AS Menyerahkan IMSS Kepada Pemerintah RI

25 Oktober 2011, Surabaya (Dispenarmatim): Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dalam hal ini diwakili Wakil Dubes AS untuk RI Ted Osius secara simbolis menyerahkan perangkat Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) kepada pemerintah Republik Indonesia yang diterima Dirjen Kuathan Kemenhan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto yang selanjutnya diserahkan kepada Wakasal Laksamana Madya TNI Marsetio di Koarmatim Ujung, Surabaya, Selasa (25/10. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat dari Kemenhan RI, Mabes TNI, Mabesal, Pangamatim Laksda TNI Ade Supandi, SE dan para staf Dubes AS untuk RI.

Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) merupakan suatu sistem yang terdiri dari tatanan hardware dan personel yang mengintegrasikan sistem komando dan pengendalian (Kodal) dengan memanfaatkan sarana radar dan long range camera pengamatan maritim yang dipasang di pantai/darat, kapal maupun pesawat udara.

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat secara aktif bekerja sama dalam perencanaan dan pemasangan sistim tersebut. Dengan selesainya proyek tersebut, IMSS dapat menjangkau 1.205 km garis pantai di Selat Malaka dan sekitar 1.285 km garis pantai di laut Sulawesi yang menjadikan sistem ini sebagai jaringan pengawasan meritim terintegrasi yang terbesar di dunia. Bantuan ini menjadikan Indonesia mampu mengembangkan kemampuannya mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorialnya dan perairan internasional.


Hal ini merupakan sebuah kemampuan yang penting dalam rangka memerangi aksi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan dan terorisme di dalam wilayah maritim Indonesia dan sekitar wilayah perbatasan Indonesia. IMSS tersebut telah mencapai keberhasilannya di Indonesia, pada bulan Januari 2011 komponen IMSS di Batam digunakan untuk mendukung pencarian dan penangkapan 9 bajak laut yang beroperasi di Selat Malaka antara Batam dan Singapura.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan unjuk kemampuan terhadap operasional seluruh perangkat sistem IMSS wilayah timur Indonesia yang telah terpasang. Dalam unjuk kemampuan ini berupa Operational Demonstration dengan melibatkan beberapa Coastal Surveillance System (CSS) yang ada di Posal, Shipboards Surveillance System (SSS) di KRI, Regional Command and Control Center (RCC) di Lantamal VIII Manado dan Fleet Command and Control Center (FCC) yang berada di Puskodal Koarmatim.

Sumber: Dispenarmatim

Kopaska Tingkatkan Kemampuan RKBA

26 Oktober 2011, Surabaya (Dispenarmatim): Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim meningkatkan kemampuan tempur Renang Kompas Bawah Air (RKBA) di laut sekitar dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Rabu (26/10). Kegiatan itu diikuti oleh 30 personel Satkopaska Koarmatim guna memantapkan dan meningkatkan kemampuan tempur bawah air. Renang kompas bawah air dilaksanakan dengan peralatan selam, berupa fins, masker, snorkel, dan tabung oksigen. Jarak yang mereka tempuh sekitar kurang lebih 500 meter setart di dermaga Semenanjung PT. PAL dan finis di dermaga Sea Rider Ujung.

Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan Renang Militer (Renmil) oleh Siswa Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) dari Pusat Pendidikan Khusus (Pusdiksus) Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Surabaya. Latihan Renmil diikuti oleh 30 Siswa Sepaska angkatan XXXV tahun 2011 yang baru menjalani pendidikan dasar Kopaska selama tiga minggu. Kemampuan Remil merupakan salah satu proses dasar untuk menjadi manusia katak (Prajurit Kopaska).

Selama satu bulan penuh para Siswa Sepaska itu digembleng dalam kawah candra dimuka Kobangdikal dengan dibekali ilmu dan kemampuan dasar sebagai manusia katak berupa kemampuan ketahanan fisik berupa Road And Field (RF), Renang Militer (Renmil), pengenalan dan penggunaan peralatan tempur bawah air dan ketangkasan militer lainnya. Tahap lanjutan setelah pendidikan dasar selama satu bulan mereka akan menjalani minggu neraka Hell Week sebagai syarat masuk calon pasukan katak.

