Wisnu Dewabrata)

24 November 2009, Jakarta -- PT PAL segera meluncurkan kapal baru jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI Angkatan Laut, kata Direktur Utama Harsusanto di Jakarta, Selasa.

"Rencananya kapal diresmikan pada akhir pekan ini," katanya, di sela-sela Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang digagas Departemen Pertahanan.

Harsusanto mengatakan, kapal baru jenis LPD itu akan dinamai KRI Banjarmasin dan merupakan kapal LPD ketiga dari empat LPD yang dipesan untuk TNI Angkatan Laut.

LPD pertama dan kedua, dibuat di Korea Selatan sedangkan LPD ketiga dan keempat dilakukan PT PAL.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi, katanya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan kekuatan pokok minimun TNI Angkatan Laut 2010-2019 disesuaikan dengan kemampuan PT PAL.

"Kami telah lama berkomitmen untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan nasional, dan sebagian telah berjalan. Seperti pengadaan kapal patroli cepat 57 mm dan LPD yang telah selesai satu kapal lagi...," tuturnya.

Dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut juga akan meminta PT PAL untuk melakukan peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut kelas van speijk dan kapal patroli cepat 57 mm, ujarnya menambahkan.

"Ini sejalan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut yang kini memprioritaskan pengaman wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terdepan," kata Kasal Agus.

ANTARA News

Industri Pertahanan Perlu Jaminan Pembiayaan

CN-235 MPA di ajang pameran dirgantara Singapura 2008. (Foto: flightglobal.com)

25 November 2009, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan industri pertahanan (BUMN Industri Pertahanan) memerlukan jaminan pembiayaan dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi TNI. Selain itu, TNI juga diharapkan menentukan spesifikasi alutsista yang dibutuhkan, sehingga Industri pertahanan dalam negeri bisa mengembangkan dan membuat Alutsista yang dibutuhkan.

Kepada pengguna alutsista yaitu TNI, Sjafrie berharap agar menghilangkan kekhawatiran akan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pemangku kepentingan yaitu TNI (pengguna Alutsista), policy maker (Dephan, Kemenneg Ristek, Departemen Perindustrian, Bappenas, dan departemen terkait), dan industri pertahanan (produsen alutsista) harus memiliki komitmen bahwa pengadaan alutsista bisa dipasok dalam dalam negeri.

"Sebenarnya, industri pertahanan dalam negeri bisa memasok Alutsista untuk TNI. Hanya saja policy maker (penentu kebijakan) belum menjembataninya," kata Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela Seminar Nasional "Menuju Kemandirian Alutsista/Sarana Pertahanan" di Dephan, Jakarta, Selasa (24/11).

Sjafrie optimistis program revitalisasi industri pertahanan bisa diwujudkan apabila ketiga pemangku kepentingan yaitu pengguna, pembuat kebijakan, dan industri pertahanan memiliki komitmen yang sama untuk memenuhi alutsista dengan kekuatan dalam negeri.

Kapuslitbang Industri Pertahanan Balitbang Dephan Brigjen TNI Agus Sunaryo mengakui tidak mudah untuk memenuhi seluruh kebutuhan Alutsista TNI dari hasil produksi dalam negeri. Namun untuk tahapan pemenuhannya, perlu konsisten, komitmen dan perencanaan strategis yang baik. Seberapa banyak yang ingin dan sekiranya mampu dibuat sendiri untuk 5, 10, 15, 20 hingga 25 tahun bahkan 50 tahun ke depan.

Menurut Agus Sunaryo, untuk mempercepat realisasi kemandirian Alutsista, Pemerintah khususnya Dephan, segera membuat komitmen untuk peta jalan (road map) dan rencana strategis (grand disign) pencapaian kemandirian alutsista, setidaknya untuk 5-25 tahun ke depan.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (PTKS) Fazwar Bujang berpandangan, keberadaan industri baja nasional berperan sangat strategis untuk menunjang kekuatan dan kemandirian pertahanan NKRI. Sebagai industri baja nasional, kata dia, PTKS siap menyediakan dan mengembangkan material baja yang dibutuhkan untuk bahan alutsista dan sarana pertahanan.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia PTDI) Budi Santoso mengatakan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional merupakan salah satu dasar dan merupakan pusat keunggulan industri yang mempunyai peran dan fungsi sebagai industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alutsista.

Menurutnya, restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan diarahkan pada empat faktor utama yaitu organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan modal kerja, pengembangan teknologi, dan komitmen dan dukungan pemerintah dan semua pemangku kebijakan dalam pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri.

Alutsista yang Belum Bisa Dibuat Dalam Negeri

- Tank Transporter untuk pengangkut Kendaraan tempur tank

- Trailer RS Berjalan untuk kemudahan gelar RS Lapangan yang bersifat mobil

- Kapal laut, baik untuk Striking Force, Patrolling, dan Supporting

- Pesawat terbang untuk keseluruhan kebutuhan pesawat tempur (kecuali pesawat angkut ringan CN235 dan Helikopter BO-105.

Sumber : Balitbang Dephan RI

JURNAL NASIONAL