Panglima TNI Terima Kunjungan Pangab Jepan

02 Juni 2010, Jakarta -- Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso, didampingi Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Kasum TNI, Asintel Panglima TNI, Kapuspen TNI dan Kabais TNI menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Jepang, General Ryoichi Oriki di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (2/6).

Kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Jepang diawali dengan upacara penghormatan militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap. Maksud kunjungan General Ryoichi Oriki adalah untuk memenuhi undangan Panglima TNI, serta untuk meningkatkan kerja sama antar kedua Angkatan Bersenjata.

Kerja sama TNI dengan Angkatan Bersenjata Jepang terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia telah berlangsung lama, dan saat ini Indonesia telah mengikutsertakan 8 lulusan SMA Taruna Nusantara di Akademi Militer Jepang, 2 orang Pamen TNI mengikuti pendidikan di Sesko Angkatan Darat Jepang dan Angkatan Udara Jepang serta 1 orang Kolonel TNI Angkatan Darat mengikuti pendidikan Lemhannas di Jepang.

Ke depan, baik TNI maupun Tentara Beladiri Jepang akan lebih meningkatkan kerja sama, mengingat hal ini sangat bermanfaat dan memberikan peluang untuk saling bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan pertemuan akan berlanjut di tingkat Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara.

TNI menawarkan keikutsertaan Tentara Beladiri Jepang pada Pusat Pelatihan Misi Perdamaian PBB yang ada di Indonesia untuk kerja sama dalam Peace Keeping Operation agar dapat lebih ditingkatkan, khususnya di bidang alih teknologi, penganggulangan terorisme dan bencana alam.

Usai diterima Panglima TNI di Cilangkap, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang didampingi oleh Kasum TNI, Asintel Panglima TNI dan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Aslizar Tanjung, melaksanakan kunjungan ke Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Menhan Jakarta Pusat.

Puspen TNI/Pos Kota

Korem 132 Tadulako Latihan Tempur

02 Juni 2010, Palu -- Seorang personel TNI-AD memeriksa senjata yang digunakan anggotanya pada latihan tempur modern yang dilaksanakan secara rutin di halaman Kantor Korem 132 Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/6). Latihan tempur modern itu dilakukan untuk mempersiapkan personel atas berbagai kondisi pertempuran di berbagai medan, terutama di dalam kota. (Foto: ANTARA/Basri Marzuki/Koz/hp/10)

RUU Revitalisasi Industri Pertahanan Diharapkan Dibahas 2011

KRI Banjarmasin dibangun di PT. PAL berdasarkan ToT dengan Dae Sun Shipbuilding, Korea SelataN. (Foto: Imam Wahyudiyanta/detikFoto)

03 Juni 2010, Jakarta -- Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Heriyanto mengharapkan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dapat dibahas DPR pada 2011 sehingga upaya untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri makin terarah.

"RUU diharapkan siap tahun 2010 dan masuk DPR pada 2011," kata Eris Heriyanto di Jakarta, Rabu (2/6), saat menjelaskan masalah industri pertahanan dalam negeri.

Eris mengatakan, saat ini sedang dibuat naskah akademis mengenai UU tersebut yang nantinya akan disosialisasikan kepada pengamat, akademisi, anggota DPR, dan masyarakat lainnya, sehingga dihasilkan RUU yang baik.

Ia mengatakan, seminar mengenai revitalisasi industri pertahanan menghasilkan road map (peta jalan). "Agar peta jalan tersebut menjadi dasar yang kuat maka perlu dibuat RUU," kata Eris.

Ia mengatakan revitalisasi industri pertahanan menyangkut banyak instansi. Menurut dia, sedikitnya enam instansi yang terlibat yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Ia mengatakan, dengan adanya RUU tersebut maka siapa pun pejabat yang memimpin instansi tersebut akan mempunyai pegangan. Eris mengatakan, industri yang kuat merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang kuat. Pilar lainya adalah ekonomi yang kuat dan tentara yang kuat.