Jika menghadapi problem berupa Hell Week ini lulus, mereka akan melanjutkan pendidikan selanjutnya dengan materi pelajaran yang lebih luas mengenai kemampuan tempur laut khusus sebagai calon prajurit Kopaska. “Latihan dasar Kepaskaan itu bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan fisik dan mental Siswa Sepaska untuk menjalani jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih berat”. Kata Komandan Sepaska, Kobangdikal Letkol Laut (T) A. Purwanto.

Sumber: Dispenarmatim

Skadron CN295 akan Perkuat Jajaran TNI AU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau langsung pesawat transportasi militer CN 295 saat melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia, Bandung, Jabar, Rabu (26/10). Peninjauan langsung SBY bersama Ibu Negara ini salah satunya sebagai peningkatan perjanjian pemasaran pesawat CN295 di Asia Pasifik. (Foto: ANTARA/Fahrul Jayadiputra/ss/ama/11)

26 Oktober 2011, Bandung (ANTARA News): Jajaran TNI-AU dalam tiga tahun ke depan akan diperkuat Skadron CN295 dengan pesawat produksi terbaru dari kerjasama PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military.

"Pemerintah akan melakukan pembelian pesawat CN295, rencananya untuk satu skadron yang ditargetkan pada Semester I 2014 sebanyak sembilan pesawat itu sudah bergabung dengan jajaran," kata Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Menhan Sjafrie Syamsudin di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke PTDI, Rabu.

Pembelian pesawat yang merupakan pengembangan PTDI dengan Airbus Military itu, menurut Purnomo pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 325 juta dolar AS dengan spesifikasi pesanan pesawat transpor bagi TNI AU.

Penandatanganan nota kesepahaman komitmen pembelian pesawat itu dilakukan antara Kementerian pertahanan dengan PTDI. Menurut Menhan, pembelian pesawat yang merupakan pengembangan dari pesawat CN235 produk PTDI itu juga bagian dari revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

Uji coba penerbangan dalam negeri dilakukan oleh pilot TNI-AU untuk kebutuhan operasional TNI-AU, AD serta Polri seperti loading dan unloading kendaraan VVIP. Pesawat itu juga sangat berguna untuk bantuan operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana.

Selain itu, TNI-AU juga akan menambah dua skadron F-16 pada 2014 setelah DPR menyetujui hibah 24 pesawat tempur F-16 Blok 25 dari Amerika Serikat yang akan di upgrade setara dengan Blok 52.

"Ditargetkan pada 2014 sebanyak 16 pesawat F-16 itu sudah bergabung dan memperkuat skadron yang ada saat ini. Pesawat itu diupgrade setara Blok-52 berikut persenjataanya yang lengkap," katanya.

Selain itu, pembelian pesawat dari PTDI juga dilakukan untuk helikopter N-Bell dan Super Puma.

Lebih lanjut Menhan Purnomo Yusgiantoro yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyebutkan bahwa saat ini telah menghasilkan blue print revitalisasi industri pertahanan, dan bersama Komisi I DPR dibahas UU revitalisasi Industri Pertahanan.

"Kebijakan ini memiliki urgensi dan relevansi dengan kepentingan nasional menuju kemandirian," kata Purnomo.

Menteri menyebutkan, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, selama lima tahun dialokasikan anggaran untuk memenuhi pengaraan, pemeliharaan dan perawatan alutsista sebesar Rp150 triliun.

"Peningkatan kemampuan alusista sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan mengamankan NKRI wilayah darat, laut dan udara nasional, disamping untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional," katanya.

Terkait kerjasama dengan PTDI dalam pengadaan pesawat terbang, menurut Purnomo merupakan realisasi dari pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan dan revitalisasi alutsista.

