Ramadan Tidak Halangi Tugas TNI Konga

2 September 2009, Lebanon -- Di bulan Ramadan ini, TNI Konga XXIII-C/UNIFIL yang sedang berpuasa tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Meski menahan lapar dan dahaga, mereka tetap bersemangat menjaga perbatasan Libanon-Israel.

Meski sedang menjalankan ibadah puasa, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/UNIFIL atau Indobatt tetap menjalankan tugasnya dengan baik di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Mereka tidak menghiraukan panasnya terik matahari di musim panas Libanon Selatan. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit Konga XXIII-C/UNIFIL menyapa pengendara yang melintas di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Tank-tank selalu menemani mereka menjaga perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit TNI Konga XXIII-C/UNIFIL berpatroli untuk mengamankan perbatasan Libanon-Israel yang menjadi salah satu tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Pangdam Wirabuana: Sulawesi Potensial Jadi Persembunyian Teroris

Kendaraan pasukan anti teror TNI plus pasukannya. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

02 September 2009 , Makassar -- Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen Djoko Susilo meminta agar seluruh masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, karena wilayah Sulawesi sangat memungkinkan menjadi tempat persembunyian teroris.

Hal tersebut diungkapkan Djoko kepada wartawan usai Ceramah Anatomi Teroris Global dan Nasional oleh Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad TNI Mayjen Hendardji Supandji, di Makodam VII Wirabuana, Rabu (2/9) sore. Selain Hendardji, pembicara dalam ceramah ini adalah Natsir Abbas, mantan Koordinator Jamaah Islamiah Mantiqi 3 yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur dan Filipina.

"Sangat memungkinkan," kata Pangdam VII, saat ditanya oleh wartawan soal potensi Sulawesi menjadi tempat persembunyian teroris. Karena itulah dia meminta agar masyarakat senantiasa berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Khusus kondisi di Poso, Djoko mengatakan dua tahun terakhir ini sudah kondusif.

Menurut Djoko penanggulangan teroris oleh TNI bukan baru akan dimulai, tetapi sudah dilakukan sejak dulu. Hendardji mengatakan bahwa desk anti teror di TNI itu sudah ada sejak 2005. Tetapi peningkatan aktivitas ini tidak mengambil alih tugas kepolisian. Hanya mencatat dan mengantisipasi tentang teroris serta memberikan saran jika diminta oleh pimpinan.

Hendardji mengatakan terorisme ini merupakan ancaman faktual di dalamnya potensi dan jaringan ini perlu diwaspadai. "Jadi kita TNI ini memang sudah harus sudah siap baik ada ancaman atau tidak," katanya.

Hendardji menambahkan bahwa kegiatan ceramah anatomi teroris global dan nasional ini dilakukan kepada seluruh anggota TNI di Indonesia, yang dimulai 17 Juli lalu, yang dilakukan secara terus menerus. Sebelum di Makassar ini telah dilakukan di Jawa dan Sumatera, minggu depan dilanjutkan ke Kalimantan dan Ambon.

Ditanya soal keberadaan Natsir Abbas sebagai pembicaran, Hendardji mengatakan agar para aparat bisa mengantisipasi karena ia sangat menguasai masalah.

Kapendam VII Wirabuana, Mayor Rustam Effendi mengatakan peserta ceramah ini sebanyak 560 yang berasal dari Danrem se Sulawesi, Dandim, Danyon, kepala badan pelaksana, Detasemen Intel, Detasemen Zipur, dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan.

TEMPO Interaktif

Pelantikan Dankomar Baru

2 September 2009, Jakarta -- KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) bersalaman dengan Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kiri) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kanan) usai pelantikan Komandan Korps Marinir di di Markas Brigade Infanteri 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/9). Djunaidi yang digantikan Alfan selanjutnya menempati pos barunya di Mabes TNI-AL. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) menyerahkan pataka Korps Marinir kepada Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) yang didampingi Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (tengah) usai pelantikan Komandan Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) didampingi Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kiri) memberi hormat pada defile pasukan. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)



Defile kendaraan tempur TNI Angkatan Laut saat upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir baru. (Foto: KOMPAS/Dhoni Setiawan)

TNI Perketat "Security Clearence" Ekspor Senjata

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). Pindad juga memperlihatkan 1 box kayu berisi 5 senjata jenis SS1 V1, dan 15 magazine kepada sejumlah wartawan. Masing-masing senjata dilengkapi 3 magazine, 1 tali sandang, dan 1 pisau sangkur. (Foto: detikFoto/ Ramadhian Fadillah)

2 September 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, TNI makin memperketat pemberian "security clearence" bagi ekspor senjata, guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

"Selama ini TNI telah berlaku sangat selektif, dan ketat dalam pemberian `security clearence`. Tidak main-main, dan tidak sembarang," katanya, menjawab ANTARA di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ditemui usai menghadiri pencanangan pembangunan 11 unit blok kembar rumah susun sewa bagi TNI, ia menegaskan, dalam proses ekspor senjata ke Pemerintah Filipina dan Mali pihaknya telah melakukan prosedur sesuai aturan berlaku.

