2010, Perairan Bengkulu Jadi Tempat Latihan TNI-AL

30 November 2009, Bengkulu -- Perairan Bengkulu pada 2010 dijadwalkan akan dijadikan tempat latihan penyelamatan dan perang bagi TNI-AL sehingga dibutuhkan peralatan pendukung kegiatan tersebut. "Peralatan pendukung dibutuhkan itu selain sarana armada juga sebuah ambulance untuk mengangkut korban kecelekaan di laut," kata Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Bengkulu Letkol Laut (P) Sukrisno.

Ambulance itu, katanya, bisa dugunakan saat latihan dan setelah itu bisa digunakan bagi korban kecelakaan laut seperti nelayan terseret ombak besar. Walaupun sudah mempunyai tim penyelamatan di laut, tetapi Markas Komando Stasiun Angkatan Laut Bengkulu masih membutuhkan ambulance. Peralatan tersebut amat dibutuhkan sebab saat ini sering terjadi kecelakaan laut. "Bila tim kita melakukan pertolongan selama ini selalu menghubungi instansi lain yang mempunyai ambulance, sehingga menunggu beberapa saat padahal korban dalam keadaan kritis harus segera di bawa ke rumah sakit," katanya.

Beberapa waktu lalu di periaran Bengkulu ada empat nelayan terkena musibah di laut akibat gelombang besar cukup tinggi. Namun tidak bisa melakukan tindakan darurat karena minimnya perlatan yang dimiliki. Gelombang besar itu juga menewaskan seekor ikan lumba-lumba besar yang tergolong lincah yang terdampar di pantai Pasar Bengkulu.

Ia menjelaskan, Lanal Bengkulu memiliki beberapa pos pembantu antara lain pos keamanan di Kabupaten Kaur, Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan), Tais (Seluma), Enggano dan Ipuh (Bengkulu Utara) serta pangkalan di Kabupaten Mukomuko. Masing-masing pos ditempati enam hingga 10 orang petugas dan satu spead boat.

Sedangkan di Mako Lanal Bengkulu disiapkan dua kapal patroli, setiap saat bisa dipergunakan untuk pertolongan darurat. Kapal tersebut bisa langsung beroperasi kapan saja tergantung kebutuhan mendadak.

Ia mengimbau para nelayan yang berada di perairan Bengkulu agar berhati-hati melaut dan mewaspadai ancaman gelombang besar, tetapi imbauan tersebut jarang digubris. Walaupun begitu ia memaklumi sebab bila tidak melaut para nelayan pun tak mendapat nafkah bagi keluarganya, katanya.

tvOne

Menkeu Kritisi Pemesanan Produk Alutsista Dalam Negeri

1 Desember 2009, Jakarta -- Beberapa waktu lalu, BUMN Industri Strategis mengeluhkan ketidakkonsistenan TNI dalam pemesanan produk buatan mereka. Padahal, mereka sudah dianggarkan untuk diadakan selama beberapa tahun dengan mekanisme pengadaan tahun jamak (multiyears). Atas hal itu, Menkeu Sri Mulyani mencoba menganalisa dan mengkritisinya.

"Keluhannya kan tadi order tidak kontinu, berarti bukan saya, tapi Dephan. Tapi, nanti kan dibilang saya tidak kontinyu karena anggaran tidak kontinyu, nanti salah-salahan terus. Jadi, kita perlu duduk sama-sama yang mana yang akan dialokasikan secara strategis untuk kita alokasikan ke industri strategis, mana yang belum bisa diproduksi BUMN Industri Strategis," ujar Sri Mulyani dalam sambutan seminar Revitalisasi Industri Pertahanan di Jakarta, Selasa (1/12).

Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan pengadaan itu akibat perencanaan yang tidak rapi. Misalnya, jika terjadi pergantian pejabat di lingkungan tersebut. Akibat perencanaan tak simultan, yang semestinya dimasukkan kembali dalam perencanaan anggaran, luput dimasukkan. Hal itu berimbas pada pelimpahan pengadaan dalam pengadaan ad hoc.