Eris menambahkan, jika industri dalamnegeri kuat maka ketergantungan akan alat utama sistem senjata (alutsista) luar negeri akan makin berkurang.

Dephan sendiri, katanya, berkomitmen untuk membeli alutsista yang bisa dibuat di dalam negeri. Jika pun harus membeli dari luar negeri karena alutsista tidak mampu diproduksi industri dalam negeri maka harus ada transfer teknologi agar industri dalam negeri makin maju Kemhan, kata Eris, sudah melakukan inventarisasi kebutuhan TNI yang mampu dipasok dari dalam negeri. Ia mengharapkan jumlah alutsista yang dipasok dari dalam negeri akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Saat ini beberapa alutsista yang dapat diproduksi di dalam negeri antara lain berbagai jenis amunisi (seperti peluru, granat tangan, dan roket FFAR 2,75"), senjata (seperti pistol P-1, SS1, SS2, dan mortir), kendaraan tempur, pesawat udara (CN 235 dan helikopter), serta kapal perang.

RUU Intelijen Negara

Anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay mengatakan pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Intelijen Negara dilakukan dengan hati-hati dan meminta masukan dari banyak pihak.

"Kami juga membahasnya dengan sangat hati-hati, dengan mengundang masukan sebanyak mungkin dari kalangan pakar, penggiat masyarakat serta ada perenungan-perenungan khusus untuk itu," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini di Jakarta, Rabu.

Paskalis Kossay juga meminta publik tak mengkhawatirkan terhadap hasil proses pembahasan RUU tersebut karena isinya sangat jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan pada zaman pemerintahan di masa lalu.

Suara Karya

Indonesia-Korsel Buat Pesawat Tempur

T/A-50 Golden Eagle buatan KAI. (Foto: DID)

03 Juni 2010, Jakarta -- Tahun ini, Indonesia diharapkan bisa menandatangani perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat tempur. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tak akan bergantung kepada negara lain dalam hal penyediaan pesawat tempur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto, Rabu (2/6). ”Kemungkinan besar tahun ini sudah ditandatangani,” kata Erris. Kesepakatan untuk studi kelayakan ditandatangani tahun lalu.

Kementerian Pertahanan menerima hasil studi kelayakan pada Juli 2009. Dalam studi itu disebutkan, Indonesia layak untuk berpartner membuat pesawat tempur. Spesifikasi pesawat tempur dengan kode KFX ini kira-kira berada di atas F-16, tetapi di bawah spesifikasi F-35.

Menurut Erris, langkah tersebut merupakan suatu kemajuan karena tidak banyak negara yang bisa membuat pesawat tempur. Apabila memiliki pabrik pesawat tempur, Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada negara lain.

Menurut Erris, masalah komitmen dan perjanjian secara rinci tengah dibahas. Namun, tidak ada perbedaan yang mencolok. Saat ini tengah disusun redaksional perjanjian di antara kedua belah pihak. Erris belum bisa merinci beberapa hal yang tertuang dalam perjanjian itu, termasuk apa saja yang akan diperoleh Indonesia dan apa saja yang harus disediakan. ”Yang jelas, kita punya PT Dirgantara Indonesia dan tenaga ahli,” kata Erris.

Kebutuhan biaya yang diajukan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu kerja hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa disiapkan lima prototipe. Dari keseluruhan anggaran itu, Indonesia diharapkan menanggung sebesar 20 persen. Akan tetapi, ujar Erris, belum ada kesepakatan soal keuangan tersebut.

Super Tucano

Mengenai pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco, Direktur Pengadaan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Marsekal Pertama Mukhtar Lubis mengatakan belum ada kepastian. Mabes TNI masih mengevaluasi masukan dari TNI AU. Menurut Mukhtar, pihaknya belum bisa memastikan bahwa pesawat yang akan dibeli adalah Super Tucano dari Brasil. ”Masih harus diteliti dulu spesifikasi dan juga prosedurnya,” katanya.