Djoko mengemukakan, pemberian "security clearence" oleh TNI berdasarkan permohonan Departemen Pertahanan sebagai pembina PT Pindad sebagai industri pertahanan yang menerima pesanan senjata berupa pistol dan senapan laras panjang dari Filipina dan Pemerintah Mali.

"Security clearence" dikeluarkan TNI sebagai dasar bagi Departemen Pertahanan untuk mengeluarkan rekomendasi izin ekspor kepada PT Pindad, masing-masing pada 20 Januari 2009 untuk pesanan sepuluh pucuk pistol P2-V1 bagi Filipina dan izin ekspor pada 12 Juni 2009 untuk 100 unit senjata SS1-V1 bagi Mali.

"Kewenangan TNI hanya sampai situ, mengenai bagaimana kondisi dan keberadaan senjata-senjata itu di luar negeri, TNI sudah tidak memiliki kewenangan," ujarnya.

Panglima TNI menegaskan, "security clearence" bagi setiap ekspor senjata tidak bisa begitu saja diberikan.

"Kita harus cek siapa pembelinya, apa yang dibeli, dari mana. Jadi, jangan buat kesan seolah-olah TNI tidak serius, tidak selektif selama ini dalam pemberian "security clearence"," kata Djoko.

ANTARA News

Cina Memamerkan Rudal-Rudal Baru Pada Parade 1 Oktober

Rudal balistik antar benua CSS-X-10 (Dong Feng-41). (Foto: wikipedia)

2 Desember 2009 -- Cina akan memamerkan lima tipe rudal baru buatan dalam negeri pada parade militer hari nasional 1 Oktober, diberitakan media lokal mengutip sumber militer, Rabu (2/9).

Harian Global Times memberitakan lima rudal baru tersebut termasuk rudal balistik antar benua CSS-X-10 (Dong Feng-41) dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam CSS-NX-4 (JL-2), rudal jelajah konvensional, rudal konvensional jarak menengah dan pendek.

DF-41 mirip SS-27 Topol M.

“Rudal-rudal ini dirancang dan diproduksi oleh Cina sendiri serta tidak pernah dipublikasikan secara resmi sebelumnya,” tulis harian tersebut mengutip sumber militer yang namanya tidak mau disebutkan.

Menurut sumber umum , CSS-X-10 rudal balistik berbahan bakar padat berpangkalan di darat terbaru dikerjakan oleh Cina serta menunjukkan pencapaian tertinggi teknologi rudal Cina.

DF-41 dipercaya sama dengan Rudal Rusia SS-27 Topol-M, yang mampu menyerang AS. Rudal ini sepertinya akan menjadi kekuatan pemukul nuklir utama Cina.

CSS-NX-4 berbahan bakar padat - cair dua tingkat, mampu mencapai sasaran hingga 8000 kilometer dengan mengusung hulu ledak tunggal atau multi.

Rudal ini dikembangkan untuk ditempatkan di kapal selam strategis Cina saat ini dan generasi baru.

Cina membuat kemajuan dalam pengembangan kekuatan nuklir sejak terakhir kali parade militer di Taman Tiananmen 1999.

Sumber tersebut menambahkan Cina telah mengembangkan rudal nuklir dan konvensional, berbahan bakar campuran padat - cair serta cair, dengan jarak berbeda, respon darurat cepat dan mengenai sasaran presisi.

“Setiap negara yang mencoba menyerang Cina dengan senjata nuklir harus bersiap menerima pembalasan, meskipun telah mempunyai sistem anti rudal,” ujar Sumber kepada Global Times.

RIA Novosti/@info-terkumpul

TNI: Pulau Jemur Bagian NKRI

Personil KAL Tedung berada di Pulau Jemur untuk melakukan pengawasan lewat teropong. Pulau Jemur merupakan salah satu pulau yang berbatasan dengan Malaysia. Di pulau tanpa penduduk itu, pihak TNI AL terus mengamati jalur pelayaran internasional. Pada siang hari, setidaknya ada 400 kapal dari berbagai jenis melintas di pelayaran internasional di Selat Malaka. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

2 September 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia menegaskan, Pulau Jemur adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

"Tidak benar, jika itu bagian dari wilayah Malaysia, tetapi bagian dari NKRI," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ia menegaskan, TNI akan terus menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah RI termasuk di titik-titik terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan lainnya.

