28 Mei 2009, Jakarta -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) meminta pemerintah mengutamakan diplomasi dan menghindari pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah Blok Ambalat bersama Malaysia.
"Pendekatan diplomasi harus diutamakan karena ada ASEAN Charter yang menekankan supaya perselisihan antarnegara ASEAN apa pun beratnya diselesaikan dengan diplomasi," kata Gubernur Lemhanas Muladi di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis.
Lemhanas juga menyarankan agar pemerintah melakukan persiapan sebaik-baiknya untuk melakukan penyelesaian secara hukum/yuridis melalui mahkamah internasional di Den Haag, Belanda .
"Kita harus siapkan tim khusus. Jangan sampai kecolongan seperti Sipadan dan Ligitan. Pendekatan militer kalau bisa dihindarkan, tapi negara yang cinta damai adalah negara yang siap berperang juga," katanya.
Menurut dia, dalam sengketa seperti itu, peran militer lebih ditujukan untuk menimbulkan efek jera atau takut negara lain.
Muladi menyebutkan, di masa yang akan datang masalah pertahanan dan keamanan menjadi masalah yang makin penting.
"Adanya kasus-kasus yang mengejutkan seperti Ambalat semakin menyadarkan kita bahwa masalah perlindungan terhadap nusantara menjadi penting menghadapi ancaman terhadap integritas teritorial dan kedaulatan. Ini harus mendapat perhatian yang lebih. Ini menyangkut kebanggaan bangsa," katanya.
Anggaran
Mengenai alokasi anggaran pertahanan dan keamanan, Muladi mengatakan, kebutuhan anggaran hankam untuk membangun kekuatan pokok minimum adalah Rp127 triliun, namun saat ini baru terpenuhi sekitar Rp35 triliun/tahun .
"Kekuatan esensial yang minimum sekarang masih jauh. Rp35 triliun itu sudah termasuk gaji, jadi sangat menyedihkan," katanya.
Menurut dia, meski anggaran masih minim , pemerintah harus membangun kekuatan minimum untuk membangun kedaulatan.
"Saya kira negara lain di sekitar sudah lebih tinggi anggarannya. Kita lihat negara sekitar kita tergabung dalam Commonwealth yang terikat pada pertahanan bersama," katanya.
Menurut dia, untuk membangun kedaulatan harus dibangun melalui pembangunan ekonomi terlebih dulu.
Mengenai kasus separatis Papua, Muladi mengatakan, dana otsus perlu lebih dimanfaatkan lebih baik. Banyak daerah memimpikan dana seperti itu.
"Masalah Papua tidak hanya internal tapi eksternal juga, kadang-kadang ada kejailan dari lembaga internasional lain, baik LSM maupun anggota Kongres(AS, red) . Kita harus berbuat yang terbaik untuk Papua, termasuk menghindari pelanggaran HAM," katanya.
(ANTARA News)