Soal Sukhoi, kata Mukhtar, pihaknya tengah mengirim sejumlah personel untuk mengikuti pelatihan. Hal itu dilakukan untuk persiapan kedatangan lagi tiga pesawat Sukhoi Su-27SKM yang diharapkan tiba pada September mendatang. ”Soal persenjataan, kita beli dengan paket yang berbeda,” kata Erris.

KOMPAS

Komisi I Panggil Menhan Terkait Ledakan Pindad

Tri Nurhuda meninggal karena mengalami luka parah di bagian muka, dada dan bagian tangan. (Foto: Muhammad Aminudin/detikSurabaya)

03 Juni 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay, atas nama rekan-rekannya sangat menyayangkan peristiwa ledakan yang mengakibatkan tiga korban tewas di gedung produksi detonator PT Pindad di Malang.

"Kami akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI dan Manajemen PT Pindad untuk meminta keterangan terkait dengan peristiwa tragis itu," tandasnya melalui ANTARA, Kamis subuh.

Peristiwa ledakan di gedung PT Pindad (salah satu BUMN Strategis atau BUMNis di bawah Kemenhan) ini, menurutnya, benar-benar sangat mengecewakan, karena bisa mengesankan adanya ketidakdisiplinan serta ketidakprofesionalan manajemen.

"Mestinya kan perusahaan pembuat senjata dan beragam amunisi itu perlu SOP yang sangat ketat dalam pelaksanaan. Ini benar-benar patut disayangkan," katanya lagi.

Sementara itu, dari Malang wartawan ANTARA melaporkan, Rabu malam, korban meninggal dunia akibat ledakan di PT Pindad yang berlokasi di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu sekitar pukul 13.45 WIB bertambah menjadi tiga orang.

Sebelumnya korban yang meninggal akibat ledakan di gedung produksi detonator PT Pindad itu hanya satu orang, yakni Tri Nurhuda (27), warga Kecamatan Turen, kabupaten setempat.

Dua korban yang mengalami luka berat, yakni Muchlis Usman (22), warga Curungrejo, Kecamatan Kepanjen dan Sandi (22) menghembuskan nafas terakhir di RSSA Malang sekitar pukul 18.30 WIB.

Muchlis Usman dan Sandi masuk IRD RSSA Malang sekitar pukul 14.30 WIB setelah dirujuk dari RS Panti Nirmala dan RKZ, namun karena kondisinya kritis, nyawa keduanya tidak tertolong.

Jenazah ketiga korban ledakan di PT Pindad itu masih berada di kamar mayat RSSA Malang. Ketiga jenazah korban tersebut akan diotopsi.

Selain ada tiga korban meninggal, tiga korban lainnya mengalami luka ringan. Namun, sudah ditangani di Poli Kesehatan PT Pindad dan kondisinya tidak mengkhawatirkan.

Akibat ledakan tersebut, selain ada korban jiwa dan luka-luka, juga menghancurkan bangunan gedung produksi detonator itu.

Lokasi kejadian (ledakan) masih diberi garis polisi dan tertutup untuk siapa pun, tak terkecuali karyawan PT Pindad sendiri.

Sesuai rencana, Kamis (3/6) beberapa pejabat militer akan melakukan kunjungan secara langsung ke PT Pindad di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Selain itu Tim Labfor dari Polda Jatim juga akan melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya ledakan di PT Pindad tersebut.

Gedung Produksi Detonator itu merupakan "joint operation" PT Pindad dengan PT Dahana. Pada saat kejadian, para karyawan di divisi tersebut tengah mengerjakan (memproduksi) detonator.