KAL Tedung ini, merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada pihak Lanal Dumai. Kapal seharga sekitar 12 miliar ini, setiap saat melakukan patroli di kawasan Selat Malaka dengan 17 anggotanya. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

"TNI senantiasa berupaya menghadirkan unsur-unsurnya di seluruh wilayah RI, termasuk di Pulau Jemur. Di sana, telah ada Pos TNI Angkatan Laut, patroli di laut dan udara juga kami lakukan rutin," ujar Djoko.

Situs "traveljournals.net" mencantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur sebagai bagian dan tujuan wisata wilayah Selangor, Malaysia.

Panglima TNI mengatakan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan RI dengan negara lain, akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.

"TNI hanya bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan jika ada persoalan itu akan diselesaikan secara diplomatik oleh pemerintah," katanya.

Pulau Jemur Diklaim Wisata Malaysia Sejak 2008


Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau di klaim Pemerintah Malaysia melalui situs www.traveljournals.net sebagai wisata sudah ada sejak tahun 2008.

"Sebenarnya situs traveljournals.net tentang Pulau Jemur bagian dari Malaysia sudah ada sekira April 2008. Dan TNI AL melakukan penyelidikan dalam hal itu. Namun tidak seperti heboh seperti sekarang ini," kata sumber anggota TNI AL Dumai Riau yang enggan disebutkan namanya pada okezone Rabu (2/9/2009).

Namun menurut sumber ini bahwa sejak klaim situs itu tidak ada kegiatan ataupun dari Malaysia mengenai Pulau yang terkenal sangat kaya dengan keindahan bahari dan keanekaragaman di dalamnya.

"Ya karena memang Pulau Jemur ini adalah milik Indonesia. Jadi ya saat itu tidak terlalu dibesar-besarkan dan TNI memang tetap menyediki kebenaran itu," imbuhnya.

Dan untuk mempertahankan terorial Pulau Jemur, pasukan TNI AL sudah lama mendirikan pos dan menempatkan pasukan di sana. " Kita takutnya ini hanya upaya provokasi saja untuk memanaskan hubungan Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

ANTARA News/okezone

11 Blok Kembar Rusunawa Untuk Anggota TNI

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy'ari mencanangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Mabes TNI di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Rusunawa yang akan dibangun ini memiliki luas 6 hektar dengan 2 twin block. (Foto:detikFoto/Aprizal Rahmatullah)

2 September 2009, Jakarta -- Pemerintah menyiapkan 11 blok kembar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tersebar di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan perumahan prajurit TNI.

Pencanangan pembangunan 11 blok kembar rumah susun bagi TNI itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri Perumahan Rakyat Jusuf Ansyari di kompleks rusunawa Mabes TNI di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Rabu.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam kesempatan itu mengatakan, masalah perumahan yang layak huni masih menjadi masalah utama yang harus dihadapi TNI dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan prajurit.

"Profesionalisme tidak mungkin terwujud tanpa peningkatan kesejahteraan prajurit, sebagai bagian dari panca tunggal TNI, dimana faktor papan yang layak huni jadi perhatian utama," katanya.

Kesediaan perumahan untuk TNI baru mencapai 30 persen. (Foto: detikFoto/Aprizal Rahmatullah)

Karenannya, lanjut dia, pembangunan rusunawa tersebut dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga penyediaan rusunawa tersebut dapat segera mendukung peningkatan kualitas produktivitas kinerja prajurit dalam menjalankan tugas pokoknya.

Sementara itu Menteri Perumahan Rakyat Jusuf Ansyari mengatakan, pembangunan rusunawa untuk TNI telah berjalan tiga bulan dan kini telah mencapai 35 persen. "Dengan begitu, diharapkan pada November 2009 dapat segera diserahterimakan, atau lebih cepat dari target awal yakni Desember 2009," katanya.

Dengan percepatan pembangunan rusunawa bagi TNI itu, diharapkan dapat segera digunakan terutama untuk menunjang peningkatan kesejahteraan prajurit, ujar Menpera.

Pembangunan kesebelas unit rusunawa ini merupakan bagian dari pembangunan 55 unit rusunawa pada 2009, sebanyak 40 unit lainnya didanai dari stimulus fiskal 2009, tiga blok kembar didanai dari DIPA 1999 dan 12 blok kembar dari DIPA reguler 2009.

Sebelas blok kembar itu terdiri atas, dua blok kembar Mabes TNI di Bekasi, tiga untuk TNI Angkatan Darat masing-masing di Kodam Jaya, Kompleks Kopassus Cijantung, dan Kodam V/Brawijaya, dua untuk TNI Angkatan Laut dan dua untuk TNI Angkatan Udara.

ANTARA News