Selasa, 01 September 2009

Indonesia-Filipina Intensif Bahas Senjata Pindad

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

2 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan intensif dengan Filipina sejak kemarin, terkait penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh Bea dan Cukai Filipina. Pembicaraan rencananya akan kembali dilanjutkan.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah kepada Okezone mengatakan, pejabat yang terlibat dalam perundingan tersebut berasal dari Kedutaan Besar Indonesia di Manila dengan Kementerian Luar Negeri Filipina.

Pihak Filipina, kata dia, memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka saat ini tengah berkoordinasi dengan departemen terkait di negaranya untuk mengumpulkan informasi mengenai alasan penyitaan tersebut. "Intinya mereka menegaskan siap membantu Indonesia," katanya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/9/2009).

Faizasyah menambahkan, sebelum pertemuan itu, pihak KBRI terlebih dahulu berkoordinasi dengan PT Pindad dan Departemen Pertahanan, serta institusi yang berkaitan. "Kita klarifikasi bahwa status senjata kita tidak ada permasalahan, legal," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bea dan Cukai Filipina menyita 50 pucuk senjata tipe SS1-V1 yang akan diekspor ke Mali dan 10 buah pistol jenis P2 yang dipesan klub petembak Filipina.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan penyitaan tersebut. Namun, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, beberapa waktu lalu mengatakan sebanyak 100 pucuk senjata SS1-V1 yang seharusnya dikirim ke Mali diduga telah dipindahkan pada saat kapal singgah di Pulau Bataan, Filipina Selatan.

Ketua Komisi Pertahanan DPR Theo L Sambuaga, sempat mencurigai senjata itu diekspor ilegal untuk kelompok pemeberontak atau organisasi kriminal di Filipina.

Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Soedarsono, dalam keterangannya kepada pers, kemarin, menegaskan ekspor tersebut legal dan dilengkapi dokumen sesuai standar dunia. Terkait pemindahan senjata ke lokasi yang tidak sesuai dengan kontrak, dia mengatakan hal itu bukan tanggung jawab PT Pindad atau Departemen Pertahanan. "Kewajiban kami hanya mengantar hingga pelabuhan," katanya.

okezone

Peringatan awal PD 2

Pasukan infanteri Jerman berbaris memasuki wilayah Polandia pada awal September 1939. Jerman menginvasi Polandia yang menyulut pecahnya Perang Dunia II. (Foto: KOMPAS/Getty Images/Hulton Archive)

1 September 2009 -- Upacara peringatan 70 tahun Perang Dunia ke 2 digelar di dekat kota Gdansk, Polandia, dengan dihadiri oleh sekitar 20 pemimpin dunia.

Presiden Polandia, Lech Kaczynski, membuka upacara dengan pidato tentang yang disebutnya sebagai pendudukan Polandia yang tragis oleh Nazi setelah kekalahan militer Polandia.

Dia mengatakan sekitar 6 juta penduduk Polandia --setengah diantaranya adalah warga Yahudi-- tewas dalam pendudukan Nazi itu.

Sementara sebelumnya, Selasa dini hari, berlangsung upacara yang menandai tembakan pertama dari kapal perang Jerman ke pelabuhan di Polandia Tahun 1939, yang kemudian memicu Perang Dunia ke 2.

Lech Kazcynski juga mengenang pembunuhan massal Katyn, ketika 20.000 aparat Polandia dibunuh oleh pasukan Uni Soviet, yang disebut sebagai tindakan kebangsaan dan balasan atas kemerdekaan Polandia.

"Apa persamaan antara holokos yang dilakukan Nazi Jerman dan Katyn? Yahudi dibasmi karena mereka Yahudi. Aparat Polandia dibasmi karena mereka aparat Polandia," katanya.

Dia mengatakan Rusia juga bertanggungjawab atas perang dengan mengatakan bahwa negaranya 'ditikam dari belakang.

Seruan melangkah maju


Pidato itu agaknya membuat posisi Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin --yang hadir dalam acara ini-- menjadi tidak nyaman.

Hubungan Polandia dan Rusia memang terganggu dengan penafsiran yang berbeda atas pemicu Perang Dunia ke 2.

"Memang dalam sejarah ada masalah antara kita, dan ini harus dibicarakan dan dianalisa dengan hati-hati," kata Putin dalam konperensi pers sebelum upacara berlangsung.

