Indonesia tolak patroli bersama dengan Vietnam

Kapal perang Angkatan Laut Vietnam bersandar di pangkalan. Vietnam memesan 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia senilai USD 1,8 Milyar, Frigate kelas Gepard dan korvet Molniya.(Foto: militaryphotos.net)

2 Juni 2009, Jeju –- Sebagai upaya mencegah pelanggaran batas laut antara Indonesia dan Vietnam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih menginginkan koordinasi dalam patroli dan bukan patroli bersama.

“Hal itu (koordinasi patroli) lebih baik karena sudah ada contoh kerjasama serupa dengan Singapura,” ujar Presiden di Pulau Jeju, Korea Selatan, Selasa (2/6) dalam konferensi pers di akhir kunjungannya sebelum bertolak ke Indonesia.

“Saya menawarkan, untuk menyelesaikan masalah ini melalui koordinasi patroli dan bukan patroli bersama sebagaimana yang diinginkan oleh mereka (Vietnam). Sehingga tidak terjadi pelanggaran batas wilayah. Koordinasi patroli selama ini sudah dilakukan dengan baik bersama pemerintah singapura,” papar Yudhoyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin pagi kemarin Presiden Yudhoyono sempat melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Thand Dung sebelum bertemu dengan Presiden Korsel.

Dalam kesempatan itu, PM Vietnam meminta agar patroli perairan Indonesia berlaku bijak terhadap nelayan Vietnam yang tertangkap karena masuk ke wilayan Indonesia untuk mencari ikan. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden mengaku akan melihat masalahnya dahulu.

“Jika pencarian ikan dilakukan secara tradisonal, dan masuk ke wilayah RI, kita meminta supaya dilihat apakah motifnya dan bagaimana bobot kapal dan peralatan. Tentu perlakuannya harus berbeda,” ujar Presiden.

“Akan tetapi, jika perahu nelayan Vietnam yang masuk menggunakan kapal besar dan peralatan canggih, tentu kita tidak bisa mentolerir begitu saja,” lanjutnya.

Ditambahkan presiden, nelayan-nelayan tradisional Vietnam tentunya hanya mencari makan saat memasuki wilayah Indonesia, mengingat mereka merupakan nelayan miskin.

“Akan tetapi berbeda dengan nelayan yang menggunakan kapal besar dengan motivasi mencari keuntungan. Jika melanggar kedaulatan kita harus proses,” tegas Presiden.

(Solo Pos)

Situasi di Ambalat Masih Hangat

Awak kapal KRI Untung Surapati sedang mengamati dengan teropong. (Foto: detikFoto/Muhammad Nur Abdurrahman)

2 Juni 2009, Jakarta -- Hingga Selasa (2/6) pagi, situasi di wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Ambalat, masih hangat menyusul beberapa insiden pelanggaran wilayah RI oleh kapal-kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Komandan KRI Untung Surapati Mayor Laut Salim ketika di konfirmasi ANTARA di Jakarta, mengatakan, situasi keamanan masih belum berubah yakni siaga penuh. "Kami akan tetap mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan di Ambalat," katanya.

Salim mengatakan, pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal perang TLDM kerap terjadi bahkan ada sejumlah nelayan Indonesia ditangkap di tempat dan dirampas paksa hasil tangkapannya, karena dianggap melanggar wilayah Malaysia di Ambalat.

Padahal, lanjut dia, seharusnya di daerah yang masih dalam sengketa antara dua negara, tidak boleh ada manuver dari salah satu pihak.

"Karenanya, kami akan tetap berupaya untuk menjaga Ambalat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Salim.

Awal pekan lalu, Kapal perang TNI AL KRI Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin-366 juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Maritime Enforcement Agency serta pesawat Beechraft yang juga mencoba memasuki wilayah Blok Ambalat.

Berdasar data TNI AL, pelanggaran wilayah oleh unsur laut dan udara TLDM maupun Police Marine Malaysia di Perairan Kalimantan Timur, khususnya di Perairan Ambalat dan sekitarnya, periode Januari sampai April 2009, tercatat sembilan kali. Sedangkan berdasarkan catatan Komisi 1 DPR telah terjadi 11 kali pelanggaran oleh Malaysia selama Januari hingga medio 2009.

Pada 27 Mei 2009 empat nelayan Indonesia ditangkap dan dipukul serta dirampas hasil tangkapannya, oleh TLDM karena dianggap melanggar wilayah Malaysia.

"Padahal sesuai prosedur, nelayan seharusnya di bawa ke pos AL mereka jika memang terbukti melanggar wilayah Malaysia untuk diproses secara hukum. "Bukan lantas di tangkap di laut, dipukul dan dirampas hasil tangkapannya," kata salah seorang anggota TNI AL yang bertugas di Tarakan, Kalimantan Timur. (ANTARA News)

Indonesia Tunggu Malaysia Bahas Ambalat

KRI Untung Surapati.