Menurut Menhan, PTDI mempunyai posisi strategis dalam konteks pertahanan, ekonomi, teknologi dan industri kedirgantaraan.

Sumber: ANTARA News

Fraksi PDIP 'Ngotot' Tolak Hibah Pesawat F16

F-16A milik USAF. (Foto: USAF)

26 Oktober 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menolak hibah 24 pesawat F-16 meski pemerintah dan DPR sudah setuju. "Saya sebagai anggota berhak menolak atau keberatan pengadaan hibah tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo dalam pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu 26 Oktober 2011.

Tjahyo berujar prinsip kedaulatan politik seharusnya diterapkan dalam pengambilan keputusan. Apalagi dana untuk meningkatkan kemampuan jet tempur itu tidak sedikit. Jumlahnya sebanding dengan harga enam F-16 baru.

"Termasuk kategori hibah bersyarat yang jelas memberatkan. Lebih baik beli baru yang jangkauan masa terbangnya tidak seperti kondisi hibah," ujarnya. Sekretaris Jenderal PDIP ini melanjutkan, pemutakhiran 24 unit pesawat harus disetarakan dengan blok 52 atau jenis terbaru.

Kementerian Pertahanan menginginkan pemutakhiran pesawat jet F-16 dari awalnya blok 25 menjadi blok 32. Dengan berbagai syarat, akhirnya mayoritas anggota komisi setuju, apalagi pemerintah sudah serius berunding soal itu.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku senang Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR akhirnya menyetujui hibah 24 F-16 dari Amerika Serikat. "Alhamdulillah, DPR Komisi I sudah setujui," kata dia usai rapat kerja dengan Komisi Pertahanan, Selasa 25 Oktober 2011.

Sebelumnya Komisi Pertahanan sempat menolak rencana Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah pesawat tempur bekas seri F-16 dari Amerika Serikat. Komisi menilai meski harga 24 pesawat tempur F-16 bekas itu setara dengan 6 pesawat F-16 baru, biaya pemeliharaan pesawat bekas akan jauh lebih mahal.

Sumber: TEMPO Interaktif

SBY Siapkan Nama Kendaraan Tempur Pindad

Panser Anoa 6x6 varian APC. (Foto: Berita HanKam)

26 Oktober 2011, Bandung (KOMPAS.com): Dalam sambutannya di PT Dirgantara Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut PT Pindad dianggap berhasil memproduksi kendaraan tempur. Presiden pun melemparkan tantangan.

Tantangan tersebut berupa membuat kendaraan tempur kelas dunia. Kendaraan itu diharapkan bisa dipergunakan tentara semua angkatan dan juga bisa dipakai di negara lain.

"Saya sudah mempersiapkan nama yang khas Indonesia dan diberikan bila kendaraan tersebut rampung," kata SBY.

Hingga berita ini diturunkan, Rabu (26/10/2011), Presiden bersama rombongan masih meninjau pameran pesawat terbang buatan PT Dirgantara Indonesia.

Presiden: Indonesia Tak Mau Serang Negara Lain

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, upaya Indonesia meningkatkan alat utama sistem persenjataan bukan dimaksudkan untuk menyerang negara tetangga. Presiden menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai.

"Kami mengutamakan penyelesaian damai, penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian politik," ujar Yudhoyono, Rabu (26/10/2011), di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, di Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Pertahanan mengenai pengadaan pesawat CN295. Sejumlah pejabat hadir dalam kesempatan itu, antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Menurut Presiden, peningkatan alat persenjataan diutamakan untuk mempertahankan wilayah Indonesia yang terbentang sangat luas dari Aceh hingga Papua.