"Dengan mengetahui sejarah dan tujuannya serta tidak memaksakan pandangan masing-masing, kita pasti akan bisa melupakan masalah di masa lalu untuk bekerjasama memecahkan masalah yang menghadang di masa depan," tambahnya.

Pengadilan Rusia sudah memutuskan bahwa peristiwa Katyn tidak bisa digolongkan sebagi kejahatan perang.

Pemerintah Moskow juga masih belum bersedia untuk mengungkap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan massal Katyn.

Saya Melihat Awal Perang Dunia...

Hanya segelintir orang yang masih bisa mengisahkan bagaimana Perang Dunia II dimulai. Mereka yang bertahan hidup menuturkan bagaimana kapal perang Jerman, Schleswig-Holstein, mulai melepaskan tembakan ke sebuah benteng Polandia di Semenanjung Westerplatte, 1 September 1939 pukul 04.47.

”Saya mengambil teleskop dan melihat ke arah kanal, ke kanan lalu ke kiri, lalu ke arah kapal yang sandar di pantai. Saat itu, saya melihat kilatan merah dan tembakan pertama menghantam gerbang,” ujar Ignacy Skowron (94).

Waktu itu, Kopral Skowron baru berusia 24 tahun. Dia adalah salah seorang dari 182 tentara Polandia yang mempertahankan depot transit militer di Westerplatte melawan sekitar 3.400 tentara Jerman.

”Saya langsung mengambil senapan mesin. Kami mendapat perintah dan mulai menyerang balik. Kapal perang itu lalu berlayar ke kanal dan mulai menembakkan meriam demi meriam ke arah kami,” kata Skowron.

Pada hari kedua, lanjut Skowron, sudah tiga serangan diluncurkan Jerman sebelum tengah hari. Tak lama kemudian, pesawat tempur mulai berdengung di atas mereka. ”Jerman mulai menjatuhkan bom. Rumah penjaga nomor lima hancur lebur. Lima tentara tewas,” ujarnya.

Para tentara Polandia berhasil bertahan selama enam hari berikutnya. Selain menghadapi tembakan, mereka juga berjuang melawan dingin, lapar, dan kantuk karena tidak tidur selama tujuh hari.

Dari 3.400 tentara Jerman, sebanyak 200-400 orang tewas. Sementara itu, dari 182 tentara Polandia, hanya 15-20 orang tewas.

Skowron ingat ketika komandan pasukan Jerman, Jenderal Friedrich Eberhardt, mengatakan kepada komandan pasukan Polandia, Mayor Sucharski, bahwa jika dia memiliki pasukan seperti tentara Polandia, dia bisa memerangi seluruh dunia.

Simbol

Tentara Polandia yang menjadi tahanan perang di Westerplatte 1939. (Foto: ww2incolor.com)

Perang Dunia II menyisakan penderitaan mendalam di Polandia. Sekitar enam juta nyawa melayang, separuh di antaranya orang Yahudi. Kendati menyakitkan, perang itu juga membangkitkan kebanggaan.

”Westerplatte adalah simbol kepahlawanan dan pertahanan Polandia yang paling penting dan paling diakui. Ini adalah pos terisolasi dengan hanya 182 tentara. Tugas mereka bertahan selama 12 jam, tetapi mereka berhasil bertahan selama tujuh hari melawan pasukan Jerman yang jumlahnya sangat besar,” kata Pawel Machcewicz, ahli sejarah Polandia.

Skowron menghadiri peringatan 70 tahun Perang Dunia II di Westerplatte. Dia dianugerahi Order Virtuti Militari, penghargaan militer tertinggi, atas jasa-jasanya.

Apakah dia merasa sebagai seorang pahlawan? ”Kita harus saling menolong. Saat teman saya berjuang, saya pun harus berjuang,” begitu jawab Skowron.

”Saya punya kenangan sedih. Kami tidak mengira bisa keluar dari sana hidup-hidup. Kami seperti burung di dalam sangkar,” kenangnya.

BBC/KOMPAS

Merpati-TNI AL Kerja Sama Pemanfaatan Aset Penerbangan

Pesawat jenis ATR-72 milik Merpati. (Foto: thejakartaglobe.com)

1 September 2009, Surabaya -- PT Merpati Nusantara Airlines menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam pemanfaatan sumber daya dan aset nasional di bidang penerbangan, khususnya pendidikan penerbangan.