Pemerintah masih menunggu konfirmasi dari Malaysia tentang kelanjutan perundingan tentang sengketa wilayah di perbtasan laut kedua negara di Ambalat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia pada pertemuan akhir Juli 2008 telah mendesak Malaysia untuk segera melanjutkan perundingan soal Ambalat.

"Memang banyak hal yang harus dibicarakan oleh kedua pihak, terkait Ambalat. Karena itu pada pertemuan terakhir antara kedua pihak pada Juli 2008, Indonesia meminta segera melanjutkan perundingan kepada Malaysia," ungkap Faizasyah.

Belum adanya konfirmasi dari pihak Malaysia, karena pemerintah Negeri Jiran itu masih memantapkan perubahan struktur tim perundingnya. "Kami belum tahu, kapan mereka selesai dengan tim perundingnya, dan siap untuk berunding dengan kita," katanya.

Kata Faizasyah, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi ulang kepada Malaysia.

Dijelaskannya, perundingan antara RI-Malaysia tentang Ambalat telah berjalan 13 kali sejak 2005 namun kedua pihak belum menemukan titik temu untuk penyelesaian wilayah perairan yang kaya kandungan minyak dan gas tersebut.(ANTARA News)

Kasau; Kekuatan Udara Nasional Cenderung Diartikan Hanya Berupa Pesawat Terbang

Ketua Persatuan Kesehatan Penerbangan (Perkespra) Marsekal Pertama TNI (Purn) Juelizir Moezakar, SpKP, SPA memberikan penganugerahan Wing Kesehatan Penerbangan kepada Asisten Personel (Aspers) Kasau Marsekal Muda TNI Sudjadijono, SE, MM, di Lakespra dr. Saryanto, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

1 Juni 2009, Jakarta -- Kekuatan udara nasional cenderung diartikan hanya berupa pesawat terbang dan peralatan lain yang digunakan oleh Angkatan Udara, armada penerbangan sipil, industri, dan jasa kedirgantaraan serta penerbangan yang ada di TNI AD, AL, Polri belum kita pahami sebagai bagian dari kekuatan udara nasional Indonesia.

Demikian juga dalam pemanfaatannya, pada umumnya hanya dikaitkan dengan kepentingan militer (perang) dan melupakan kegunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Hakekat kekuatan udara nasional (Indonesia Air Power) bagi bangsa Indonesia adalah seluruh kemampuan dan kekuatan bangsa untuk menggunakan wahana yang beroperasi di atau/melalui udara. Demikian penjelasan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio saat bertindak sebagai Keynote Speaker pada Jakarta International Aerospace Medicine Symposium (JIAMS) di Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Lakespra) dr. Saryanto, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Simposium yang berlangsung dua hari, diikuti para dokter-dokter kesehatan penerbangan baik dari dalam maupun luar negeri yang menangani kesehatan penerbangan, staf yang terlibat dalam dunia penerangan baik militer maupun sipil yang berdinas di TNI AU, AD, AL, Kepolisian, dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa kekuatan udara nasional tidak identik dengan hanya Angkatan Udara saja. Kalau kita berbicara kekuatan udara nasional di Indonesia tentu tidak terlepas dari kondisi geografi negara kita yang berbentuk kepulauan (Archipelago State). Dihadapkan dengan bentuk geografi dan luas wilayah Indonesia, maka faktor kecepatan yang dimiliki oleh kekuatan udara baik wahana gerak berawak (pesawat terbang), maupun wahana gerak tak berawak (peluru kendali), menjadikan pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan secara proporsional.

Maksud diadakannya simposium ini menurut Ketua pelaksana Marsekal Pertama TNI Dr. Mariono Reksoprojo, SpOG, SpKP, MD untuk menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan dokter maupun petugas yang selama ini bekerja di dunia penerbangan yang nantinya dapat memberikan masukan kepada pemimpin dalam menentukan kebijakan dalam hal kesehatan penerbangan terutama untuk keselamatan para awak penerbangan dan para pengguna.

Sebelum memasuki pembahasan-pembahasan selanjutnya Ketua Persatuan Kesehatan Penerbangan (Perkespra) Marsekal Pertama TNI (Purn) Juelizir Moezakar, SpKP, SPA memberikan penganugerahan Wing Kehormatan Kesehatan Penerbangan kepada Asisten Personel (Aspers) Kasau Marsekal Muda TNI Sudjadijono, SE, MM; Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI dr. Heridadi, Msc; Direktur Kesehatan AD Brigadir Jenderal TNI dr. Djoko Riadi, SpBS; Kepala Dinas Kesehatan AL Laksamana Pertama TNI Dr. Kusdinar Diyon, SpS, Kabiddokpol Pusdikkes Polri Brigadir Jenderal Polisi Musaddeg Ishaq, DFM, dan Dr. I Nyoman Kandun, MPH (mantan Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI).