"Selama multiyears, Dephan akan selalu melakukan konfirmasi. Tapi, ketika diganti pejabat baru, itu lupa dianggarkan dan kemudia melapor ke saya setelah itu lewat," tukasnya.

Untuk mendukung revitalisasi industri itu, ia juga berjanji akan terus memperbaiki produk-produk kebijakan agar keluarnya lebih cepat. Untuk tahun 2010, ia telah mencatat ada 20 kegiatan yang nilainya Rp800 miliar dan direncanakan menggunakan pembiayaan dalam negeri dari perbankan nasional.

"Mereka hanya bridging saja, tapi industri perlu uang dimuka yang harus dia impor atau produksi, dia butuh pendanaan dari perbankan nasional," jelasnya.

Terkait hal itu, ia berjanji akan mengevaluasi proses penjaminan untuk BUMN terkait. Pasalnya, BUMNIS seringkali harus meminta comfort letter agar bisa meyakinkan pengucur dana. Namun, ia juga meminta agar BUMN bersangkutan disehatkan karena seringkali order yang masuk malah digunakan untuk membayar utang masa lalu, bukan untuk peningkatan perusahaan ke depan.

"Kalau memang itu jadi bottle neck, kita akan evaluasi. Tapi, kalau bukan masalah comfort letter karena industri strategis karena banyak utang masa lalu yang belum selesai, manajemen BUMN itu harus disehatkan sehingga ketika terima order itu tidak hanya untuk tutup bolong masa lalu. The problem is not uncertainty financing, tapi kesehatan BUMN itu sendiri," tukasnya.

MEDIA INDONESIA

Dephan Akan Borong 96 Kapal Patroli Untuk TNI AL

KRI Tarihu-829 kapal patroli tipe PC-40 memiliki panjang 40 m, lebar 7,3 m, dilengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm, mampu menempuh kecepatan 25 knot dibuat oleh Fasharkan Mentigi, Tanjung Uban. KRI Tarihu-829 terbuat dari bahan glass fiber reinforced plastic (GFRP). (Foto: Dispenal)

1 Desember 2009 -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Departemen Pertahanan sedang merencanakan meningkatkan jumlah kapal patroli TNI AL dengan membeli 96 kapal tambahan. TNI AL memerlukan kapal-kapal patroli ini untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mencegah pencurian ikan dan perompakan di perairan Indonesia.

Menurut rencana pengembangan armada tahun 2005, TNI AL telah membuat 23 kapal patroli tipe PC-40 yang dibangun oleh Fasharkan. Kapal dengan panjang 40 meter dipersenjatai sepucuk kanon 20 mm dan dua pucuk senapan mesin 12,7 mm, dapat melaju hingga 20 knot (37km/jam). Kapal patroli ini dibuat untuk patroli keamanan maritime seperti anti perompakan, pencegahan pencurian ikan dan operasi pertahanan perbatasan.

Tetapi, rencana tersebut membutuhkan dukungan parlemen dengan menyetujui pengajuan anggaran Rp 6 triliun yang diajukan Dephan untuk pembelian kapal patroli. Anggaran sebesar ini diajukan oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro saat rapat kerja dengan anggota DPR Komisi I.

Juru bicara TNI AL Laksama Pertama Iskandar Sitompul mengatakan ke harian nasional Indonesia telah mampu membuat kapal di galangan kapal dalam negeri PT. PAL Indonesia di Surabaya. Laksma Iskandar mengatakan juga diperlukan sedikitnya 120 kapal patroli, satu unitnya seharga Rp 40 milyar, dibutuhkan untuk memperkuat keamanan perbatasan. Pernyataan Laksma Iskandar sejalan dengan Dirjen P2SDKP (Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Dr Ir Aji Sularso MMA yang mengatakan bulan lalu kebutuhan penambahan kapal patroli sangat mendesak.