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Direktur Utama PT MNA, Bambang Bhakti, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, di Gedung Bromo komplek Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) di Surabaya, Selasa.

Kerja sama MNA dan TNI AL itu meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki kedua pihak. Selain itu juga menyangkut penelitian dan pengembangan kedua institusi.

Menurut Bambang Bhakti, kerja sama ini merupakan bagian dari persiapan Merpati Training Center (MTC) sebagai salah satu unit bisnis strategi yang dimiliki MNA, dalam mengembangkan kapabilitas di bidang "Pilot School".

Dua pusat pelatihan yang dimiliki MNA saat ini adalah simulator penerbangan dan jasa pendidikan serta pelatihan operasional penerbangan.

"Merpati memiliki aset fasilitas, sementara TNI AL punya aset sumber daya manusia. Kedua aset itu bisa saling dimanfaatkan untuk kepentingan bersama," ujar Bambang Bhakti.

Menurut ia, industri penerbangan nasional diperkirakan membutuhkan lebih kurang 400 tenaga penerbang atau pilot siap pakai dan MNA melihat peluang tersebut dengan mendirikan sekolah penerbangan.

Pendirian MPS (Merpati Pilot School) tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktorat Kelaikan Udara dan Perawatan Pesawat Udara (DKUPPU).

"Saat ini, sudah banyak pilot asing yang masuk industri penerbangan nasional dan kami berharap kehadiran MPS mampu memenuhi kebutuhan industri penerbangan nasional, regional maupun internasional," tambahnya.

Selain itu, lulusan MPS diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pilot MNA yang rencananya akan menambah armada pesawat, guna pembukaan rute-rute baru pada 2010.

KSAL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, menambahkan, TNI AL memiliki banyak tenaga penerbang yang bisa dimanfaatkan sebagai instruktur maupun pilot pesawat.

"Tapi perlu ada payung hukum agar personel TNI AL bisa berkarya di perusahaan BUMN. Kami akan laporkan kerja sama ini kepada Dephan, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

ANTARA JATIM

Pemerintah tidak Masalahkan Ekspor Senjata ke Negara Konflik

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/ Ramadhian Fadillah)

1 September 2009, Jakarta -- Ekspor senjata yang dilakukan PT Pindad dinyatakan sebagai ekspor legal. Meski Filipina dilanda konflik internal, pemerintah tetap mengizinkan penjualan barang tersebut.

"Kita lihat dulu siapa yang pesan. Kalau dia atas negara resmi dan melihat hubungan diplomatik kita berdua tidak ada masalah, tentu kita akan perhatikan end user sertificate itu," kata Direktur Teknologi dan Industri Dephan Marsekal Pertama Sudi Harsono kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (1/9).

Meski demikian, pemerintah yang diwakili Departemen Pertahanan, tetap mempertimbangkan segala aspek sebelum keputusan itu dibuat. Jika pemerintah ragu, ia menyatakan akan melakukan klarifikasi kepada Departemen Luar Negeri terkait negara tersebut. Aturan yang diberlakukan tetap sama dengan negara lain.

"Kalau kita ragu-ragu, kita akan mempertanyakan pada Deplu. Pertimbangan kita banyak. Tidak matematis, kita lihat siapa yang mengimpor," sambungnya.

Beberapa pertimbangan pemerintah diantaranya adalah negara pengimpor, pemerintah resmi sendiri, dan situasi negara bersangkutan. Tugas pemilahan ini dinilai Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono memperingan kerja mereka. Jika mereka harus ikut memilah, akan ada biaya birokrasi tinggi. Karena itu, tanpa aba-aba dari Dephan, PT Pindad tidak akan bergerak.

"Pindad hanya produsen, yang mengurusi itu adalah Dephan. Kalau ada aba-aba, baru pindad kirim, kalau tidak kita diam saja," sahutnya.