(Dispenau)

HMAS Manoora Kunjungi Surabaya Setelah Ikuti Commando Rajah

HMAS Manoora.

1 Mei 2009 -- Kapal perang Royal Australia Navy (RAN) dari jenis Amphibious Landing Platform, HMAS Manoora L 52, turut mengambil bagian latihan perang bertajuk Commando Rajah dimulai 1 Juni hingga 7 Juni . Commando Rajah latihan perang yang diadakan Inggris ditujukan meningkatkan kemampuan amphibi dari kekuatan militer Inggris terkait tujuan strategis lebih luas dalam hubungan regional dan kemampuan melakukan sejumlah operasi dalam saat bersamaan.

Commando Rajah akan mengkonsentrasikan manuver di wilayah perairan dangkal. Manoora dan peserta latihan lainnya akan fokus pada operasi amphibi dan sungai, serta melakukan latihan peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan juga.

Selain HMAS Manoora ikut berpartisipasi personel Australian Amphibious Task Group serta anggota dari Deployable Geospatial Team dan tim Australian Clearance Diving. Sebelum kembali ke Australia untuk mengikuti latihan perang bertajuk Talisman Saber di bulan Juli, Manoora akan mampir di Singapura dan Surabaya.

HMAS Manoora
Pemerintah Australia mengakuisisi dua kapal perang bekas pakai US Navy kelas New County, USS Fairfax County (LST-1193) menjadi HMAS Manoora L 52 bertugas 24 November 1994 dan USS Saginaw (LST-1188) menjadi HMAS Kanimbla pada Agustus 1994, kedua kapal digolongkan kelas Kanimbla di RAN.

HMAS Manoora L 52, kapal kedua diberinama Manoora. Yang pertama merupakan bekas kapal penumpang yang digunakan selama Perang Dunia Ke-2. Manoora I terlibat di wilayah Pasifik selama perang, termasuk melakukan pendaratan di Morotai, Teluk Leyte, Teluk Lingayen, Tarakan, Selat Brunei dan Balikpapan.

Kapal pendarat dari HMAS Manoora saat latihan perang Sea Eagle. (Foto: navy.gov.au)

Helikopter Sea Hawk dan Sea King diatas dek HMAS Manoora saat latihan perang RIMPAC 2006. (Foto: navy.gov.au)

Manoora L 52 tugas utamanya sebagai sarana transportasi, dukungan sebuah kontingen angkatan darat berkekuatan 450 prajurit, berikut kendaraan dan peralatannya. Manoora dilengkapi sebuah hanggar helikopter yang mampu menampung 4 helikopter AD Black Hawk atau 3 helikopter AL Sea King. 2 unit kapal pendarat LCM8, serta area kosong seluas 995 m2 yang dapat digunakan menyimpan kendaraan maupun peralatan berukuran besar. Kapal ini dilengkapi rumah sakit dengan 40 tempat tidur, mampu melakukan operasi bedah serta fasilitas pemulihan.

USS Fairfax County diluncurkan 19 Desember 1970, berbobot 8534 ton, panjang kapal 159,2 m, lebar 21,1 m dengan kecepatan jelajah 21 knot berasal dari 6 x mesin disel16v ALCO 251C, 100 RPM, 3 mesin pershaft. Hanya dipersenjatai 1 x 20 mm Phalanx Mk 15 CIWS, sebagai senjata bela diri. Kapal ini mampu membawa 23 perwira AL, 2 perwira AD, 197 pelaut, 18 prajurit, 400 pasukan pendarat.

Vietnam Akan Beli Alutsista Indonesia

KASAD India sedang mengamati panser buatan PT. PINDAD saat kunjungan kerja ke Bandung.

1 Mei 2009, Pulau Jeju -- Pemerintah Vietnam akan membeli sejumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari Indonesia buatan PT Pindad dan Dirgantara Indonesia. Ini adalah bentuk kerja sama dua negara yang menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Than Dung di Pulau Jeju, Provinsi Jeju, Korea Selatan.

"Salah satu kerja sama yang akan ditingkatkan adalah dengan pembelian sejumlah alutsista kita dengan beberapa BUMN, di antaranya Pindad dan DI. Itu salah satu yang dibicarakan nanti," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh sebelum pertemuan kedua pemimpin negara, Senin (1/6). Pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Than Dung adalah rangkaian dari acara ASEAN-Republic of Korea Comemorative Summit.