Sumber: KOMPAS

Presiden Tinjau PT Dirgantara Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), melalui alat teropong memantau demo & Fly Pass pesawat transportasi militer CN 295 saat melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia, Bandung, Jabar, Rabu (26/10). Peninjauan langsung SBY bersama Ibu Negara ini salah satunya sebagai peningkatan perjanjian pemasaran pesawat CN295 di Asia Pasifik. (Foto: ANTARA/Fahrul Jayadiputra/ss/ama/11)

26 Oktober 2011, Jakarta (Gatra): Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) Rabu pagi ini (26/10/2011) mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat. Presiden meninjau peningkatan kemampuan PT sebagai industri pertahanan kedirgantaraan.

Dalam acara kunjungan itu, Presiden SBY akan menyaksikan sejumlah penandatangan nota, seperti nota kesepahaman kerja sama strategis antara PT DI dengan Airbus Militery untuk pembuatan pesawat CN 295.

Di samping itu, nota kesepahaman komersial untuk pemasaran dan penjualan bersama pesawat jenis Cassa di kawasan Asia Pasifik. Dan komitmen penggunaan produk PT DI untuk mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Turut serta dalam kunjungan itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, SBY juga dijadwalkan akan meninjau pesawat CN 295 dan produk PT DI lainnya.

CN-295 Produksi PTDI Bisa Terbang di Landasan 670 Meter

Pesawat CN-235 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Airbus Military memiliki akselerasi tinggi dan dapat diterbangkan dari lapangan udara dengan panjangan landasan 670 meter.

“Pesawat CN-295 lebih panjang, namun dapat diterbangkan dari lapangan udara

dengan panjang landasan 670 meter dan tidak beraspal,” kata Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PTDI Dita Ardoni Jafri di Bandung, Rabu (26/10/2011).

Dengan kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek, menurut Dita akan mendukung operasional pesawat itu di sejumlah lapangan udara berlandasan pendek di Indonesia maupun di negara-negara di Asia Fasific.

Pesawat itu juga bisa lepas landas pada situasi dan kondisi darurat atau di lapanga yang tidak dipersiapkan sehingga dapat menjalankan misi taktis, termasuk pula kemampuan terbang rendahnya yang cukup handal.

Selain itu juga cukup handal dan mampu beroperasi dalam berbagai kondisi baik cuaca dingin maupun panas seperti di gurun pasir.

Pesawat CN-295 diluncurkan pada tahun 1996, pesawat ini merupakan pengembangan dari CN-234, hasil kerjasama Airbus Military dengan PTDI.

Sumber: Gatra/Surya

Upgrade 24 Unit F-16 Bekas, Pemerintah Kucurkan Rp 5,3 Triliun

F-16A milik USAF yang telah digrounded. (Foto: USAF)

25 Oktober 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR dan Kementerian Pertahanan hari ini telah menyepakati hibah 24 unit pesawat F-16 bekas dari Amerika Serikat. Untuk memodernisasi (upgrade) pesawat seluruhnya, pemerintah harus mengucurkan dana tak kurang dari US$ 600 juta atau Rp 5,3 triliun.

"Anggaran total yang dialokasikan sekitar US$ 600 juta," kata Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq usai menggelar rapat kerja tertutup dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di gedung DPR, Selasa, 25 Oktober 2011.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik dan teknologi pesawat tempur, mulai dari persenjataan, avionik, rangka pesawat, hingga mesin pesawat. "Tapi untuk 2012 yang dibutuhkan US$ 200 juta (Rp 1,8 triliun) untuk down payment (uang muka)," ujar Mahfudz.

Ia mengatakan, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang dan sempat beberapa kali buntu, Komisi Pertahanan akhirnya menyetujui hibah 24 unit pesawat F-16 setelah pemerintah berubah sikap soal pemutakhiran pesawat. DPR sejak awal setuju adanya hibah dengan syarat akan dimodernisasi ke blok 52 serta ada transfer teknologi.

Pemerintah, kata Mahfudz, semula tidak sepakat dengan syarat yang diajukan DPR, dan memilih pemutakhiran cukup ke blok 32 saja, yaitu retrofit. "Akhirnya sudah mulai bergeser sehingga sekarang pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa hibah ini kita terima 24 F-16 dan upgrade setara blok 51 dengan skema FMS, G to G, itu yang paling penting. Jadi bukan direct commercial sale," ujar dia.