MEDIA INDONESIA

Tiga Puluh Personel Satrad Ikuti KIBI Radar Master T

Danwingdikum Kolonel Pnb Arif Ichwan, S.E saat menyematkan tanda siswa kepada perwakilan siswa KIBI Radar Master T angkatan pertama.(Foto: Pentak Wingdikum)

1 September 2009, Jakarta -- Komandan Wing Pendidikan Umum (Danwingdikum) Kolonel Pnb Arif Ichwan,S.E. secara resmi membuka Pendidikan KIBI RADAR MASTER T angkatan pertama, Selasa, (1/9) bertempat di ruang Serba Guna Skadik 505, Halim P. Jakarta. Acara tersebut ditandai dengan penyematan tanda siswa oleh Danwingdikum kepada salah seorang perwakilan siswa, dilanjutkan dengan pengucapan janji siswa.

Danwingdikum Kolonel Pnb Arif Ichwan S.E mengatakan, peran dan fungsi radar sangat penting sebagai bagian alutsista terdepan dari sistem pertahanan udara nasional yang memiliki kemampuan di dalam mendeteksi dan mengidentifikasi setiap sasaran yang masuk ke wilayah udara nasional yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan pembangunan ataupun pengembangan Satuan Radar (Satrad) yang dengan cepat dapat memonitor lasa yang masuk ke wilayah udara nasional. Peralatan Radar secanggih apapun bila tidak diawaki oleh personel-personel yang berkualitas dan profesional maka tidak ada artinya. “Untuk itu, pelaksanaan pendidikan KIBI Radar Master T yang akan siswa jalani, merupakan langkah yang sangat tepat dari pimpinan TNI Angkatan Udara yang sepenuhnya dipercayakan kepada saudara”. Tegas Danwingdikum.

Thomson Master-T Radar. (Foto: radartutorial.eu)

Pendidikan KIBI Radar Master T angkatan ke-I akan dilaksanakan selama tiga bulan diikuti oleh 30 orang siswa, satu orang diantaranya berpangkat Perwira Menengah, empat belas orang Perwira Pertama dan lima belas orang berpangkat Bintara, semuanya merupakan personel dari Satuan Radar yang ada di jajaran TNI Angkatan udara, sementara materi pelajaran yang akan diberikan meliputi, bahasa Inggris umum dan Radar Terminologi juga akan diberikan pengetahuan bahasa Inggris teknik yang berkaitan langsung dengan bidang Radar serta melaksanakan latihan praktis.

Pendidikan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi personel sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Hadir pada acara tersebut para undangan dari Mabesau, Kodikau, Kadisops Skadik 505 Mayor Sus Siswanto, S.Pd serta anggota staf Skadik 505.

PENTAK WINGDIKUM

Indonesia Ingatkan Penggunaan Ilegal Senjata Pindad

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

1 September 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan, semua pihak terutama otoritas Filipina untuk mengantisipasi penggunaan senjata PT Pindad secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu.

"Kami mengajak semua pihak, termasuk otoritas Filipina untuk mengusut raibnya sejumlah pesanan senjata PT Pindad oleh Pemerintah Mali, saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas Bea Cukai Filipina," ujarnya kepada ANTARA News di ruang kerjanya di Jakarta, Selasa.

Juwono mengatakan, kapal Kapten Ufuk yang digunakan pemesan mengangkut sepuluh pucuk pistol P2-V1 untuk Filipina dan 100 senjata laras panjang SS1-V1 untuk Pemerintah Mali, sempat singgah di sebuah tempat yang bukan menjadi tujuannya yakni di Bataan.

Seharusnya, lanjut dia, pelabuhan tujuan adalah Manila, Filipina. Namun, saat tiba dan diperiksa otoritas Bea dan Cukai setempat beberapa kotak sudah dibongkar dan beberapa senjata hilang.

"Ini yang harus dicek dan diusut, mengapa kapal singgah di Bataan dan kemana senjata yang hilang. Jangan sampai senjata itu jatuh dan digunakan pihak tidak bertanggung jawab, apalagi peredaran dan penggunaan senjata di Filipina sangat bebas," tutur Menhan.

Ia mengatakan, pengusutan itu penting mengingat kejadian tersebut dapat berpengaruh terhadap citra positif Indonesia sebagai pengekspor sebagian senjata bagi beberapa negara.

Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Laksamana Pertama TNI Sudi Haryono mengatakan, selama sepuluh tahun melakukan ekspor senjata PT Pindad tidak pernan bermasalah.

Pada 2008 PT Pindad mengekspor berbagai jenis senjata sebanyak tujuh kali ke luar negeri, sedangkan pada 2009 mengeskpor 13 kali antara lain Thailand dan Mali. Sedangkan Filipina relatif baru sebagai negara tujuan.