Menurut M Nuh, selama ini Indonesia dan Vietnam sudah bekerja sama di bidang pertahanan, dan sekarang kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.

Selain mengenai alutsista, kedua pemimpin negara juga akan membicarakan perbatasan laut Indonesia-Vietnam. Pasalnya, masalah perbatasan sering menjadi persoalan karena para nelayan dari kedua negara sering kali tidak mengetahui batas-batas perairan.

"Akibatnya, kedua nelayan sering masuk dan mencari ikan di perairan kedua negara yang berbeda. Apalagi ikan-ikan itu kan tidak pakai peneng (tanda) dari mana asal-usul negaranya," tambahnya.

(KOMPAS)

"Jika Terganggu Malaysia, Indonesia Siap Perang!"

1 Juli 2009, Jakarta -- Menanggapi insiden pelanggaran batas teritorial oleh Kapal Perang Malaysia di Blok Ambalat, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika memang terdapat pelanggaran tersebut Indonesia siap untuk berperang.

"Kalau negara kita sudah terganggu, dengan siapa saja kita bisa berperang. Kalau memang ada pelanggaran, tentu kita akan bertindak tegas. Dan itu memang harus ditindak tegas," kata Wapres usai menghadiri peringatan hari lahir Pancasila di TMII, Jakarta Timur, Senin (1/6/2009).

Namun Wapres masih ingin mendapat penjelasan sejauh apa pelanggaran yang dilakukan oleh Angkatan Laut Malaysia di Blok Ambalat. Karena sejauh ini pemerintah Indonesia dengan Malaysia memiliki hubungan yang sangat baik.

"Saya akan check pada TNI, mengenai sejauh mana pelanggaran itu. Apakah hanya berlayar-layar saja atau memang sudah melanggar teritorial, nanti akan kita lihat," tegasnya.

(Okezone)

165 Sniper Polda Jatim Siap Amankan Pilpres

Polda Jawa Timur menggelar simulasi pasukan pengamanan calon presiden, Senin (1/6). Dalam simulasi ini digambarkan pengamanan lahan parkir hingga makanan serta terjadinya aksi anarkis massa. Helikopter Polda Jatim disiagakan untuk mengevakuasi calon presiden jika situasi gawat. (Foto: detikSurabaya/Zainal Effendi)

31 Mei 2009, Surabaya -- Sebanyak 165 sniper (penembak runduk yang terlatih) disiapkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengamankan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Ke-165 sniper itu akan dibagi dalam tiga tim yang masing-masing akan mengawal masing-masing capres/cawapres," kata Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Johny Pol Latupeirissa di Surabaya, Senin.

Di sela-sela memimpin simulasi pengamanan Pilpres 2009 di lapangan belakang Mapolda Jatim, ia mengatakan mereka akan bertugas sehari menjelang acara kampanye masing-masing capres/cawapres.

"Mereka datang ke lokasi lebih awal untuk melakukan penyisiran lokasi dan memeriksa makanan yang akan dihidangkan, kemudian mereka juga akan menjemput capres/cawapres dan akhirnya mengamankan lokasi kampanye," katanya.

Menurut dia, mereka akan menjemput dari titik kedatangan, apakah lewat udara di bandara Juanda atau lewat jalur darat di perbatasan Jatim-Jateng atau Jatim-Bali.

"Untuk pengamanan, mereka berada dalam ring I, kecuali untuk Capres Yudhoyono dan Capres Jusuf Kalla, mereka hanya melakukan 'back up'(dukungan) terhadap paspamres yang berdinas di ring I," katanya.

Didampingi Kasubbid Publikasi Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo, ia menambahkan ke-165 sniper itu akan bekerja mulai 12 Juni hingga 4 Juli.

"Tapi, Polda Jatim juga mengerahkan sekitar 28.000 polisi atau 2/3 perkuatan Polda Jatim untuk melakukan pengamanan di luar ring I," katanya.

Dalam simulasi pengamanan Pilpres 2009 itu tampak sejumlah polisi melakukan pemeriksaan makanan dari racun, kemudian mereka menjemput capres/cawapres ke lokasi kampanye dengan mengelilingi lapangan belakang Mapolda Jatim.

Di lokasi kampanye sempat terdengar bunyi ledakan, kemudian sejumlah polisi melakukan pengamanan capres/cawapres yang berkampanye dengan melindungi mereka di dalam kampanye.

Setelah lokasi aman, maka kampanye pun berlangsung. Sejumlah wartawan sempat terkejut saat capres/cawapres yang berkampanye meneriakkan coblos nomer 2.

Namun, Kasubbid Publikasi Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo meluruskan bahwa kampanye yang disimulasikan itu hanya contoh, sehingga tak perlu ditafsirkan secara politis.

(ANTARA JATIM)