Pencurian ikan merupakan masalah utama di Indonesia. Menurut para ahli, negara di Asia Tengara kehilangan sedikitnya 50 persen dari total pendapatan disebabkan kegiatan pencurian ikan, pertahun mencapai hingga 2 milyar dolar. Kegiatan pencurian ikan tidak terawasi seperti di Pantai Timur Sumatera Utara, dan perairan Maluku Utara dan Kalimantan Barat.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan Indonesia memerlukan kapal-kapal untuk meningkatkan pertahanan di wilayah perbatasan. Kapal-kapal tersebut akan ditempatkan di sepanjang Selat Malaka yang memisahkan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, Laut Sulawesi yang menjadi perbatasan wilayah kedaulatan Indonesia dan Philippina. Terutama Selat Malaka yang terkenal sebagai salah satu kawasan terpanas di dunia karena maraknya aksi perompakan, terutama pada akhir tahun 1990-an dan selama tahun pertama abad 21. Setelah dilakukan patroli gabungan AL Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat menekan jumlah serangan perompak.

Jenderal Djoko Santoso mengatakan masalah utama perbatasan adalah blok Ambalat seluar 15.235 kilometer persegi di Selat Makassar dekat perbatasan darat antara Sabah di Malaysia dan Kalimatan Timur di Indonesia, dimana perselisihan perbatasan dimulai sejak tahun 1969. Ditambahkannya Malaysia kerap kali melanggar batas territorial Indonesia karena alutsista lemah.

Anggaran pertahanan Indonesia naik dari Rp 33,6 trilyun pada 2009 menjadi Rp 42,3 trilyun pada 2010.

Defro/@info-terkumpul

Rusia Ambisi Kuasai Pasar Senjata Kawasan Asia-Pasifik

Model kapal patroli kelas Mirage (Tipe 14310).

1 Desember 2009 -- Rusia merencanakan meningkatkan posisinya sebagai pemasok senjata utama di kawasan Asia-Pasifik dengan mencari pelanggan baru di pameran senjata Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2009 digelar di Mahsuri International Exhibition Center, Malaysia yang berlangsung 2 – 5 Desember 2009.

Wakil Direktur Utama Rosoboronexport Viktor Komardin yang menjadi kepala delegasi Rusia pada pameran ini, berharap LIMA 2009 akan menandai sebuah langkah baru dalam pengembangan kerja masa militer – teknis antara Rusia dan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik

Kapal rudal Molniya.

Kapal patroli Mangust.

Rusia menampilkan jet tempur Su-35 Flanker-E and MiG-35 Fulcrum-F multirole, jet latihYak-130 serta berbagai model helikopter Mi dan Ka.

Sejak pertengahan tahun 1990-an, Rusia telah menjual 12 jet tempur Su-27 dan 12 Su-30MK ke Vietnam, Indonesia 5 Su-27 dan 5 Su-30MK dan Malaysia 18 Su-30MKM.

Sistem pertahanan udara yang ditampilkan Tor-M2E,Buk M2E dan Pantsir-S1.

Serta ditampilkan juga kapal permukaan berukuran kecil dan sedang yang sangat diminati di Asia Tenggara, termasuk kapal patroli Mirage dan Mangust, kapal rudal Molniya, kapal selam diesel Amu-1650 dan kapal selam kompak Piranha.

RIA Novosti/@info-terkumpul

TNI AL Musnahkan 210 Pucuk Senjata Tak Layak

1 November 2009, Jakarta -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, SE mengatakan, sebanyak 210 pucuk senjata inventaris TNI AL dari berbagai jenis, Senin (30/11), di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, dimusnahkan.

“Pemusnahan senjata tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Persenjataan dan Elektronika Angkatan Laut (Kadissenlekal) Laksamana Pertama TNI Tri Santosa dan disaksikan oleh Athan Jerman Colonel (GS) Harmut Stefanski serta Perwakilan Pemerintah Jerman Hans Joere Brunner”, ujar Kadispenal.

Senjata-senjata produksi Jerman yang dimusnahkan dan akan diremajakan, lanjut Kadispenal menjelaskan, terdiri dari 90 pucuk M 16 Assault Rifle kaliber 5,56 mm, 50 pucuk AK 47 Assault Rifle kaliber 7,62 mm, 50 pucuk Pistol FN Browning HP M 46 kaliber 9 mm dan 20 pucuk Pistol Sig Sauer kaliber 9 mm.