ANTARA News

Supadio Akan Miliki Skadron Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak buatan Israel Searcher II telah digunakan AB India guna menjaga perbatasannya dengan Cina dan Pakistan. (Foto: Israeli-Weapon.com)

02 Juni 2010, Pontianak -- TNI Angkatan Udara akan menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufa`at di Pontianak, Rabu malam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis.

"Di negara maju, pesawat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menambahkan, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron.

Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

"Kalau ada skadron pesawat tanpa awak, Supadio bisa menjadi pangkalan udara Kelas A," kata mantan Komandan Lanud Supadio tahun 2000 - 2002 itu.

Pengadaan pesawat tersebut diharapkan terwujud awal tahun depan. Ia melanjutkan, untuk alat utama sistem senjata (Alutsista) pengadaan dilakukan oleh Mabes TNI.

Sementara Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, banyak isu strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Seperti pergeseran patok, kegiatan ilegal yang melibatkan warga kedua negara. Misalnya ilegal tambang, perdagangan manusia dan pembalakan liar," kata Christiandy Sanjaya.

ANTARA News

Latihan TNI dan Tentara AS

Gunung Merapi. (Foto: detikFoto)

02 Mei 2010, Sleman -- Sekitar 1.500 personel TNI dan polisi menggelar geladi lapang penanggulangan bencana gunung meletus di lereng Merapi, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Selasa (1/6). Terlibat juga 12 personel dari United Stated Pacific Command atau Uspacom. Prosedur penanganan bencana di Merapi dinilai tepat.

Simulasi melibatkan 500 warga, anggota SAR, dan beberapa organisasi seperti Taruna Siaga Bencana. Tujuh dusun yang berjarak 5- 7 km dari kawah Gunung Merapi menjadi lokasi evakuasi, yakni Kaliadem, Petung, Manggong, Kopeng, Jambu, Batur, dan Kepuh.

Setelah status Merapi "awas", sirene terdengar di dusun-dusun. Di Dusun Jambu, puluhan warga segera menuju poskamling. Hanya 10 menit, mereka mulai dievakuasi menggunakan motor, mobil, maupun truk menuju Lapangan Kepuharjo. Di lapangan, tenda-tenda dan dapur umum didirikan. Bangunan di tepi lapangan difungsikan sebagai barak.

Panglima Kodam IV Diponegoro Mayjen Budiman mengatakan, prosedur penanggulangan gunung meletus di Merapi ini sudah tepat. Namun, tetap diperlukan latihan terus-menerus agar warga makin terampil. Muaranya, jika Merapi sedang erupsi, risiko bisa banyak diminimalkan.

Anggota Unit Garda Nasional Negara Bagian Hawaii Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana Uspacom Letkol Vares Luw berpendapat senada. Prosedur di Indonesia sama dengan negaranya. Ia melihat, penanganan bencana di Merapi sudah bagus dan tepat.

Hanya bedanya, jika bahaya Merapi dari lahar dan awan panas-yang diistilahkan masyarakat dengan wedhus gembel, di Hawai bahaya hanya dari lahar. Pihaknya bisa berbagi pengalaman dengan Indonesia. "Dalam penanganan bencana, yang terpenting adalah sinergi antara tentara dan warga," katanya.

Status Gunung Merapi saat ini normal, status yang sama sejak November 2007. Lima erupsi terakhir di Merapi terjadi tahun 1994, 1997, 1998, 2001, dan 2006. Saat erupsi terakhir, 14 Juni 2006, dua orang meninggal saat berlindung di dalam bungker, Dusun Kaliadem. Mereka tak mengira bungker malah dilintasi awan panas.

Erupsi sebelumnya, yakni 17 Januari 1997, 19 Juli 1998, dan 10 Februari 2001, tak ada korban jiwa. Namun, pada erupsi sebelumnya, yakni 22 November 1994, sebanyak 69 orang meninggal dan puluhan luka- luka. Kebanyakan korban meninggal karena diterjang awan panas.

Meskipun Merapi berpotensi mengalami erupsi, warga tak takut.

KOMPAS