Dephan Bentuk Badan Pengawas Senjata


Pihak Pindad menyatakan tidak benar kalau disebutkan senjata-senjata ini ada cap dari negara seperti yang ramai diberitakan. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

Peredaran senjata ilegal saat ini tengah ramai diberitakan. Menyikapi hal ini, Departemen Pertahanan mengambil langkah seribu. Salah satunya dengan membentuk badan pengawas dari internal departemen yang fungsinya mengawasi peredaran senjata.

"Badan pengawas akan segera dibentuk, namun saya belum bisa pastikan siapa saja yang dilibatkan. Kemungkinan bisa dari Departemen Pertahanan dan Departemen Perindustrian," ujar Kabiro Humas Dephan Brigjen S Haryanto kepada wartawan di kantornya, Selassa (1/9/2009).

Ke depannya, masyarakat diminta jangan terlalu percaya kepada distributor senjata. Dephan sendiri bertekad akan berperan aktif mengawasi persenjataan, salah satunya dengan konsultasi ke Kedubes yang bersangkutan ataupun KBRi yang berada di luar negeri.

"Masalah ini tidak perlu diperuncing lagi. Produsennya sudah legal, hanya distribusinya yang kita salahkan. Jika sudah ada sertifikat, berarti senjata itu legal," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah senjata buatan PT Pindad, Bandung, kedapatan beredar luas di Filipina. Kala itu, Bea dan Cukai Filipina menemukan sebanyak 10 kotak yang berisi 50 pucuk senjata yang diduga telah dipindahkan dari kapal.


ANTARA News/okezone

TNI AL: Tidak Ada Kegiatan Wisata di Pulau Jemur

KAL Tedung, tidak bisa merapat ke Pulau Jemur, karena itu, sebagian anggota TNI AL diantarkan dengan kapal kecil yang juga milik Lanal Dumai. Dari pulau inilah, TNI AL saban hari terus mengamati perairan Indonesia bagian barat. Walau mereka tinggal di pulau tanpa penduduk itu, dan dengan fasilitas kehidupan yang serba terbatas, tapi anggota TNI AL itu tetap sabar untuk menjaga wilayah NKRI. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

1 September 2009, Pekanbaru -- Malaysia mengklaim Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sebagai bagian tujuan wisata bahari mereka. Namun demikian, Pangkalan TNI AL Dumai memastikan, tidak ada kegiatan wisata di pulau yang berada di Selat Malaka itu.

"Kita pastikan tidak ada kegiatan wisata dari pihak manapun di Pulau Jemur itu. Dan Pulau Jemur itu masih menjadi bagian dari NKRI. Jadi kalau ada yang mengklaim di sana sebagai tujuan wisata Malaysia, jelas tidak benar. Tidak ada kegiatan wisata di sana," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal), Dumai Kol (L) Aris Sumarsono dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (1/09/2009).

Dia menyebut, tidak adanya kegiatan wisata dari pihak luar itu dapat dipastikan, karena Pulau Jemur ada post TNI AL yang saban hari bertugas di sana. Dengan adanya pos tersebut, maka TNI AL dapat memastikan tidak ada satu kegiatan wisata apapun di pulau tersebut.

"Saya dapat pastikan itu, karena memang personil kita bertugas di pulau terluar itu. Di sana ada 5 personil kita yang saban hari memantau gugusan pulau-pulau terluar di sekitar Pulau Jemur itu. Dan di Pulau Jemur juga ada dinas navigasi,” kata Aris.

Aris juga mengatakan, pihaknya tidak akan menambah personilnya di kawasan Pulau Jemur terkait isu tersebut. "Tidak perlu ada penambahan personil. Karena memang Pulau Jemur itu bagian dari negara kita. Dan saya pastikan kembali, tidak ada kegiatan wisata apapun di kawasan itu, terkecuali nelayan," tukas Aris.

Informasi mengenai penawaran Pulau Jemur sebagai daerah tujuan wisata tersebut dapat diakses di sejumlah situs pariwisata Travel Journal dan laman Osvaja.net. Situs tersebut menyebutkan bahwa Pulau Jemur sebagai destinasi wisata Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Dalam situs Travel Journal dicantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur yang dikatakan masuk dalam wilayah Selangor, Malaysia.

detikNews