FMS (Foreign Millitary Sale) adalah skema pembayaran pesawat yang diinginkan DPR sejak awal. Melalui skema FMS, tanggung jawab penuh terhadap pesawat ada di tangan pemerintah Amerika Serikat sebagai negara pemberi hibah. Pemerintah Indonesia tidak perlu membayar pajak atau jasa.

Mahfudz mengatakan, dengan disetujuinya pengadaan 24 unit pesawat F-16 melalui jalur hibah, rencana semula pemerintah untuk membeli 6 unit F-16 baru, dibatalkan. Anggarannya direalokasikan untuk modernisasi 24 unit pesawat bekas tersebut.

Proses selanjutnya yang harus diurus pemerintah yakni soal nota diplomatik (letter of acceptance), yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat setuju secara resmi memberikan hibah pesawat ke pemerintah Indonesia. "Baru nanti setelah itu ada negosiasi mengenai spesifikasi-spesifikasi teknisnya. Ini di-upgrade ke blok berapa, time frame penyelesaiannya kapan," ujar Mahfudz.

Nota diplomatik ditargetkan rampung pada bulan Desember mendatang. Selanjutnya, 30 hari setelah pembuatan nota diplomatik, tepatnya bulan Januari tahun depan, pemerintah Indonesia sudah bisa membayar uang sebesar US$ 200 juta. Begitu uang muka dibayarkan, Mahfudz mengatakan, modernisasi pesawat bisa langsung dimulai. "Sampai semester pertama 2014 paling tidak minimal 16 unit, satu skuadron (pesawat) bisa dikirim ke Indonesia," katanya.

Sedangkan sisanya, sebanyak 8 unit pesawat, DPR dan pemerintah menargetkan bisa dirampungkan pada akhir tahun 2014. "Paling enggak bergeser sisanya ke 2014 akhir bisa selesai," ujar Mahfudz.

Ini Alasan DPR Setuju Beli F-16 Bekas

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku senang karena Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR menyetujui hibah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat. "Alhamdulillah, DPR Komisi I sudah setujui (pesawat hibah itu) akan di-upgrade ke blok 52 supaya itu versi terbaru," kata dia seusai rapat kerja dengan Komisi Pertahanan, Selasa, 25 Oktober 2011.

Sebelumnya, Komisi Pertahanan sempat menolak rencana Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah pesawat tempur bekas seri F-16 dari Amerika Serikat. Komisi menilai, meski harga 24 pesawat tempur F-16 bekas itu setara dengan 6 pesawat F-16 baru, biaya pemeliharaan pesawat bekas akan jauh lebih mahal.

Selain itu, dalam proposal awalnya, Kementerian Pertahanan menginginkan pemutakhiran (upgrade) pesawat jet F-16 dari awalnya blok 25 menjadi blok 32. Sedangkan Komisi Pertahanan menginginkan pemutakhiran pesawat dari blok 25 menjadi edisi teranyar, yakni blok 52.

Purnomo mengatakan, usai mendapat persetujuan DPR hari ini, pemerintah akan segera menindaklanjuti proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. "Kita akan mulai secepatnya," ujar dia.

Ia mengatakan, pemutakhiran 24 unit pesawat F-16 tersebut akan menelan biaya, tapi ia tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya. Dengan persetujuan DPR, Kementerian akan memperoleh pesawat bekas blok 25 untuk selanjutnya dimodernisasi menjadi pesawat blok 52. "Yang kita upgrade itu persenjataan, avionik, air frame, dan engine," kata dia.

Purnomo menyatakan, jika proses hibah berikut pemutakhiran pesawat rampung, armada udara TNI bakal memiliki setidaknya dua skuadron pesawat tempur F-16. "Jadi, kita nanti punya dua skuadron. Ini kan 24 (unit) ditambah 10 yang kita punya, jadinya kan 34," ujar dia.

Sumber: TEMPO Interaktif