Sementara Kadissenlekal Laksma TNI Tri Santosa dalam sambutannya pada pemusnahan 210 senjata TNI AL tersebut menegaskan, bahwa berbagai permasalahan yang terkait dengen perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sampai pada tahap pemusnahan senjata, merupakan tugas dan tanggung jawab Dissenlekal.

Selain itu, dengan adanya beberapa jenis senjata yang tidak layak pakai, maka pemusnahan ini dilaksanakan untuk mengurangi beban tanggung jawab dan resiko yang ditimbulkan, baik secara administrasi maupun anggaran, disamping juga untuk mewujudkan rencana program pengadaan senjata yang lebih modern.

“Sebagai penggantinya untuk peremajaan, pada tahun anggaran 2008 TNI AL telah melaksanakan pengadaan senjata produk Jerman yaitu MP 5 dan HK 416, yang diharapkan dapat mewujudkan kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit TNI AL”, katanya.

Dispenal

Skadron Udara Latihan Bido Jelajah

Pesawat tempur Hawk 100/200 TNI AU. (Foto : Pentak Iwj)

1 Desember 2009, Pekanbaru -- Perlihatkan semangat dan kesungguhan, sehingga latihan dapat mencapai hasil optimal sesuai yang diharapkan.

Faktor Lambangja (keselamatan terbang dan kerja). Pimpinan TNI selalu mengharapkan agar setiap pelaksanaan operasi dan latihan tidak terjadi incident maupun accident, yang berakibatkan pada kehilangan jiwa manusia maupun kerugian materiil.

“Jadikan latihan sebagai penambah inspirasi dan inovasi baru, yang dapat memberikan peluang bagi awak pesawat untuk semakin mengembangkan kemampuannya dalam penugasan sebenarnya,” kata Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Nanang Santoso, pada upacara pelepasan pemberangkatan Anggota Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru untuk mengikuti Latihan Bido Jelajah, Latma PPRC kilat TNI, Ops Alur Elang dan Air Refiulling di Appron Base Ops Lanud Pekanbaru.

Latihan ini diikuti 70 personel Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, dengan menggunakan 4 unit pesawat Hawk 100/200. Latihan berlangsung hingga 10 Desember 2009 di Lanud Palembang, Lanud Halim dan Lanud Supadio.

PENTAK LANUD PEKANBARU/POS KOTA

Kapasitas Industri Pertahanan Nasional Memadai

Kapal pengangkut helikopter rancangan PT. PAL. (Foto: @info-terkumpul)

1 Desember 2009, Jakarta -- Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kapasitas produksi industri pertahanan nasional cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI/Polri.

Usai Seminar Nasional "Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional" di Jakarta, Selasa, MS Hidayat mengatakan, pemerintah masih menghitung kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI serangkaian revitalisasi.

"Jadi, dalam revitalisasi industri pertahanan itu, kita menghitung banyak aspek, seperti kapasitas produksi BUMN Industri Stretegis, tingkat kebutuhan TNI/Polri yang dapat dipenuhi industri dimaksud, dan skema pembiayaan yang diperlukan," katanya.

MS Hidayat yang juga Koordinator Penggunaan Produk Dalam Negeri itu mengatakan, skema pembiayaan untuk pengadaan alat dan persenjataan dalam negeri sebaiknya menggunakan skema multiyears atau tahun jamak.

"Dengan begitu, industri dapat berproduksi secara continue dan berkesinambungan, sesuai kebutuhan TNI dan kapasitas yang dimiliki. Pengguna juga diharuskan mengajukan pengadaan terencana, apa yang dibutuhkan dalam jangka waktu panjang dalam jumlah yang banyak pula," tutur Menperin.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan, selain memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI/Polri, pihaknya juga memproduksi alat dan persenjataan untuk instansi lain seperti bea cukai dan imigrasi.

"Jadi, kami berharap dengan apa yang dihasilkan selama ini, dapat mendukung revitalisasi yang sedangkan dirumuskan," katanya.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi.

ANTARA News